oleh

5 Orang Ingin Ambil Alih Demokrat, AHY : Untuk Politik Capres 2024

 

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (01/02/2021) | PUKUL 19.06 WIB

POLITIK & HUKUM | Hari Senin, 1 februari 2021, Melalui konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta yang disiarkan secara virtual.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan.

Sepuluh hari yang lalu, kami menerima aduan dari pimpinan dan kader parpol baik pusat, daerah, dan cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader.

Ada gerakan politik Inkonstitusional yang berupaya merebut kepemimpinan partai secara paksa.

Tidak hanya melibatkan kader dan mantan kader.

Akan tetapi, gerakan politik tersebut dikatakan juga melibatkan seorang pejabat penting di lingkaran pemerintahan presiden, yang dilakukan secara sistematis.

Gabungan gerakan tersebut ada 5 Orang, terdiri dari Satu kader aktif (Jhoni Allen); dan Satu Anggota Kader partai tidak aktif, sudah 6 tahun (Marzukie).

Berikutnya, Satu eks kader yang sudah 9 tahun lalu, meninggalkan partai karena menjalani hukuman akibat korupsi (Nazarudin) dan Satu kader yang telah meninggalkan partai 3 tahun yang lalu (Darmizal).

Sedangkan, non kader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan adalah Moeldoko.

Untuk pelaku terakhir (Moeldoko), yang sekali lagi sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.

Kelima pelaku ini, mengajak dan meminta dukungan sejumlah pimpinan di Partai Demokrat untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Sementara, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor soal adanya gerakan politik inkonstutional itu, merasa tidak nyaman.

Bahkan, menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan upaya penggantian Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti ‘dengan paksa’ Agus Harimurti Yudhoyono tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun lewat pertemuan langsung.

Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan (Moeldoko) sebagai Capres Pemilu 2024 mendatang.

Konsep dan rencana yang dipilih pelaku adalah menyelenggarakan Konggres Luar Biasa (KLB).

Setelah menurunkan dan mengganti posisi Ketum Partai Demokrat yang sah, selanjutnya mereka diminta untuk mendukung dan mengangkat KSP Moeldoko menjadi Ketum PD yang baru.

Gerakan menargetkan 360 Orang para pemegang suara harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang yang besar.

Para Ketua DPD dan Ketua DPC Demokrat dijanjikan uang sebesar 100 juta/Orang sebagai Imbalannya.

Uang tersebut, untuk setiap DPC, dengan rincian, Rp. 25-30 juta dibayarkan di muka atau saat mereka menandatangani dukungan untuk merebut Partai Demokrat lewat KLB.

Sedangkan sisanya, akan dibayarkan setelah Konferensi Luar Biasa selesai.

Pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka klaim dapat dukungan sejumlah petinggi negara lainnya

Sebenarnya, kami sudah mencium gerakan politik ini sejak 1 bulan lalu.

Awalnya, kami beranggapan hanyalah persoalan kecil dan internal belaka.

Namun, sejak ada laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar pemerintahan Jokowi yang masuk beruntun sejak pekan lalu, kami pun melakukan penyelidikan secara mendalam.

Semula tidak begitu saja percaya ketika pelapor menyebut nama tokoh yang berencana mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, mengingat posisi yang diemban dan faktor latar belakangnya.

Tapi lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung pejabat pemerintahan itu dan dengar langsung rencana-rencana yang tadi saya sampaikan.

Dengan adanya upaya itu, Kami menegaskan akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai.

Kami yakin tidak ada satu pun pemimpin partai yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak mana pun.

Kami akan bersikap tegas namun insya Allah Partai Demokrat akan tetap konstiten menggunakan cara damai dan berkeadaban.

Bukan kekerasan dan kegaduhan sosial yang mungkin mengganggu situasi nasional yang menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.

MOELDOKO : Itu Urusan saya, Moeldoko, Bukan selaku KSP

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah keterlibatan Istana terkait tudingan adanya upaya mendongkel kepengurusan Partai Demokrat. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo dalam hal ini tak tahu menahu tentang urusan ini.

“Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali,” kata Moeldoko saat memberi klarifikasi secara daring, Senin, 1 Februari 2021.

Tudingan Partai Demokrat awalnya menjelaskan adanya gerakan politik yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan ingin merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara inkonstitusional. Belakangan, diungkap bahwa sosok yang dimaksud adalah Moeldoko.

Moeldoko membantah hal ini. Yang selama ini terjadi, kata dia, adalah ia menerima kunjungan sejumlah orang ke rumahnya. Ia mengaku banyak menerima berbagai macam tamu di rumahnya. Namun beberapa di antara tamunya, curhat tentang kondisi Partai Demokrat pada dia. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed