oleh

9 Fakta Baru Pilkada Surabaya

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SABTU (08/08/2020) | PUKUL 07.46 WIB

Lamanya waktu dalam menunggu Rekomendasi Bagi Pasangan Calon Wali dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya, yang akan diusung maju oleh DPP PDI Perjuangan diajang kontestasi Pilkada serentak 2020 itu, telah menuai beragam reaksi.

Padahal, bukankah sudah lazim terjadi, jika deklarasi rekomendasi pasangan calon Partai Pemenang Pemilu Tahun 2019 itu, biasanya akan diumumkan di saat Jelang detik-detik akhir batas waktu pendaftaran pasangan calon oleh KPU Kota Surabaya.

Tepatnya, mulai tanggal 4 sampai dengan 6 september 2020 nanti.

Dilain sisi, bak istilah setali tiga uang, sama saja dengan Rekomendasi pasangan calon yang akan diusung oleh Gabungan koalisi 8 Partai pendukung Bacawali, Machfud Arifin itu.

Rupanya, ingin menerapkan strategi pemenangan yang sama dengan PDI Perjuangan.

Terlihat, Jajaran elite DPP Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB, PAN, PPP, Partai NasDem, Partai Gerindra dan PKS itu, lebih memilih untuk ‘wait and see’ menghabiskan sisa waktu sekitar 26 hari ini.

Dilain sisi, seakan tidak jauh beda ternyata, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun, tampak tenang tanda situasi baik-baik saja.

Walau mengantongi 4 kursi dukungan di DPRD Surabaya itu, tak menjadikan Partai besutan Natalie Gracie ini, untuk berani bersikap.

Kondisi seperti ini, sontak saja, telah menyisakan beragam tanda tanya besar bagi publik, bagi calon pemilih, bagi warga dan bagi Kota Surabaya.

Ada apa dengan Pilkada Surabaya ?

Deny Istiawan, Koordinator Relawan Saksi Nol Rupiah Surabaya, akhirnya ikut angkat bicara.

“Dipaksakannya pelaksanaan Pilkada serentak ditengah Pandemi Covid-19 ini, telah ikut menjadikan kontestasi pilwali surabaya kali ini, semakin jauh kehilangan marwah Demokrasinya”.

Berikut sembilan (9) hal baru, yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan terjadi namun, faktanya saat ini ada diajang kontestasi pilkada 2020.

PERTAMA : Pilkada yang tertunda.

Seperti telah diberitakan, Awalnya Pelaksanaan Pilwali Surabaya akan digelar pada Rabu, 23 September 2020. Akan tetapi, untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona di Indonesia, Ajang kontestasi suksesi kepemimpinan lima tahunan itu ditunda perhelatannya pada Rabu, 9 Desember 2020 nanti.

KEDUA : Pilwali rasa Konspirasi

Baru diajang kontestasi pilwali 2020 ini, para calon pemilih, warga dan kota surabaya akan dipaksa untuk memilih bakal calon yang dihasilkan melalui proses Lobby Politik tingkat elite DPP Partai Politik pengusung Dan, baru akan disuguhkan ke publik setelah tanggal 6 September 2020.

KETIGA : Nasib Peserta seleksi

Kepastian Nasib Pemenang, Tujuan Rekomendasi dan Pilihan posisi yang telah dipilih oleh para Kandidat yang telah mengikuti prosesi penjaringan bakal calon yang dibuka oleh Partai Politik, ternyata tidak sesuai dengan hasil rekomendasikan dari Partai Politik penyelenggara kompetisi.

Diantara yaitu :
1. Seleksi penjaringan bakal calon yang ‘berhenti’, tanpa ada kejelasan proses kelanjutannya hinggi kini.
2. Kandidat Bakal Calon Walikota ‘pemenang’ ajang seleksi, ternyata hanya direkomendasikan sebagai calon wakil walikota surabaya saja.
3. Pasangan calon yang dinyatakan sebagai pemenang, ternyata bukan Pasangan Cawali dengan Cawawali, melainkan berposisi sama, sebagai Cawawali dengan Cawawali lagi.
4. Hasil rekomendasi bagi pasangan calon tidak lagi di sampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.
5. Duet Pasangan calon pemenang proses seleksi penjaringan bakal calon oleh partai penyelenggara akan diumumkan secara bersamaan waktunya dengan batas akhir masa pendaftaran pasangan calon di KPU Surabaya.
6. Kandidat bakal calon yang telah dinyatakan sebagai Pemenang hasil seleksi penjaringan dari partai penyelenggara, yang tidak memiliki kejelasan nasib, antara direkomendasi sebagai cawawali saja, atau direkomendasi sebagai bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon PDI Perjuangan.
7. Hasil keputusan Rekomendasi pasangan calon merupakan hak prerogatif DPP Partai penyelenggara dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Sosok Bacawali tunggal dukungan gabungan partai koalisi.
KELIMA : Ajang Pilwali tanpa prosesi Dinasti Politik.
KEENAM : Munculnya Istilah Memilih berkoalisi dengan Rakyat, sebagai pengganti Prioritaskan kader partai sendiri,
KETUJUH : Munculnya Istilah Main Keroyok, menggantikan Gabungan Koalisi 8 Partai Politik.
KEDELAPAN : Dipaksakannya upaya untuk membanding-bandingkannya posisi Walikota dengan Gubernur.
KESEMBILAN : Pilkada rasa Jakarta. (Bersambung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed