oleh

Ada 12 Hoax Omnibus Law, RUU Cipta Kerja. Ini Rinciannya

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (05/10/2020) | PUKUL 21.09 WIB

Meluruskan 12 Hoax Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Di masyarakat, beredar 12 alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dua belas poin tersebut, ternyata tidak benar.

Berikut ini, kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta sebenarnya agar semua jelas.

POIN 1 : Hilangnya uang pesangon.
FAKTA : Uang pesangon tetap ada.

BAB IV : Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan Pasal 156 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2013 :
‘Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja’.

POIN 2 : UMP, UMK, UMSP Dihapus
FAKTA : UMR tetap ada

BAB IV : Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU Nomor 13 Tahun 2013 :
– (Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman ;
– (Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi (UMP)’.

POIN 3 : Upah buruh dihitunh perjam
FAKTA : Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil.

BAB IV : Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU Nomor 13 Tahun 2013 :
‘Upah ditetapkan berdasarkan : (a) Satuan waktu dan/atau (b) Satuan hasil’.

POIN 4 : Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, dan cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi.
FAKTA : Hak cuti tetap ada.

BAB IV : Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2013 :
– (Ayat 1) Pengusaha wajib memberi (a). waktu istirahat,:dan (b) cuti.
– (Ayat 2) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus ;
– (Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

POIN 5 : Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup.
FAKTA : Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya.

BAB IV : Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2013 :
‘Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu’.

POIN 6 : Tidak ada status karyawan tetap.
FAKTA : Status karyawan tetap masih ada.

BAB IV : Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU Nomor 13 Tahun 2013 :
– (Ayat 1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

POIN 7 : PHK Sepihak
FAKTA : Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.

BAB IV : Ketenagakerjaan Pasal 90 Tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2013 :
– (Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh ;
– (Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

POIN 8 : Hilangnya Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya.
FAKTA : Jaminan sosial tetap ada.

BAB IV : Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 :
‘Jenis program jaminan sosial meliputi : (a) Jaminan kesehatan, (b) Jaminan kecelakaan kerja, (c) Jaminan hari tua, (d) Jaminan pensiun, (e) Jaminan kematian, dan (f) Jaminan kehilangan pekerjaan’.

POIN 9 : Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian.
FAKTA : Status karyawan tetap ada.

BAB IV : Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 :
‘Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu’.

POIN 10 : TKA Bebas Masuk.
FAKTA : Tenaga kerja asing (TKA) tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan.

BAB IV : Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 :
‘Setiap pemberi kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga asing dari Pemerintah Pusat’.

POIN 11 : Buruh dilarang protes, ancamannya di-PHK.

FAKTA : Tidak ada larangan.

POIN 12 : Libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti.

FAKTA : Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed