oleh

Dibalik UU Omnibus Law

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
KAMIS (22/10/2020) | PUKUL 07.09 WIB

Dibalik UU Omnibus Law

Oleh : HAMEDI

Menurut Dony Monardo, diawal agustus Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia itu, 99% disebabkan oleh ulah Manusia dan 80% di Kebun (di lahan yang berijin lahan ekploitasi, yang di terbitkan oleh Pemerintah).

Apa kaitannya dengan Undang-undang ‘Omnibus Law’ Cipta Kerja?

Sedikitnya, terdapat ada 3 bentuk pelemahan yang kontraproduktif dengan semangat UU Omnibus Law sebagai solusi meningkatnya Investasi asing di Indonesia ditengah upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona.

Serta, Omnibus Law sebagai salah satu alternatif untuk pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi COVID-19 di Tanah air, yaitu :

1. Adanya pelemahan bentuk pertanggungjawaban.

Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja melemahkan Pertanggungjawaban, yang tidak perlu melihat hak atas klausalitas, hubungan antara kejahatan lingkungan atau masalah lingkungan, apakah ada hubungan klausalnya dengan orang yang melakukan eksplorasi di lahan tersebut.

Omnibus Law melemahkannya dengan menghilangkan ‘tanpa pembuktian unsur kesalahan’.

Anehnya, masih hangat dalam ingatan, pada awal Tahun lalu, ada upaya untuk me-yudicial review tentang penghapusan pertanggungjawaban ini.

Lalu, mengapa tiba-tiba di hari ini, ada pasal yang di Yudicial Review itu, muncul di salah satu pasal UU Omnibus Law dan disahkan oleh DPR dengan Pemerintah di pembahasan tingkat pertama (I) dan tingkat kedua (II).

Apakah hal ini disebabkan oleh karena ada dari para pemohon upaya (Yudicial Review) APHI dan GAPKI itu, yang notabene sebagai titipan kepentingan pihak ekploitasi yang juga berpotensi sebagai pelaku karhutla) itu, menjadi bagian dari satgas Omnibus Law tersebut.

2. Adanya Pelemahan sanksi, di Omnibus Law.

Dengan melalui hanya pengenaan sanksi administrasi di kesalahan yang pertama, lalu kemudian baru di sanksi pidana di kesalahan berikutnya.

Bisa dilihat dan ditanyakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, sudah berapa ribu sanksi administrasi, yang sudah di keluarkan?, apakah ‘Karhutla’ berhenti?, atau tetap terjadi dan terjadi di lahan yang sama?.

3. Adanya Peningkatan nilai tambah batubara.

Didalam salah satu pasal UU Omnibus Law, disebutkan ‘Perusahaan yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara, akan mendapat pengenaan 0% Royalti.

Akankah, Pendapatan Negara akan bisa bertambah dengan 0% Royalti?

Lalu, Bagaimana pengaturannya pengenaan Royalti itu?, tidak ada yang tahu.

Bahkan DPR dan Pemerintah juga tidak ada yang tahu.

Kenapa? karena akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP),

Sedangkan Peraturan Pemerintah nya belum ada,

Dan, Peraturan Pemerintah nya pun bisa berganti-ganti.

Apakah ini adalah sebuah kepastian hukum? pasti tidak.

Jadi, dari ini saja sudah bisa membantah bahwa Omnibus Law itu, untuk menghilangkan ‘Hyper Regulasi’.

Bicara soal ‘Hyper Regulasi’,

Apabila mensitir data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, yang sangat luar biasa tentang adanya hyper regulasi ini.

Jadi, Memang betul ada Hyper Regulasi di Negara Indonesia ini, akan tetapi menurut data PSHK mulai awal Tahun 2014 hingga bulan November 2019 (Era pertama kepemimpinan Presiden Jokowi) itu,

Tercatat ada sebanyak 131 Undang-undang (UU), ada 526 Peraturan Pemerintah (PP), ada 839 Peraturan Presiden (Perpres), dan ada 8658 Peraturan Menteri (Permen).

Pertanyaannya sekarang, Siapakah Kepala Pemerintahan yang bisa buat PP – ya, Presiden – dan itu adalah Presiden Joko Widodo.,

Siapakah yang membuat Perpres – ya, Presiden – dan itu adalah Presiden Joko Widodo.

Lalu, Siapakah ‘Bos-nya’ Para Menteri yang membuat Permen – ya, Presiden – dan itu lagi-lagi adalah Presiden Joko Widodo.

Kenapa jawabannya ‘Undang-undang’?

Dan kenapa, dari Jawaban atas UU itu, juga kemudian memandatkan begitu banyak Peraturan Pelaksana?

Disisi lain, Bagi setiap Investor, UU Omnibus Law Cipta Kerja, tidak akan dapat memberikan kepastian hukum.

Didalam proses pembuatan UU, Prosedur formil di butuhkan untuk mencegah terjadinya ‘Abuase of power’ atau penyalahgunaan kekuasaan, siapapun Penguasanya.

Undang-undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, sebab harus melibatkan Wakil Rakyat dalam Teori nya.

Bagaimana dengan Peraturan Pemerintah, yang tahu-tahu bisa keluar?

Mungkin hanya sebagian orang saja yang memiliki akses untuk melakukan pembahasannya.

Dan prinsip tersebut, tidak ada dalam UU Omnibus Law.

Karena, dari ratusan UU itu, akan dikembalikan lagi kepada Peraturan Pemerintah (PP).

Artinya, akan ada banyak lagi PP, Perpres, dan Permen yang harus dibuat sebagai aturan turunannya.

Apakah kondisi ini, dapat menimbulkan kepastian hukum bagi para investor? pasti tidak.

Karena tidak ada di UU nya, tidak bisa di ketahui dan sesungguhnya ini tidak betul-betul memberikan keuntungan bagi seluruh investor.

Namun, hanya bagi investor yang memiliki akses kepada Pemilik kekuasaan, siapapun Pemerintah nya, dan bukan hanya yang sedang berkuasa sekarang saja.

Sementara itu, jangan hanya demi mewujudkan syahwat kepentingan segelintir orang yang berada di lingkaran kekuasaan itu, ikut menambah daftar panjang pelanggaran HAM oleh Penguasa.

Sebagaimana diberitakan, banyak kasus Pelanggaran HAM masih marak terjadi.

Padahal, Penegakan hukum bagi Pelanggaran HAM yang terdapat dalam Program Nawa Cita nya Presiden Jokowi – dimana karena Nawa Cita ini, ada banyak rakyat Indonesia yang memilih – namun hingga 6 Tahun era kepemimpinannya, tak kunjung terselesaikan.

Jadi, di negara Indonesia, Orang bisa mati tanpa ada penjelasan ujungnya, mengapa orang ini mati.

Mulai dari Kasus kematian Munir, Kasus Marsinah, dan Kasus Pendeta di Papua.

Di Tahun 2019, ada sekitar 50 an orang yang meninggal hanya karena menyampaikan pendapat di muka umum.

Dan, terdapat 6128 Orang secara keseluruhan, mengalami pelanggaran saat aksi.

Memasuki Tahun 2020, POLRI sendiri menyatakan ada 5198 peserta aksi ditangkap, ada 28 Jurnalis mengalami kekerasan.

Masalahnya, dari 5198 tidak berlanjut ke Pengadilan, hanya sekitar 30 an orang yang diajukan ke pengadilan.

Berarti di negara hukum seperti Indonesia ini, Orang bisa ditangkap tanpa disertai dua alat bukti yang cukup, seperti yang dinyatakan oleh putusan MK. Itu adalah ‘Abause of Power’.

Dan anehnya, terkadang penangkapan itu dilakukan sebelum aksi. Kok bisa orang ditangkap sebelum aksi?

Banyak juga orang mengalami kekerasan, setelah (orang) itu ditangkap.

Jadi, jika Para penyelenggara Negara ini sudah menerapkan ‘Rule of Law, dan bukan Rule by Law, maka, Indonesia sudah merupakan ‘Negara Kekuasaan’ dan tidak lagi ‘Negara Hukum’ sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 UUD 1945.

Dengan Berdasarkan analisa-analisa diatas, maka wajar jika lahir beberapa asumsi-asumsi ditengah masyarakat soal adanya Undang-Undang sisipan di dalam beleid sapu jagad tersebut.

Apakah berarti betul, rumor yang beredar bahwa permasalahan nya hanya demi kepentingan ‘para kroni, orang-orang dekat Jokowi?

Atau, soal Menghapus ‘Hyper Regulasi’,

Atau, soal Memberikan kepastian hukum berinvestasi,

Atau, sebagai alasan pembenar atas terjadinya Pelanggaran HAM dan Matinya Demokrasi,

Jangan-jangan UU Omnibus Law bukan soal Investasi.

Melainkan agar ada pelemahan pertanggungjawaban, agar ada pelemahan sanksi, dan agar ada peningkatan nilai batu bara bagi para investor ‘orang dekat’ Presiden pemegang kekuasaan semata. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed