oleh

Eksponen Reformasi ’98 Jatim Sebut Juliari Batubara dan Edhy Prabowo Layak Dituntut Hukuman Mati

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
JUM’AT (19/02/2021) | PUKUL 09.09 WIB

HUKUM | Eksponen Reformasi ’98 Jatim Hamedi menilai dua mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara layak untuk dituntut dengan ancaman hukuman mati.

Menurut Hamedi, kedua mantan Menteri Presiden Jokowi itu layak dituntut hukuman mati karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Corona virus disease-19.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Surabaya Bersuara tersebut, kepada awak media potretjatimdaily.com, usai menghadiri acara penetapan pasangan calon terpilih walikota dan walikota Surabaya, dalam pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020, Hotel Wyndham, Jalan Basuki Rahmad Nomor 67 – 73 Surabaya, Jum’at (19/02/2021) siang.

“Kedua mantan menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari P. Batubara) melakukan perbuatan korupsi yang kemudian terkena OTT KPK. Mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pidana mati,” ujar Hamedi.

baca juga Koruptor Dana Bansos COVID-19 (Harus) Dihukum Mati

Selain itu, yang lebih memberatkan korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang mereka emban sebagai menteri.

“Jadi dua dasar yang memberatkan itu dan itu sudah lebih dari cukup untuk disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor,” tegas Alumni SMA Negeri 21 Surabaya itu.

Hamedi memahami besarnya ‘plesure politik’ dari kekuatan elite politisi hitam kepada penyidik KPK dalam proses penyelidikan kedua eks kader dari dua partai besar di Indonesia itu.

“Lambannya proses penyidikan kasus mega korupsi ini, semakin memperkuat ‘dugaan publik’ akan adanya pressing kepada penyidik KPK. Tapi, jangan takut, ada rakyat indonesia siap pasang badan untuk membela lembaga anti rasuah ini, ” kata Ketua Umum Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P) Surabaya.

Lebih lanjut Hamedi mengharapkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berani menerapkan UU Tipikor kepada kedua predator pemakan uang rakyat ditengah pandemi itu.

“KPK harus berani tegas menerapkan UU Tipikor. Seperti janji presiden Jokowi akan tegas menjatuhkan hukuman mati kepada barang siapa yang berani ‘korupsi’ ditengah pandemi dan ‘pemakan’ dana bansos bagi warga terdampak, ” pungkasnya.

Eksponen Reformasi ’98 Jatim, Hamedi

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, Adapun ancaman hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan,

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan,

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan,

“Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”.

Seperti telah diberitakan, Diketahui, Edhy Prabowo merupakan tersangka penerima suap kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Eks Wakil Ketua DPP Gerindra itu, ditetapkan tersangka bersama enam orang lainnya setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada 25 November 2020.

Dan selang 10 hari kemudian atau tepatnya pada Minggu (6/12/2020), KPK menjerat Juliari Batubara selaku Menteri Sosial.

Mantan Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu bersama empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed