oleh

GENPATRA : Merasa jadi tumbal, sekda ajukan pembelaan

-All Post-573 views

 

KAB.GRESIK – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (06/01/2020) | PUKUL 17.52 WIB

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Nusantara (Genpatra) mengirimkan surat permohonan keadilan Kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Harapannya, kasus yang menyeret terdakwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya diusut tuntas dan dihukum seberat-beratnya, Minggu (05/01/2020) lalu.

Ali Candi, koordinator LSM Genpatra mengatakan, penangangan kasus terdakwa Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya, dalam dugaan pemotongan dana insentif pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sangat berbeda dengan terdakwa M Mukhtar selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik.

Dalam penanganan terhadap Mukhtar, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik langsung menghukum terdakwa sejak kasus operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Januari 2019.

“Sedangkan terdakwa Andhy Hendro Wijaya, sejak pemeriksaan mangkir tujuh kali, sampai mengajukan praperadilan dan sekarang sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya juga tidak ditahan,” kata Ali candi dan anja. Jon oi warga Pongangan Kecamatan Manyar Gresik.

Menurut Ali candi dan jon oi selama ini pemerintah telah getol menyuarakan pemberantasan korupsi, namun faktanya, terdakwa Andhy selaku mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik 2018 dibiarkan bebas leluasa.

Atas tindakan penegak hukum yang kurang tegas tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. “Sehingga keadilan hanya sebuah retorika belaka dan sama sekali tidak terpenuhi. Akhirnya menjadi vsebuah kecelakaan sejarah keadilan. Terlebih perbuatan terdakwa Andhy sangat melukai masyarakat Gresik, karena diduga sebagai pejabat koruptor,” imbuhnya.

Sehingga, upaya yang dilakukan yaitu mengirimkan surat permohonan keadilan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tembusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). “Ini upaya kami, untuk mencari keadilan di Negeri sendiri. Dengan mengirim surat permohonan keadilan kepada Hakim, KPK, MK dan MA,” katanya.

Sementara, kuasa hukum terdakwa Andhy Hendro Wijaya yaitu Hariyadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa kliennya tidak bersalah sebab tidak ada kerugian negara. “Karena tidak ada kerugian negara dan tidak ada unsur paksaan, maka terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum,” pungkas Hariyadi. (Jon Oi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed