Ada Upaya Pelemahan KPK, dibalik Penonaktifan NB DKK

 388 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
KAMIS (13/05/2021) | PUKUL 15.09 WIB

Policy.PJD | Guna implementasi UU No. 19/2019 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 30/2002 Tentang KPK – proses alih status menjadi ASN – TWB digelar.

Tanpa resmi diumumkan dan asas keterbukaan, SK penetapan hasil rekuitmen ASN yang ditandatangani oleh Plh. Kabiro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menuai kontroversi.

Ditetapkannya Novel Baswedan, diantara 74 lainnya gagal TWK, menjadikan issue pelemahan KPK, semakin berpolemik.

Belum redam panasnya konstelasi, Publik kembali dikejutkan dengan diterbitkannya SK Pimpinan KPK – yang diteken oleh Ketuanya Firli Bahuri – tentang penonaktifkan NB dkk.

Tidak sampai disitu, publik makin geram dan liar berasumsi – akan adanya upaya pelemahan KPK.

Pasalnya, didalam daftar nama itu, selain NB, tertera seluruh Kasatgas penyidik KPK, pengurus inti WP KPK, dan puluhan pegawai KPK yang berintegritas.

Kecurigaan adanya aksi balas dendam dari barisan koruptor dan parpol yang sakit hati – untuk penonaktifan tiga penyidik KPK yang tengah menangani kasus dugaan korupsi kakap – semakin tajam tercium.

(1). Novel Baswedan – GERINDRA – Edhy Prabowo.

NB merupakan Kasatgas penyidik kasus korupsi penetapan izin eksport benih (lobster) di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang melibatkan Menteri KKP, sekaligus Waketum DPP Partai besutan Prabowo Subianto, yang terjaring OTT, Kamis, 25 November 2020 lalu.

(2). Andre Dedy Nainggolan – PDI P – Juliari Pieter Batubara.

ADN adalah Kasatgas penyidik kasus korupsi dana bansos Covid-19 di Kemensos, yang melibatkan Mensos merangkap Wabedum DPP Partai besutan Megawati Soekarno Putri, Juliari Pieter Batubara, yang tertangkap pada Sabtu (05/12/2020) silam.

(3). Harun Al Rasyid – PKB – Novi Rahman Hidayat.

HAR sebagai Kasatgas penyidik kasus korupsi jual beli jabatan di Pemerintah kabupaten Nganjuk, yang melibatkan Bupati yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Novi Rahman Hidayat, yang terjaring Operasi tangkap tangan Sabtu, 9 Mei 2021.

Berikutnya, Direktur Direktorat Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK, Penerima tanda Kehormatan, Satyalancana Wira Karya, dari Presiden Joko Widodo, Sujanarko.

Selanjutnya, ada Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Herry Muryanto, dan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono.

Publikpun dibikin semakin bingung, oleh bantahan KPK terkait pemecatan para pegawainya melalui Plt. Jubir KPK, Ali Fikri.

Ali menambahkan, Mereka diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut.

Hal ini, menurut Ali, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK, dan menghindari permasalahan hukum terkait penanganan kasus yang tengah berjalan.

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan tidak ada pegawai di lembaga antirasuah yang dipiimpinnya dipecat.

Ia lebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun degan tegas, Menpan RB Tjahjo Kumolo menyangkal keterlibatan pihaknya dalam proses alih status pegawai KPK tersebut.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, Guna menjawab keinginan publik untuk memberantas praktek KKN di Tanah air, KPK dibentuk.

Pada masa reformasi, lahir UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU Nomor 31 Tahun 1999.

Pada 2001, lahir UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai ganti dan pelengkap UU Nomor 31 Tahun 1999.  Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, akhirnya terbentuk KPK.

Sebagai tindak lanjut pada 29 Desember 2002 dikeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, KPK memasuki babak baru.

Ada Upaya Pelemahan KPK, Dibalik Penonaktifan Novel Baswedan DKK. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *