GUBERNUR KHOFIFAH Minta KPK Bantu Supervisi APBD Pemprov Jatim

 43 views

Rapat pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Jatim. Dihadiri Gubernur Jatim dan bupati/walikota secara virtual, serta Wagub Jatim, Sekdaprov Jatim dan sejumlah kepala OPD di kantor Setdaprov Jatim

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
KAMIS (28/01/2021) | PUKUL 15.26 WIB

PEMERINTAHAN | Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat membantu monitoring dan supervisi APBD Jatim 2021. Hal itu sebagai upaya transparansi dan akuntabel yang dilakukan Pemprov Jatim dalam mengelola APBD 2021.

“Kami berharap agar KPK bisa membantu monitoring dan supervisi di Jawa Timur. Tentunya ini sebagai bentuk pencegahan korupsi agar anggaran bisa lebih transparan dan akuntabel,” kata Khofifah, Kamis (28/01/2021).

Ia mengatakan, dari hasil evaluasi yang disampaikan KPK pada 13 Januari 2021 lalu, masih banyak hal di pemprov yang harus dibenahi. “Terutama manajemen ASN dan optimalisasi pendapatan daerah. Dalam skoring sistem masih masuk kategori terendah, sehingga perlu mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari KPK,” ungkapnya.

Selain pendampingan, penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi juga diharapkan dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi KPK. Khofifah juga menyampaikan Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK dapat menjadi acuan dalam rangka pencegahan korupsi.

Untuk MCP termasuk perencanaan dan penganggaran APBD, optimalisasi pajak daerah, manajemen ASN, manajemen aset daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, dan aparat pengawasan intern pemerintah. Ia juga meminta KPK dapat melakukan monitoring dan supervisi terkait tata kelola dana desa melalui kabupaten dan kota di Jatim.

“Tentunya harus ada pembenahan terkait MCP secara terukur. Baik di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota di Jatim. Untuk pembenahan, apa melalui revitalisasi sistem agar transparansi dan akuntabilitas dapat semakin ditingkatkan,” jelasnya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menambahkan, hal paling mudah bagi KOK adalah proses penindakan. Namun, lanjut dia, saat ini yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi adalah pada upaya koordinasi dan supervisi. Pasalnya, monitoring dan perbaikan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Upaya kami mulai dari koordinasi, monitoring, dan supervisi ini sebagai langkah utama dalam pencegahan (korupsi). Setelah dilakukan pemantauan secara langsung, memang ada area-area tertentu yang perlu dilakukan intervensi secara terus menerus dan berkesinambungan,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *