Heru Tjahjono Ditunjuk Plh Sekdaprov Jatim, Sahabat K1P : Cara Cerdas dan Tegas Memimpin Ala Gubernur Khofifah

 424 views

(Plh) Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono bersama Ketua Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P), Hamedi.

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
JUM’AT (12/03/2021) | PUKUL 13.24 WIB

Polemik terkait Surat Rekomendasi Kepada (mantan) Sekdaprov Jatim, Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M, menuai kontroversi.

Sebab bukannya Pensiun, Heru kini telah menerima surat rekomendasi dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Heru sendiri diketahui lahir dan telah memasuki usia 60 tahun pada 6 Maret 2021 lalu.

Sedangkan, Surat rekomendasi tersebut turun dua hari sebelum Heru memasuki masa pensiun, yakni pada 4 Maret 2021.

Melalui konfren, Direktorat Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri, Akmal Malik, membenarkan soal terbitnya surat rekomendasi kepada Heru sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Jatim.

“Sudah, sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pj (Pejabat) Sekda,” ungkap Akmal, Selasa (09/03/2021).

Pada 4 Maret, Kemendagri melalui Dirjen Otda menerbitkan Surat Penjelasan Pejabat Sementara Sekdaprov Jatim Nomor 123.35/1438/OTDA Tahun 2021.

Surat tersebut berkenaan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1265/204.4/2021 tertanggal 22 Februari 2021, tentang Permohonan Rekomendasi Penunjukan Pelaksana Tugas Sekdaprov Jatim.

“Karena tidak memenuhi syarat sebagai Pejabat (Pj) maka ditugaskan sebagai Plh. Anda baca dulu Perpresnya,” jelas Akmal.

Seperti telah diberitakan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan mantan Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono belum pensiun.

Akan tetapi statusnya kini beralih menjadi pejabat fungsional ahli utama.

“Pak Heru tidak pensiun. Beliau pejabat fungsional, SK fungsional sudah turun,” kata Khofifah kepada awak media potretjatimdaily.com, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (12/03/2021) sambil menunjukkan Surat Keputusan (SK) Presiden Republik Indonesia.

SK yang dimaksud Khofifah yakni petikan Keputusan Presiden RI Nomor 2/M/Tahun 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Sementara itu, Ketua Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P), Hamedi, SE, ikut mengapresiasi cara cerdas dan tegas ala Gubernur perempuan pertama di Jatim itu dalam memimpin dan memutuskan.

“Kita sangat apresiasi cara Gubernur Khofifah, dalam memimpin” ujarnya kepada potretjatimdaily.com.

Menurut Hamedi, sepanjang tidak ada perundang-undangan yang dilanggar, roda pemerintahan tetap berjalan, dan target program kerja dapat tercapai.

Dan, tidak menimbulkan permasalahan baru, baik di dalam (Kinerja OPD Jatim), maupun di luar (Kualitas layanan publik).

Serta, tidak menyebabkan kerugian, baik bagi Internal Pemprov. Jatim sendiri, maupun bagi Ekternal Masyarakat Jatim.

“Tak ada aturan yang dilanggar, tidak ada permasalahan yang muncul, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, ” kata Eksponen Reformasi ’98 Jatim ini.

Hamedi menilai soal Penunjukan Heru Tjahjono sebagai (Plh) Sekdaprov. Jatim merupakan cara cerdas dan cara tegas ala Gubernur yang juga Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu.

Ada lima pertimbangan, yang mendasari Gubenur Khofifah merekomendasikan Mantan bupati tulungagung tersebut.

“Pertama, Masa jabatan Khofifah-Emil, akan berakhir pada 2023, Kedua, Memutus mata rantai permasalahan rezim lama, Ketiga, kredibilitas SDM calon pengganti tidak lebih baik dari purnawirawan (mantan), ” jelas Alumni SMA Negeri 21 Kota Surabaya.

“Yang keempat, Perketat ikat pinggang ASN dan Refocusing Anggaran.APBD Jatim, dan Kelima, untuk menghindari terjadinya tarik ulur politik kepentingan calon, ” pungkas Hamedi.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, dalam Surat Keputusan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 27 Januari 2021 tersebut, presiden memutuskan dan menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan pimpinan tinggi madya, terhitung mulai tanggal pelantikan dalam jabatan yang baru, Heru Tjahjono, pembina utama (IV/e), sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jatim disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat dalam jabatan fungsional ahli utama terhitung mulai tanggal pelantikan Heru Tjahjono sebagai Analis Kebijakan Ahali Utama pada Pemerintah Provinsi Jatim.

KETIGA : Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *