Konspirasi Mati Suri

 1,053 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (24/05/2021) | PUKUL 08.27 WIB

Upaya untuk menggoyang pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak di Jawa Timur, telah memasuki babak baru.

Sebelumnya, intrik itu dihembuskan oleh koalisi partai rival pengusung pasangan kompetitor duet mantan menteri sosial RI ke-27 dengan mantan bupati Trenggalek tersebut.

Kali ini, melalui konspirasi politik yang tidak hanya melibatkan eksternal kubu KIP-EMIL, melainkan persekongkolan jahat, dengan mengkolaborasi segmen “internal” pasangan berjargon “KErja bersama untuk JATIM Maju Sejahtera.

Mereka merupakan barisan sakit hati eks pendukung pasangan calon nomor urut satu di Pilgub Jatim 2018 lalu, yang hingga kini nafsu birahi kepentingannya, belum atau mungkin tidak akan pernah terakomodir diera kepemimpinan Ketua Umum PP Muslimat NU.

Mereka juga, komunitas eks pemerintah sisa rezim Jatim lama, yang hingga saat ini, ‘masih berkuasa’, ingin terus berdaya dan pegang kendali, serta tidak ingin Kepentingannya terganggu saat Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini, memimpin tiga tahun lagi di Provinsi bumi majapahit.

Di Hari ini, meskipun ajang kontestasi pilkada serentak 2024 masih lama, namun konspirasi politik itu semakin terang dan mulai berani ditampakkan.

Salah satunya, melalui polemik Viral video pemberitaan miring soal tuduhan adanya pelanggaran prokes dalam acara tasyakuran, santunan anak yatim, dan Sholawat Nabi di halaman luar rumah dinas Gubernur Jawa Timur, Gedung Grahadi Surabaya, Rabu, 19 Mei malam.

Walau, melalui surat tertulis, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur Agung Subayo menyatakan, Acara ini adalah acara internal, untuk kalangan terbatas (Kepala OPD) di lingkungan Pemprov. Jatim, dengan total hanya 50 Orang yang hadir dari kapasitas halaman luar Gedung Grahadi, yang mencapai 2000 Orang.

Dan, acara sesuai penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, Jum’at, 21 Mei 2021 lalu.

Meski, pada Jum’at (21/05) siang, Plh. Sekdaprov. Jatim Heru Tjahyono, telah menegaskan, bahwa Gubernur Khofifah tidak mengetahui apalagi menyetujui.

Sebab, Pihaknya lah yang menginisiasi tasyakuran Hari ulang tahun yang ke-56 Gubernur Khofifah dengan mengundang para anak yatim.

Bahkan, secara resmi, melalui pesan singkat WhatsApps dan Biro Humas Pemprov. Jawa Timur, Gubernur Khofifah menyampaikan klarifikasi pemberitaan info terdistosi dan permohonan maafnya, Sabtu, 22 Mei 2021.

Bukannya, menjadi selesai melainkan (polemik) semakin membesar. Malahan, berencana mempolisikan, dan berharap akan berujung pada upaya pemakzulan Khofifah-Emil.

Berdasarkan video viral berdurasi dua menit sembilan belas detik, diunggah @jatimtimes melalui akun TikTok-nya, pada hari Rabu 19 Mei 2021 malam itu.

Melalui suara reporter, pembaca narasi berita video bertajuk “Ayoo tangkap..! Khofifah dan wakilnya, pelanggaran prokes” itu, opini publik ingin diarahkan.

Pertama, Khofifah-Emil, pemimpin yang tidak memiliki empati di masa pandemi.

Kedua, Melanggar poin (5) SE Gubernur Jatim Nomor : 451/10180/012.1/2021.

Ketiga, issue ada perbedaan penanganan pelanggaran protokol kesehatan.

Guna membangun opini warga +62 di jagad dunia maya terkait perbedaan penanganan pelanggaran prokes antara Pesta meriah penguasa dengan Hajatan Rakyat jelata ; dan

Sebagai pembenaran, adanya anggapan, bahwa “Penegakan hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.

Mereka mempublish kedua video dalam konteks Jawa Timur, satu video ultah Gubernur Khofifah, dan video Wisuda SMAN 1 Wringin Anom Mojokerjo.

Coba memperbandingkan, kedua acara kerumunan tersebut, dengan proses penanganan prokes yang jauh berbeda.

Bicara soal Gerakan menjatuhkan pemerintahan KIP-EMIL, diyakini, tidak ada pelanggaran penerapan prokes. Dan aksi mempolisikan serta upaya pemakzulkan Gubernur Jatim dan Wagub Jatim oleh lawan politik, akan menemui jalan buntu.

Dengan klarifikasi dari Plh. Sekdaprov Jatim, Gubernur Khofifah bukan Inisiator acara. Sedang, sebagai pihak penyelenggara Heru Tjahjono, tidak ada pelanggaran yang dilanggar.

Dengan mayoritas tamu undangan yang hadir ( Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur ) menuntaskan dua kali suntikan vaksinasi COVID-19.

Dan yang secara rutin satu bulan sekali melakukan test PCR, serta hingga saat ini tidak ada yang terkonfirmasi positif terpapar virus corona.

Untuk para anak yatim yang diundang telah dilakukan screening terlebih dahulu lewat swab antigen, dan telah dipastikan hasilnya negatif COVID-19.

Acara bersifat internal, untuk kalangan terbatas, dan diisi total hanya 50 orang dengan kapasitas maksimal halaman Grahadi mencapai 2000 orang.

Pihak penyelenggara (inisiator) acara yang menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan sangat ketat.

Diantaranya, kepada setiap tamu undangan, diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan menggunakan masker, melakukan swab antigen, dan menjaga jarak.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, Tidak hanya, beragam cibiran serta nyinyiran para nitizen di Media sosial.

Desakan menuntut Gubernur Khofifah – Wagub Emil untuk mengundurkan diri.

Dan bahkan, ada dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berencana membawa tasyakuran, santunan anak yatim dan penyerahan buku itu, ke ranah hukum.

Rumah Kemaslahatan Indonesia (RKI), akan melaporkan duet Khofifah-Emil ke Mapolda Jatim atas dugaan pelanggaran

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.

Sedangkan, Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka “Gerakan Anti Korupsi”, berniat melaporkan Gubernur Khofifah dalam perkara tindak pelanggaran prokes.

Melalui Surat pengaduan, “LARM – GAK” akan mengadukan empat pasal, yaitu :

Pertama, Pasal 160 KUHP jo Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; dan Kedua, Pasal 216 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Ketiga, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; dan Keempat, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . (Red)

Oleh : Hamedi, SE Ketua Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P) Surabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *