Korupsi Anggaran PDAM 2012, Sahabat K1P Gresik Minta Dirut Risa Berani Jadi Whistle blower atau Justice collaborator

 153 views

(Kiri) Ketua Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P) Kabupaten Gresik, Muhammad Adzan Pradana

KAB.GRESIK – POTRETJATIMDAILY.COM
SABTU (10/04/2021) | PUKUL 09.08 WIB

Belum genap 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Fandi Ahmad Yani – Aminatul Habibah di Kab. Gresik.

Issue tidak sedap, soal praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menerpa anggaran PDAM Giri Tirta Gresik 2012.

Fakta ini, seakan menambah panjang daftar ketidakpuasan publik terhadap ketidakprofesionalan pelayanan PDAM.

Ketua Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P) Kabupaten Gresik, Muhammad Adzan Pradana mendukung penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Atas nama masyarakat Gresik, Saya Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK, “ujarnya, melalui telepon selularnya kepada potretjatimdaily.com, Jum’at, 9 April 2021 malam.

Berbicara soal tindak pidana korupsi.

Menurut Pradana, Praktek Korupsi itu, tergolong Extra ordinary crime, yang kerap (melibatkan) Aparatur Sipil Negara di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan biasanya (dijalankan) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

“Pidana Korupsi musuh bersama, wajib diberantas sampai ke akar-akarnya. Tidak berhenti pada “eksekutor” saja, Namun, sampai “decition maker” (otak intelektual) nya, “tegas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik ini.

Soal sejauhmana keterlibatan Risa terkait korupsi anggaran 2012 lalu.

Untuk diketahui, di 2012 Risa menjabat sebagai Kasubag Pelanggan bertugas melakukan Feassibility Study (FS) proyek garapan kedua rekanan PDAM, yang bermasalah itu.

Akan tetapi, Pradana mengedepankan asas praduga tidak bersalah terkait ada tidaknya unsur pidana dari Orang nomor satu di PDAM Gresik, yang dilantik pada Senin, 29 Oktober 2018 silam.

“Meski, harus diakui sangat kental aroma keterlibatannya, tetapi, semua pihak mohon bersabar menunggu KPK yang hingga saat ini terus bekerja, “katanya.

Dan kepada publik masyarakat kota santri, Pradana meminta untuk jangan terburu-buru “men judge” bersalah dan terlibat, sebelum proses pengadilan melalui majelis hakim menyatakannya.

“Sebelum Majelis Hakim menyatakan bersalah, jangan terburu-buru mem-vonis (Dirut Risa) itu ikut terlibat, “pesan tokoh milenial yang juga pendukung pasangan Gus Yani – Bu Min di Pilkada Gresik 2020.

Saat ditanya soal Langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh Dirut Risa.

Eks relawan loyalis pencalonan Fandi Ahmad Yani saat Pileg 2019 itu, mengingatkan, sebagai warga negara yang baik sekaligus figur pejabat, (Dirut Risa) memiliki beberapa hak dan kewajiban serta tanggungjawab moral.

Risa berhak untuk didudukkan sama di depan hukum, dan (diperlakukan) secara adil dianggap “Tidak bersalah” sebelum ditetapkan melalui proses peradilan KPK.

Sedangkan, sebagai ASN pengguna uang rakyat, (Risa) berkewajiban membuktikan Dirinya tidak bersalah, kooperatif dengan Penyidik KPK, dan secara transparan mempertanggung jawabkan penggunaan seluruh dana APBD Gresik yang diserap.

Lebih lanjut, Pradana menambahkan, bahwa Pada prinsipnya semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Begitupun, juga pada Pribadi Risa.

Guna membuktikan Ia tidak terlibat, dan membantu proses penyidikan, Pradana menantang keberanian Dirut perempuan pertama di PDAM Giri Tirta itu, sebagai Whistle blower.

Sebaliknya, apabila Ia merasa bersalah, maka wajib sebagai Justice collaborator bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Jadi, jika memang tidak terlibat, Ia wajib menjadi whistle blower. Sebaliknya, jika bersalah (Risa) bisa sebagai Justice collaborator. Ayo, buktikan, berani itu hebat, “pungkasnya.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, KPK melakukan pengusutan dugaan korupsi proyek pipanisasi air bersih di PDAM Giri Tirta Gresik pada 2012.

Sejumlah orang dimintai keterangan oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Tercatat, mulai dua Perusahaan rekanan PDAM (PT. Dewata Bangun Tirta dan PT. Drupadi Agung Lestari), sejumlah Direksi PDAM, dan Direktur Utama PDAM Giri Tirta Gresik, Siti Aminatus Zariyah.

Hingga, mantan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, dan mantan Dirut PDAM Giri Tirta Gresik dijabat oleh Muhammad, yang kini menjadi anggota DPRD Gresik fraksi PKB itu, tidak luput dari KPK.

Sedangkan, penggunaan Istilah “Whistle blower” dan “Justice collaborator” kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Kedua istilah tersebut, dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 / 2011 tentang Perlakuan Bagi Whistle Blower dan bagi Justice Collaborator di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam SEMA disebutkan, Sosok “Whistle blower” (Pelapor Tindak Pidana) adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu, bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Sementara, “Justice Collaborator” (Saksi Pelaku yang bekerjasama) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, dan menimbulkan masalah serta ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Kedua istilah tersebut bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap satu tindak pidana. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *