“Tepat, 18 Juni di 2014, Lokalisasi Jarak Dolly Surabaya, resmi ditutup”

 4 views

 

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
RABU (18/06/2014) | PUKUL 23.45 WIB

Cerita tentang perjalanan Sejarah dari keberadaan Gang Dolly di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, telah tamat semalam, Rabu, 18 Juni 2014.

Ketenaran lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini, kini hanya tinggal cerita yang turut mewarnai perjalanan sejarah Kota Pahlawan itu.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sudah memutuskan, semua lokalisasi di Kota Pahlawan, termasuk Gang Dolly dan Jarak, menyalahi Perda Nomor 7 tahun 1999, tentang larangan bangunan dijadikan tempat asusila.

Menurut Walikota Risma, Semalam Pemerintah kota Surabaya menggelar deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, walau di tengah gelombang protes warga dan para pekerja seks komersial (PSK), di Gedung Islamic Centre, Jalan Raya Dukuh Kupang Surabaya, Rabu (18/06/2014) malam.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pemberian kompensasi akan dilakukan kepada para PSK di lokalisasi selama lima hari, mulai Kamis (19/06/2014).

“Kita lihat kemajuannya nanti setelah pembagian. Ada waktu lima hari, kalau mereka tidak ambil kita kembalikan ke kementerian dan ke gubernur,” kata Risma.

“Kalau mereka tidak ambil ya saya harus kembalikan,” tambah Risma.

Sejumlah warga dan PSK di lima RW yang ada di Kelurahan Putat Jaya menyatakan tidak mau menerima kompensasi dari pemerintah.

Walikota Risma mengatakan mereka yang tidak mau menerima kompensasi karena diintimidasi.

Ditemui saat menghadiri acara Deklarasi semalam, Koordinator Warga terdampak Penutupan Eks Lokalisasi Surabaya, Hamedi, SE, mengatakan, bahwa Deklarasi Penutupan Eks Lokalisasi Jarak Dolly semalam itu, adalah acara terakhir dari serangkaian Program serupa yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya.

“Ini yang terakhir mas, setelah sebelumnya berturut-turut eks lokalisasi Tambak Asri, Lokalisasi Dupak Bangunsari, Lokalisasi Klakahrejo, Lokalisasi Sememi dan Lokalisasi Jarak Dolly”, ujarnya kepada awak media, Rabu (18/06/2014).

“Jadi pilihannya, dimajukan atau dimundurkan. Dan, bu Risma (Walikota Surabaya) memilih untuk dimajukan, “untuk kebaikan itu tak perlu ditunda-tunda, majukan saja”, begitu kata beliau”, tambah Hamedi.

Ditanya soal Lokasi, besaran dan rincian instansi dalam penyaluran dana kompensasi,

Menurut Alumni Institute Pembangunan (IP) Surabaya ini, bahwa dengan mempertimbangkan segi keamanan, maka seluruh proses diatas yang sebelumnya di laksanakan di kantor Kecamatan Sawahan, dipindah ke kantor koramil Sawahan.

“Sedangkan untuk pembukaan rekening bagi penyaluran dana kompensasi, baik bagi Mucikari, PSK, maupun bagi Warga terdampak di lakukan di Bank Jatim Kantor Cabang Surabaya Basuki Rachmad”, tandasnya.

Besaran dana kompensasi bagi Mucikari dan PSK adalah masing-masing sebesar 5.050.000,-.Dimana, Untuk dana kompensasi bagi Mucikari, menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim, Sedangkan dana kompensasi bagi 1. 449 Orang PSK, di dapat dari Kementerian Sosial RI.

Ditanya soal proses penerimaan dana kompensasi bagi Mucikari, PSK dan Warga terdampak,

Hamedi menjelaskan, bahwa pada prinsipnya, tahapan-tahapan yang dilalui sama dengan eks lokalisasi yang telah lebih dulu ditutup. Setelah Mereka (Mucikari, PSK dan Warga terdampak) kita data, lalu diserahkan langsung ke kantor Kementerian Sosial RI, di Jakarta.

“Kemudian, berdasarkan data tersebut, mereka yang ada di daftar kita verifikasi lagi. Proses verifikasinya sendiri, dilakukan oleh Dinas Sosial Surabaya, Dinas Kesehatan Surabaya, Bakesbangpol Linmas Surabaya, Muspika Sawahan, Lurah Putat Jaya, LKPM Putat Jaya, Koordinator Warga terdampak, kesemuanya dilaksanakan secara terbuka (transparan)”, katanya.

Disinggung terkait konsep / susunan acara penutupan eks lokalisasi jarak Dolly,

Mantan Aktifis Reformasi 1998 Surabaya ini, menguraikan, Ada 5 Orang perwakilan Mucikari, 5 Orang perwakilan PSK, 5 Orang pelaku UKM dari warga terdampak. Mereka ini, yang secara simbolis menerima dana kompensasi.

Ditambah, 100 Orang warga terdampak yang secara bersama-sama membacakan Deklarasi. Sebagai tanda, bahwa warga di wilayah Kelurahan telah terbebas dari praktek bebas prostitusi. Setelah pembacaan deklarasi, yang juga dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dibagikan secara secara simbolis bantuan keuangan yang diterima perwakilan warga dan PSK”, pungkasnya. (ARB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *