Mahasiswa Demo di depan DPRD Jatim, Ini Enam Tuntutannya

 19 views

 

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY
KAMIS (26/09/2019) | 20.30 WIB

Gelombang Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Surabaya berakhir damai. Massa yang sempat bertindak anarkistis melempari aparat dengan batu dan kapak berangsur kondusif, Kamis (26/9/2019).

Sekitar pukul 17.00 WIB, mereka pun membubarkan diri dengan tertib. Akhir baik ini terjadi setelah semua tuntutan mereka terkait penolalan rancangan undang-undang (RUU) kontroversial diakomodasi oleh pimpinan DPRD Jatim.

Di hadapan ribuan massa, Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi berjanji meneruskan aspirasi massa kepada DPR dan pemerintah pusat.

“Hari ini saya membubuhkan tanda tangan bermaterai. Saya berjanji akan menyampaikan semua aspirasi saudara-saudara kepada pemerintah pusat. Saya juga akan mengawal,” kata Kusnadi disambut tepuk tangan massa.

Enam tuntutan massa aksi yang akan diteruskan pimpinan DPRD Jatim ke DPR dan pemerintah pusat:

1. Mendesak pemerintah menerbilkan Perppu untuk pembatalan UU KPK dan merevisi kembali UU KPK yang sudah ada.
2. Mendesak pemerintah untuk menolak RKUHP dan melakukan pembahasa kembali pasal-pasal yang dianggap bermasalah.
3. Menolak RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada pekerja dan buruh.
4. Menolak pasaI-pasal problematis dalam RUU Pertanahan.
5. Mendesak Pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan KARHUTLAH dan memfasilitasi masyarakat yang terdampak;
6. Mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan konflik di Papua serta membuka ruang dialog yang sebesar-besarnya bersama masyarakat Papua agar Rasisme tidak tenjadi lagi. “Hari ini juga surat tuntutan ini akan kami fax. Selanjutnya kami akan kawal,” ujar Kusnadi.

Seperti diberitakan, hari ini, Kamis (26/9/2019) siang, ada aksi massa besar-besaran di Kota Surabaya. Aksi ini akan dilakukan di depan kantor DPRD Jatim Jalan Indrapura. Lebih dari 5.000 Orang massa diperkirakan akan turun ke jalan. Mereka Terdiri dari mahasiswa, ormas dan masyarakat umum.

Mereka yang mengatasnamakan aliansi Kekuatan Sipil ini, menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kontroversial. Di antaranya adalah RUU KPK, RUU KUHPidana. ( ARB )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *