Obyek Pelengkap Penderita, Kuda Tunggangan ‘Politik Kepentingan’

 423 views

Hamedi, SE Ketua Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P) Surabaya

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
KAMIS (27/05/2021) | PUKUL 12.09 WIB

Viral video ‘Syukuran 19 Mei’ di halaman rumah dinas Gubernur Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jalan Raya Gubernur Suryo No. 3 Surabaya, Rabu, 19 Mei 2021, berbuntut panjang.

Pasalnya, tidak cukup hanya dengan menjadi trending topic of the day bagi para warga +62 di media sosial.

Atau sedikit mereda, pasca klarifikasi kabiro Humas dan protokoler Jatim Agus Subagyo dan Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, selaku pihak penyelenggara (inisiator acara), Jum’at (21/05).

Atau, akan terhenti, setelah secara tertulis Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mengeluarkan Klarifikasi resmi sekaligus permohonan maaf, sebagai salah satu sumber atau obyek pemberitaan, Sabtu, 22 Mei 2021.

Kali ini, kontroversi rekaman video berdurasi satu menit 12 detik tersebut masuk keranah hukum dan Politik.

A. RANAH HUKUM

Melalui pemberian thema acara, menjadi “Pelanggaran protokol kesehatan pesta Hari Ulang Tahun (HUT) Gubernur Jatim Khofifah ke-56 dan Wagub Emil ke-37”.

Tak tanggung-tanggung, ketiga pejabat teras Pemprov Jatim, yaitu Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim, serta Plh. Sekdaprov Jatim, resmi di laporkan ke Mapolda Jawa Timur atas dugaan dua perkara, Senin, 24 Mei 2021 kemarin.

Diantaranya, Pertama, adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Corona virus disrase-19, Disangkakan melanggar pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP.

Kedua, dugaan gratifikasi penggunaan APBD Jawa Timur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo pasal 12 huruf (a) dan (b) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. RANAH POLITIK

Viral video pesta hut gubernur khofifah yang pertama diunggah @jatimtimes di akun TikToknya, Rabu, 19 Mei 2021 itu, sarat nuansa politik regional di 2024.

Rivalitas antara koalisi parpol pengusung Khofifah-Emil versus kubu pendukung Saifullah yusuf-Puti Guntur Soekarno saat kontestasi Pilgub Jatim 2018 lalu.

Selain, ada trik membangun ‘different public opinion’, juga ada intrik sebagai upaya ‘caracter assasinasion’ dari Sosok Gubernur perempuan pertama di provinsi ‘bumi majapahit’ Jawa Timur tersebut.

Hingga aksi demonstrasi turun massa kejalan, meski di masa Pandemi Corona Virus Disease-19.

Dengan mengatasnamakan gerakan wong cilik surabaya, menuntut pasangan Khofifah-Emil mundur dari jabatannya, Selasa (25/05), pada keesokan harinya.

Memasuki era digitalisasi informasi, dimana kebebasan berekspresi sudah menjadi “gaya hidup” para nitizen dan warganet berselancar di dunia maya.

Dengan mudahnya, mengakses berbagai informasi, lalu dengan begitu sesukanya, mempublish sebagai konsumsi publik yang (dapat) mempengaruhi opini, dan (akan) mendasari reaksi para warganet lainnya terhadap ‘obyek pemberitaan’.

Terkadang, tanpa didasari pengetahuan yang cukup, dalam mengklasifikasikan antara pemberitaan yang berimbang, kabar yang terlanjur terdistorsi (tanpa konfirmasi), dan kabar bohong (hoaxs).

Secara mentah-mentah para warga +62, mengkonsumsinya sebagai fakta realita.

Kemudian, disimpulkan sebagai tindakan kurang terpuji dan berempati dari pejabat pemprov Jatim dan jajaran OPDnya. Dan, berlanjut, ‘tuduhan sepihak”, pelanggaran protokol kesehatan dan UU TIPIKOR.

Klarifikasi resmi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

C. CERDAS & BIJAK BERTABAYUN

Dalam hal penyampaikan aspirasi, kritik, dan pendapat, sebagai bagian dari fungsi kontrol publik atas kinerja pemerintah, wajib disampaikan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari rakyat Indonesia dan masyarakat Jawa Timur, keniscayaan untuk melakukan ‘Tabayun’ (klarifikasi) menyikapi informasi yang berkembang.

Jangan mau dijadikan sebagai “obyek pelengkap penderita” dalam siklus digitalisasi informasi dan dalam rantai makanan konspirasi politik kepentingan.

Dengan, lebih selektif mengkonsumsi informasi, cerdas mengedukasi literasi, dan bijak mengimplementasi opini.

Walaupun, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi telah diatur dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945. Dan, dilindungi oleh UU Kebebasan Pers.

Bagi insan pers dan media, sesuai kode etik jurnalistik, menjalankan profesi yang proporsional. Salah satunya mewajibkan mengkonfirmasi sumber (obyek) berita.

Agar bisa didapat validitas informasi dan penyajian pemberitaan yang berimbang.

Tanpa dianggap sebagai pemberitaan yang cenderung tidak faktual dan tidak obyektif serta mengalami distorsi.

Meskipun, masih menyisakan ‘hak jawab’ dalam seasion selanjutnya pada kanal media online serupa bagi pihak-pihak yang (merasa) dirugikan oleh produk pemberitaan yang disajikan (dipublish).

Baik rugi secara materi, atau immateri merasa haknya sebagai warga negara Republik Indonesia telah dilanggar.

Sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik atau UU ITE.

Kebebasan menggunakan hak untuk berpendapat dimuka umum, termasuk bermedsos, dan tugas jurnalistik dibatasi oleh hak orang atau pihak lain.

Maka, lebih cerdas, lebih bijak dengan bertabayun terlebih dahulu, sebelum menyampaikan aspirasi dan menyajikan berita ke publik yang mungkin nantinya berpotensi menyebarkan dusta, menimbulkan fitnah, dan merugikan orang lain.

D. KESEDERHANAAN GUBERNUR KHOFIFAH

Jiwa kesederhanaan Ketua umum PP Muslimat NU ini, terbentuk mulai usia dini. Dan terbawah hingga saat ini.

Terbukti, dalam merayakan pesta di hari ulang tahun (HUT) kelahirannya sendiri, bukanlah merupakan ciri khas dari kepribadiaannya.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa adalah sosok pemimpin yang sangat aktif, sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Beliau ada figur yang tak kenal lelah, tak mudah menyerah, dan mengutamakan kepentingan masyarakatnya.

Hal ini, dapat dilihat dengan tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan pribadinya, saat harus berjibaku tanpa kenal waktu, ternyata melalui rapid test antigen Covid-19 ibu Gubernur Khofifah harus terpapar terkonfirmasi positif virus corona.

Dan diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama 20an hari, beberapa waktu yang lalu.

Hal ini, dapat dilihat dengan tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan pribadinya, saat harus berjibaku tanpa kenal waktu, ternyata melalui rapid test antigen Covid-19 ibu Gubernur Khofifah harus terpapar terkonfirmasi positif virus corona.

Sebagai konsekuensinya, beliau diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama 20an hari, beberapa waktu yang lalu.

Belajar dari pengalaman ini, mantan menteri sosial RI ke-27 ini, lebih ketat menerapkan prokes kesehatan.

Jadi, sungguh sangat mustahil apabila Gubernur Khofifah saat mengikuti Syukuran 19 Mei, yang digelar di halaman rumdis nya, yang mengundang juga Suko Widodo penulis buku ‘Penanganan Covid-19, di acara bersifat internal untuk kalangan terbatas itu, abai atau melanggar prokes Covid-19 ???

E. SYUKURAN 19 MEI

Melalui klarifikasi resmi, yang diunggah akun humaspemprovjatim, ada 9 fakta yang bisa memberikan gambaran sesungguhnya bagaimana Syukuran 19 Mei itu, secara profesional digelar, yaitu :

(1). Ada Sanggahan Info terdistorsi, munculnya berita dan beredarnya video ;
(2). Ada pernyataan penginisiasi acara dan status pengisi acara ;
(3). Acara syukuran 19 Mei 2021 tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan ;
(4). Tidak ada lagu, ucapan, kue tart ulang tahun, dan bersalam atau berjejer ;
(5). Ada serangkaian kegiatan ;
(6). Ada komposisi Tamu undangan ;
(7). Ada lokasi, chatering, home band, dan bagian umum pemprov ;
(8). Ada penerapan protokol kesehatan ;
(9). Ada permohonan maaf atas terganggunya suasana .

Berdasarkan hal diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ‘Syukuran tanggal 19 Mei” merupakan acara spontanitas untuk memberikan surprise di HUT Gubernur Khofifah ke-56, yang diinisiasi oleh Plh. Sekdaprov Jatim bersama 31 OPD di lingkungan Pemprov Jatim, bersifat Internal, untuk kalangan terbatas, dan menerapkan prokes yang sangat ketat.

Ada santunan kepada 10 anak yatim, ada lantunan Sholawat Nabi oleh 2 Tim Sholawat Nabi, dengan 6 Orang rebana, ada penyerahan buku “Penanganan Covid-19 karya Dr. Suko Widodo, dan penampilan katon bagaskara yang diiringi oleh Band latihan pemprov Jatim.

Untuk menerapkan prokes secara ketat, Inisiator acara memberlakukan aturan 3 M dan rapid test antigen kepada setiap tamu undangan, pengisi acara, dan setiap orang yang berada di lokasi.

Diantaranya, mewajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan menggunakan air bersih dan disinfektan, melakukan rapid test antigen Covid-19 dan telah dinyatakan negatif terpapar virus corona, dan selalu menjaga jarak.

Untuk lokasi, dipilih ruang terbuka agar lebih kecil kemungkinan terpapar dan memudahkan dalam segi keamanan.

Jumlah orang di lokasi pun dibatasi, total hanya 50 orang dari kapasitas maksimal luas halaman Grahadi yang mencapai 2000an orang. Terdiri dari :

Gubernur Khofifah tanpa didampingi putera ; Wagub Emil Dardak tanpa didampingi istri ; Suko Widodo tanpa pendamping ; dan Katon Bagaskara tanpa pendamping ;

Lalu, 31 OPD Pemprov Jawa Timur tanpa pendamping ; yang telah menuntaskan dua kali vaksin Covid-19, secara rutin satu bulan sekali melakukan test PCR Covid-19, dan dinyatakan negatif Corona virus disease-19.

Serta, 10 Anak Yatim ; 2 Tim Sholawat Nabi dengan 6 Orang rebana ; yang sebelumnya melakukan swab test dan dinyatakan negatif Covid-19.

Sedangkan, untuk hidangan di sediakan oleh ‘Sono Kembang’ yang memang biasa dipakai oleh pemprov Jatim. Dan dalam penyajiannya, dibantu oleh pegawai bagiaun umum pemprov Jatim.

F. SPIRIT JATIM BANGKIT

Maka, terbukti sudah dari info, berita dan video yang beredar, merupakan :
(a). Info yang terlanjur terdistorsi ;
(b). Berita yang muncul cenderung tidak akurat dan tidak obyektif ; dan
(c). Video yang beredar, (seolah Pemprov Jatim tidak memperhatikan prokes) sama sekali tidak benar .

Dengan begitu, kedua sangkaan tindak pidana (pelanggaran protokol kesehatan dan gratifikasi APBD) yang dituduhkan kepada Gubernur Jatim, Wagub Jatim, dan Plh. Sekdaprov Jatim, tidak terbukti.

Serta, tuntutan pengunduran diri Khofifah-Emil, adalah permintaan yang salah alamat dan tidak perlu dipenuhi.

Terakhir, ijinkan kami mengingatkan sekaligus mengharapkan kepada para pihak yang telah mendistorsi info, memunculkan berita, dan mengedarkan video, serta melaporkan kepolisian, untuk sudahi dan segera menghentikan segala aktifitas tersebut.

Bagi para pemilik kepentingan, mohon hentikan upaya menunggangi dan bersabar menunggu digelarnya kembali kontestasi Pilgub serentak 2024 nanti.

Dengan spirit Jatim Bangkit Gubernur Khofifah, sebagai bagian dari Masyarakat Jawa Timur, kita fokus mendukung program nasional, yaitu penanganan virus corona dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Mari KErja bersama merealisasikan Program Nawa Bhakti Satya untuk terwujudnya JATIM Maju Sejahtera. (Red)

Oleh : Hamedi, SE
– Ketua Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P) Surabaya ;
– Eksponen Reformasi ’98 Jawa Timur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *