Pada 2024 : Regulasi Desain Simulasi Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak

 263 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SELASA (27/04/2021) | PUKUL 09.08 WIB

Secara resmi, Pemerintah bersama DPR, menarik kembali UU Pemilu Serentak dari Program Legislasi Nasional Tahun 2021.

Dengan kata lain, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada itu, batal direvisi.

Artinya, UU Pemilu dan UU Pilkada yang masih berlaku saat ini, dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 nanti.

Berdasarkan data diatas, terlihat adanya irisan tahapan-tahapan Pemilu (Pilpres dan Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 2024 mendatang.

Berikut ini, Regulasi Desain Simulasi Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak.

A. UU PEMILU SERENTAK

Pilpres dan Pileg Serentak atau PEMILU Serentak, akan digelar Maret 2024.

A.1. PILPRES

Masa Jabatan Presiden RI selesai 20 Oktober 2024. Bagi Paslon terpilih, harus sudah tersedia 14 hari sebelum masa jabatan selesai (6 Oktober 2024).

Guna mengantisipasi Pilpres putaran kedua, apabila peserta Pilpres lebih dari dua. Maka, tahapan dimulai 20 bulan, sebelum pencoblosan (Pada Juli 2022).

Dengan mempertimbangkan paslon terpilih, sudah dapat terlibat dalam penyusunan program dan APBN 2025.

A.2. PILEG

Penetapan Hasil Pemilu Nasional April 2024 (Pengalaman Pemilu 2019, yakni Mei 2019). Dan, Putusan MK sengketa hasil Pileg Agustus 2024 (Pengalaman Pemilu 2019, putusan MK Agustus 2019) lalu.

Tahapan dimulai, 20 bulan, sebelum hari pencoblosan (Juli 2022).

Sesuai dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau PEMILU.

PASAL 167 Ayat (2) : Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU ;

PASAL 167 Ayat (3) : Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional ;

PASAL 167 Ayat (6) : Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara ; dan

PASAL 167 Ayat (7) : Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan, untuk syarat pencalonan dan syarat calon dalam pemilu serentak diatur dalam Pasal 170 dan 171 UU Nomor 7 Tahun 2017.

PASAL 170 Ayat (1) : Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota ;

PASAL 170 Ayat (2) : Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali ;

PASAL 170 Ayat (3) : Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon Wakil presiden ;

PASAL 171 Ayat (1) : Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus meminta izin kepada presiden ;

PASAL 171 Ayat (2) : Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

PASAL 171 Ayat (3) : Dalam hal presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan ; dan

PASAL 171 Ayat (4) : Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

B. UU PILKADA SERENTAK

Pilkada Serentak, akan dilaksanakan di bulan November 2024.

Pencalonan pada Agustus 2024 (harus sinkron dengan hasil Pileg DPRD 2024). Dan Tahapan Pilkada, 11 bulan sebelum pencoblosan (Mulai Oktober 2023).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau PILKADA.

Ayat (8) : Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Sementara, syarat pencalonan dan syarat calon dalam pilkada serentak diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1), dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016.

PASAL 7 Ayat (2) :
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon ;

q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota ;

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan ;

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan

u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

PASAL 40 Ayat (1) : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

PASAL 40 Ayat (3) : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Red)

Oleh : Hamedi, SE, Ketua Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P) Surabaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *