Pilkada Serentak “Bijaknya” Ditunda

 15 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (21/09/2020) | PUKUL 07.07 WIB

Pilkada Serentak “Bijaknya” Ditunda

Oleh : HAMEDI, Eksponen Reformasi 1998 Jawa Timur.

Soal Pelaksanaan Ajang Kontestasi Pilkada Serentak, tepatnya pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang itu, terus menuai kontroversi publik.

Bahkan, semakin memanas saja.

Bagaimana tidak, baik Pemerintah dan Komisi II DPR RI, tetap terus bersikukuh untuk hanya sekali saja “menunda” ajang pilkada serentak.

Setelah sebelumnya, sempat sekali mengalami penundaan. Dimana, Sedianya (sebelum ditunda) ajang pilkada serentak, rencananya digelar pada 23 September 2020 nanti.

Sedangkan, Di lain sisi, banyak pihak menuntut penundaan pilkada.

Dan Sebagaimana telah diberitakan, semakin banyak Ormas, LSM dan Komunitas dan bahkan, Mantan Wakil Presiden, HM. Yusuf Kalla, yang meminta pelaksanaan pilkada untuk ditunda kembali.

Minimal, hingga Vaksin Virus Corona bisa diproduksi dan digunakan secara massal, diawal tahun depan.

PILKADA YANG SEMPAT TERTUNDA

Pada awalnya, pelaksanaan pilkada serentak, akan digelar pada Rabu, 23 September 2020 nanti.

Akan tetapi, dikarenakan adanya ancaman wabah virus corona di tanah air, dengan terpaksa kontestasi pilkada ditunda.

Melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada Serentak, Pemerintah memberikan tiga opsi pilihan pelaksanaan. yaitu :
(1). Tanggal 9 Desember 2020 ;
(2). Tanggal 17 Maret 2021 ;
(3). Tanggal 29 September 2021 .

PROSESI PILKADA DILANJUT KEMBALI

Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada serentak itu, maka prosesi tahapan-tahapan pilkada dilanjutkan kembali.

Melalui Rakor antara KPU, Bawaslu, KIPP dan Kementerian Dalam Negeri Ri bersama Komisi III DPR RI itu, telah disepakati untuk memilih opsi pertama.

Dan disepakati, bahwa Pelaksanaan Pilkada serentak, akan digelar pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang.

Disepakati pula dalam pertemuan itu, dengan memberikan beberapa catatan sebagai syaratnya.

Telah tercatat, apabila angka pasien terkonfirmasi positif terpapar virus corona masih tinggi, maka pilkada bisa jadi “akan kembali ditunda”.

PANDEMI COVID-19 MAKIN MENGANCAM

Kondisi ini ditandai dengan :
(1). Semakin tingginya angka positif terpapar virus corona di Tanah air. Kondisi ini terlihat jelas dengan :
– Ada banyak pejabat negara, baik di tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, maupun pemerintahan kota/kabupaten, yang meninggal dunia, yang disebabkan terpapar virus corona;
– Adanya 56 Calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif covid-19;
– Ketua dan Komisioner KPU yang terkonfirmasi positif covid-19.

(2). Tingkat perekonomian yang masih belum beranjak pulih, dan bahkan (seperti) terjun bebas menuju “Era Resesi Ekonomi”.

(3). Akan Munculnya kluster Pilkada 2020, sebagai kluster baru rantai penyebaran virus corona di Indonesia.

ALIBI JAUH DARI SUBSTANSI

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka lahirlah gerakan moral yang menuntut penundaan pelaksanaan pilkada.

Namun, sangat disayangkan, justru pemerintah terkesan ingin memaksakan kehendaknya, dengan memberikan “tiga alibi” sebagai alasan, mengapa kontestasi pilkada “harus terus digelar”. Yaitu :
(1). Sebab, Tak ada satupun negara (termasuk Indonesia), yang tahu pasti kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
(2). Munculnya sebanyak 270 orang pejabat pelaksana tugas (Plt).
(3). Munculnya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran.

Lebih Parahnya lagi, dari ketiga alasan tersebut, tidak satupun yang berbicara soal ancaman pandemi covid-19 terhadap kesehatan dan keselamatan negara sebagai prioritas kebijakan, sebagaimana (dasar alasan) kali pertama kontestasi pilkada serentak ditunda.

ADA ASAL TANYA, PASTI JUGA ADA ASAL JAWAB

1. Tdak ada yang mengetahui kapanpah ancaman Pandemi Covid-19 itu, akan berakhir?

“Setelah Vaksin Virus Corona telah berhasil ditemukan, diproduksi massal, lalu didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Dan itu, diprediksi oleh Pemerintah akan terealisasi diawal Tahun 2021”.

2. Munculnya 270 orang Pejabat pelaksana tugas (Pilt).

“Untuk memilih, mengangkat dan mendudukkan calon kepala daerah baru, melalui Pemilu serentak Tahun 2018, Tahun 2019 lalu, saja mampu. Apalagi, yang sementara. yang cuman “tinggal tunjuk” 270 orang saja untuk “menggantikan sementara” tugas kepala daerah yang telah habis masa bhaktinya.”

3. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengelolaan anggaran.

“Bukankah, Akan lebih sulit lagi, terkait penyelenggaraan daerah dan pengelolaan anggaran itu, dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona dan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

PILKADA JAUH DARI HARAPAN

Dengan tetap dipaksakan untuk diselenggarakan, akan berakibat “kontraproduktif” dari tujuan kontestasi pilkada serentak tersebut susah payah ditunaikan.

Ibarat kata pepatah, akan jauh panggang dari api. Sebab, Pilkada serentak justru akan memunculkan :
(1). Perhelatan pesta rakyat tanpa rasa “Demokrasi”, yang akan digelar dengan ancaman keselamatan jiwa, tidak akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2). Berkurangnya peran serta aktif dari calon pemilih dalam menggunakan hak politiknya.
(3). Terpilihnya sosok pemimpin yang memiliki sifat egoistis yang besar, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan atau kepentingan golongannya saja.

Mengapa “terkesan” Pemerintah terlalu memaksakan keinginannya?

Padahal, sebenarnya sangatlah sederhana sekali.

Apabila, baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif itu, menjaga netralitas dan memahami benar apa yang menjadi Tupoksinya masing-masing.

Sebab, sebagai abdi negara yang dipilih dan digaji menggunakan uang Rakyat itu, sudah menjadi kewajiban untuk mewujudkan Tujuan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana telah termaktub di dalam naskah pembukaan UUD 1945.

Dimana, tujuan negara ini didirikan adalah “Untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia.”

Jadi, akan sangat bijaksana, apabila pemerintah “mempertimbangkan kembali”, keinginan warga negaranya untuk menunda ajang kontestasi pilkada. Agar, terselenggaranya pesta demokrasi yang akan berlangsung secara luber, jujur dan adil, yang akan melahirkan sosok pemimpin yang demokratis, jujur dan amanah saat menjalankan roda pemerintahan.

Serta, lebih menjadikan prioritas utama, soal kesehatan dan keselamatan warga negaranya, diatas kepentingan pribadi dan atau golongannya.

Dengan, merealokasikan kembali, Anggaran Negara untuk percepatan penanganan pandemi covid-19 di bumi nusantara ini.

Sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona serta upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi di bumi ibu pertiwi, bumi Indonesia ini. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *