Pro Kontra Digelarnya Sekolah Tatap Muka, Hamedi, SE : Wajib Dukung Setiap Warga Negara Dapatkan Hak Asasinya.

 14 views

Hamedi, SE, Ketua Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P) Surabaya

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (05/04/2021) | PUKUL 08.19 WIB

PENDIDIKAN | Memasuki Akhir Semester Ganjil di Tahun Ajaran 2021, rencananya sekolah tatap muka, akan segera digelar.

Tepatnya, pada saat Penermaan Peserta Didik Baru (PPDB), bulan Juni 2021 nanti.

Meski, banyak pihak yang menyambut baik, ditinggalkannya Proses Belajar Mengajar versi daring (secara virtual).

Proses mentransformasi informasi via online itu, kurang efektif dan efisien.

Bagi Guru dan tenaga pengajar, dinilai kurang efektif, dapat tersampaikan.

Sedang, bagi peserta didik, dianggap tidak efisien, tak sempurna terserap.

Akan tetapi, sebaliknya dengan masih tingginya angka pasien terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 di Indonesia, ikut memicu gelombang aksi penolakan.

Tentunya, polemik diantara keduanya, telah menuai beragam kontroversi.

Sebut saja, salah satunya, datang dari Ketua Umum Sahabat Khofifah Indar Parawansa, Hamedi, ikut angkat bicara.

Eksponen reformasi ’98 ini, mendukung dilaksanakannya Sekolah tatap muka.

Hamedi menyatakan, Hal (Sekolah Tatap Muka) ini, sebagai upaya memutus mata rantai corona, dan memulihkan ekonomi pasca pandemi virus dari Wuhan, China.

“Berseiringan dengan vaksinasi Covid-19, dibukanya Tempat Hiburan Umum, dan dimulainya Tahun Ajaran Baru, “katanya.

Ditanya soal Tupoksi dan kewenangan Pemda terkait PBM secara tatap muka.

Prinsip dasarnya, Menurut Hamedi, dibuka dan hadirnya, kelas dan Peserta didiknya itu, bergantung kesiapan Pemda dan pemprov nya masing-masing.

“Kesiapan untuk memastikan, fasilitas gedung sekolah, kelas, guru, protokes ketat, dan tenaga pengajarnya, tidak berpotensi jadi kluster baru penyebaran Corona Virus Desease-19, “ujar peraih gelar sarjana ekonomi Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya ini.

Lebih lanjut, Hamedi mengingatkan, agar semuanya terapkan protokol kesehatan.

“Jika ditemukan kluster baru, peserta didik, maka, wajib (untuk hentikan), kembali ke virtual, “tambah Alumni SMA Negeri 21 Kota Surabaya tersebut.

Bicara soal Pendidikan dan Pengajaran.

Hamedi mengatakan, bahwa bersekolah merupakan hak asasi warga negara, untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD Tahun 1945.

Terakhir, kepada semua pihak, Ketua Koperasi Pedagang Pasar Tradisional “SMS” Pasar Sememi Surabaya ini mengingatkan, agar berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

“Jangan lupa 5 M, dan terapkan prokes secara ketat, seperti Mensukseskan vaksinasi Covid-19, Memakai masker, Membersihkan tangan dengan air bersih yang mengalir menggunakan sabun (cairan disinfektan), Menjaga jarak, dan kesehatan, ” pungkasnya. (HMD/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *