Saat MAJU Gugat Pilkada Surabaya ke MK

 480 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
MINGGU (20/12/2020) | PUKUL 16.47 WIB

“Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-KPT/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020, diperoleh suara sah sebanyak 994.765 dengan rincian Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Ir. Armudji sebanyak 567.331 suara dan Pasangan Calon Urut 2, Drs. Machfud Arifin, S.H. dan Mujiaman sebanyak 427.434 suara”

1. Soal pelaksanaan Pilwali Surabaya

Pertama, menurut saya pelaksanaan pilwali Surabaya 9 Desember 2020 secara umum, lancar, sukses, berlangsung aman dan tertib, serta saya nilai juga telah menerapkan protokol kesehatan Covid 19 secara memadai.

Kedua, dalam proses pilwali Surabaya 2020 menurut saya terdapat tiga titik rawan yang dapat menimbulkan konflik atau riak-riak kecil di masyarakat ; tahapan pertama, yaitu pemungutan suara (coblosan), tahapan kedua, penetapan rekapitulasi perolehan suara di KPU dan Tahapan Ketiga, hasil persidangan Pilkada di MK.

Tahapan rawan yang pertama telah lewat, tahapan rawan yang kedua penetapan rekapitasi perolehan suara baru diputuskan kemarin (17/12/2020).

Berarti tahap kedua sudah lewat, tinggal tahapan yang ketiga, yaitu hasil persidangan pilkada di MK.

Itupun jika salah satu pasangan calon keberatan terhadap hasil penetapan KPU Surabaya dan mengajukan permohonan perselisihan ke MK.

Persidangan di MK berlangsung 45 hari sejak permohonan diterima dan teregister di daftar perkara.

2. Soal pasangan MAJU mengajukan gugatan ke MK

Keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Surabaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 adalah merupakan hak pasangan Calon yang dijamin oleh Undang Undang.

Dan bahkan telah disiapkan pula mekanismenya, yaitu melalui permohonan perselisihan hasil pilkada ke MK.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mengatur pembatasan ambang batas bagi pasangan calon untuk dapat mengajukan sengketa pilkada ke MK.

Sebagaimana telah diketahui bersama, Jika sebelum lahirnya UU No. 8 tahun 2015, tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan ambang batas bagi pasangan calon untuk dapat mengajukan sengketa pilkada ke MK.

Semua pasangan calon yang tidak menerima hasil penetapan calon terpilih oleh KPU dapat mengajukan sengketa ke MK.

Saat ini pasca diundangkan UU 8 Tahun 2015 tidak semua pasangan calon dapat mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK.

JASA APLIKASI DAN KONTRUKSI BANGUNAN

 

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 158 ditentukan :

“… dalam hal jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Sedangkan, Jumlah penduduk kota Surabaya per Januari 2019 sebanyak 3,095,026 jiwa , lebih dari 1 juta jiwa.

Maka pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Surabaya.

Sedangkan, dengan selisih suara paslon Nomor urut 1 (ERJI) dan Nomor urut 2 (MAJU) sebanyak 139.897 suara atau setara 14,06%.

Maka, kemungkinan besar pengajuan gugatan perkara sengketa pilkada Surabaya oleh pasangan MAJU akan ‘ditolak’ atau ‘tidak dapat diterima’ oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, suatu permohonan yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas dinyatakan tidak dapat diterima.

Tetapi soal pengaturan mengenai ambang batas atau prosentase dapat diajukan sengketa pilkada ke MK, telah menggeser khittah MK dari mewujudkan keadilan substantif (substantive justice) menjadi mengukuhkan keadilan prosedural (procedural justice).

Bila dikaji selama ini berdasarkan putusan MK dalam kasus perselisihan hasil pilkada, MK bukan hanya menekankan semata pada perselisihan hasil, tetapi juga menilai proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Apabila pelaksanaan pilkada tersebut menciderai asas-asas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, pemilu yang berintegritas dan bermartabat atau terdapat money politic yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), MK tidak jarang dalam putusannya melakukan terobosan hukum (rule breaking) untuk menjaga dan menyelamatkan kualitas demokrasi, dengan memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang.

Disisi lain, pengaturan mengenai ambang batas atau prosentase dapat diajukan sengketa pilkada ke MK rawan diajukan judicial review oleh pasangan yang dirugikan oleh ketentuan tersebut.

Karena secara filosofis ketentuan tersebut telah mengebiri hak konstitusional warga negara, yaitu hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis berdasarkan asas pemilu luber jurdil sebagaimana dilindungi UUD Tahun 1945.

JASA APLIKASI DAN KONTRUKSI BANGUNAN

 

3. Soal kemungkinan berhasil tidaknya permohonan MA ke MK

Sangat tergantung tim kuasa hukum paslon No. urut 2 untuk menyiapkan bukti yang kuat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi terkait pelanggaran money politic yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang terjadi di berbagai wilayah kecamatan yang ada di kota Surabaya.

Ada kemungkinan permohonan tersebut dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Akan tetapi, jika pelanggaran yang terjadi dalam skala kecil, bersifat sporadis dan tidak bersifat TSM, serta tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil suara.

Tentu permohonan perselisihan yang diajukan ke MK peluang menangnya adalah tipis.

Disisi lain, kita juga mengapresiasi konferensi pers di Posko Pemenangan di Jl Basuki Rahmat, pada Kamis (17/12/2020). Pak MA (Machfud Arifin) mengatakan kalau perjuangan belum selesai.

Langkah hukum ke MK tidak sekadar menang atau kalah dalam pilkada Surabaya.

Tapi, dia ingin perjuangan ke MK sebagai legacy atau warisan untuk menjadikan demokrasi yang lebih baik ke depannya.

4. Ukuran kesuksesan pilkada serentak nasional 2020

Harus dikembalikan pada proses pelaksanaan dan hasil pilkada yang dikehendaki UU 8 Tahun 2015.

Proses yang dikehendaki dari pilkada berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas luber jurdil).

Adalah pilkada yang bebas dari intimidasi siapapun, sangat terjaga kerahasiaan pilihan yang diambil, dan tanpa dikotori oleh money politic dari pasangan calon, tidak ada manipulasi suara oleh penyelenggara pemilu, tidak ada manipulasi persyaratan Calon, dan tidak terjadi politasasi birokrasi.

Sekali lagi, bukan pilkadanya yang penting, karena pilkada hanya sarana atau instrumen, yang penting adalah dipilihnya kepala daerah, sebagai pemimpin daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk senantiasa meningkatkan Indeks Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan peningkatan daya beli masyarakat melalui Produk Domestik Regional Bruto yang bermuara kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. (Red)

Ditulis Oleh : HAMEDI
(Ketua Sahabat Khofifah Indar Parawansa Surabaya)

JASA APLIKASI DAN KONTRUKSI BANGUNAN

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *