Selama PPKM, Kepada Kepala Daerah Se-Jatim, GUBERNUR KHOFIFAH : Tingkatkan Operasi Yustisi

 428 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (11/01/2021) | PUKUL 19.57 WIB

PEMERINTAHAN | Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memerintahkan kepala daerah tak hanya di 11 daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), melainkan seluruh daerah di Jawa Timur untuk meningkatkan operasi yustisi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Hal itu sebagaimana disampaikah Khofifah melalui terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan Gubernur yang diterbitkan pada tangggal 9 Januari 2021 dan mulai diberlakukan pada Senin (11/01/2021) itu, seluruh bupati/wali kota di Jawa Timur diminta meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya, yang dilakukan satpol PP kabupaten/kota masing-masing.

“Pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum tolong ditingkatkan, dengan berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, sesuai dengan Perda atau Perbup dan Perwali masing-masing,” kata Khofifah, dilangsir newspantau Senin (11/01/2021) sore.

Selain itu, dalam Kepgub tersebut Gubernur Khofifah juga meminta agar seluruh daerah di Jawa Timur kembali mengaktifkan kampung tangguh sebagai upaya pengendalian Covid-19.

Ini Aturan Gubernur Khofifah Selama Penerapan PPKM di 11 Daerah di Jawa Timur

Hari Pertama PPKM di Surabaya, Petugas di Bundaran Waru Sita KTP Pelanggar Prokes, Beri Sanksi Denda.

Pengendalian Covid-19 juga harus dilakukan dengan basis lingkungan yaitu kampung-kampung.

“Selain pengaturan PPKM, bupati dan wali kota di seluruh Jatim kami minta untuk melakukan tindakan pengetatan protokol kesehatan dan memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan, mulai tempat tidur, ruang ICU, maupun ruang isolasi dan karantina,” pungkas Khofifah.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Khofifah memutuskan bahwa PPKM diterapkan di 11 daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Di antaranya Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Blitar. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *