Sengketa Lahan Megamendung FPI, Mantan Menkehu : PTPN VIII Bongkar Boroknya Sendiri

 442 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SELASA (04/01/2021) | PUKUL 19.08 WIB

NASIONAL | Kontroversi soal sengketa lahan yang ditempati Markaz Syariah Pondok Pesantren Alam FPI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, terus menuai reaksi.

Salah satunya, datang dari Ketua Presidium Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia, M.S. Ka’ban.

Melalui akun twitter-nya @MSKaban3, Mantan Menteri Kehutanan era Soesilo Bambang Yudhoyono itu, menyebut, Pengelolaan negara makin terbongkar boroknya setelah memfitnah Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Front Pembela Islam (FPI).

“Semakin dibongkar-bongkar untuk memfitnah HRS, justru semakin terbongkar borok pengelolaan negara, “katanya.

Lebih lanjut, MS. Kaban menambahkan, “PTPN VIII yang mempersalahkan lahan Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, justru terbongkar ada Taipan yang mengelola daerah tersebut, “ungkapnya.

“PTPN VIII seperti membongkar borok sendiri. Lahan PTPN dimana-mana digarap Rakyat Pribumi, Lahan para Taipan tak terjamah. Stop HGU Taipan cukup satu daur, “ujar MS. Kaban.

Menurut MS. Kaban, “Raktat Pribumi Indonesia harus menikmati lahan milik negara secara adil. Saatnya, Rakyat Pribumi menikmati tanah kemerdekaan, “pungkasnya.

Sebelumnya, Dirut PTPN VIII, Muhammad Yudayat, melayangkan Somasi soal sengketa lahan yang Hak Guna Usahanya telah dikantongi oleh salah satu anak usaha BUMN sejak 2008 itu.

Sementara itu, melalui Tim Kuasa Hukum FPI, Aziz Yanuar, menjelaskan, Somasi yang disampaikan adalah ‘Error in Persona’. Karena seharusnya pihak PTPN VIII mengajukan komplain baik pidana maupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada pihak pesantren atau Habieb Rizieq Shihab.

Sebab, HRS dengan diketahui semua aparat dari mulai kepala desa hingga Gubernur telah membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah itu miliknya.

Dan pengakuan itu telah dibenarkan oleh pejabat yang terkait yang mengetahui dan memproses administrasi peralihan atas tanah.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, terkait polemik tanah pesantren HRS di Megamendung itu, Dosen Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Bahrul Amal berpendapat.

Soal adanya anggapan penelantaran lahan oleh PTPN VIII.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahu 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Klaim bahwa tanah tersebut telah ditelantarkan, tidak boleh secara sepihak.

Bahwa tudingan penelantaran tanah, harus disertai bukti adanya pencoretan tanah oleh BPN dengan produk hukum “keputusan BPN tentang penetapan tanah terlantar”.

Soal kepemilikan lahan yang telah diduduki selama 25 tahun.

Sesuai aturan, bukti kepemilikan itu harus didaftarkan terlebih dahulu kepada BPN hingga terbit sertifikatnya.

Barulah setelah terbitnya sertifikat maka tanah tersebut sah menjadi milik HRS.

Soal transaksi lahan dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU).

Indonesia adalah negara hukum.

Mengacu pada Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, bahwa pembuktian kepemilikan lahan adalah sertifikat.

Terkait dengan lahan seluas 30,91 hektare di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang saat ini telah dibangun Markaz Syariah FPI, dan dikelola oleh Habieb Rizieq Shihab, berdasarkan sertfikat Hak Guna Usaha telah didapatkan oleh PTPN VIII sejak tahun 2008.

Jadi, apabila ada proses jual beli yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan itu maka maka jual belinya tidak berdasar.

Sebab melakukan jual beli atas sesuatu yang bukan miliknya.

Dalam konteks perdata, pembeli model seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *