Sengketa Pilkades Sidomukti, MUJIATI : ‘Gusti Allah SWT, mboten sare…’

 80 views

 

KAB.LAMONGAN-POTRETJATIMDAILY.COM
SABTU (02/05/2020) | PUKUL 18.08 WIB

Upaya untuk mencari keadilan oleh warga desa sidomukti kecamatan brondong kabupaten lamongan itu, terus berlanjut.

Walaupun ditengah pandemi corono virus disease 2019 (Covid-19) ternyata tak menyurutkan langkah para pendukung salah satu bakal calon kepala desa Sidomukti, Mujiati ini, untuk terus menegakkan kebenaran.

Setelah sebelumnya ‘dikalahkan’ di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, kali ini loyalis dari srikandi sidomukti itu, tetap berupaya memperjuangkan mayoritas aspirasi warga desa nya untuk dipimpin seorang kepala desa yang legitimate.

Surat Formulir Pelaporan Masyarakat kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Jatim, Senin (13/04/2020)

Hasil pantauan potretjatimdaily.com tercatat, ada tiga upaya, diantaranya yang pertama, melakukan langkah yuridis yaitu upaya banding sengketa pilkades Sidomukti yang digelar Minggu, 15 September 2019 lalu itu,

Hal ini, sesuai dengan Surat akta permohonan Banding perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY, tertanggal 13 April 2020 kemarin.

Kedua, Sebagai masyarakat yang taat hukum melaporkan kepada Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI, di Kantor Wilayah Jawa Timur, di Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya, Rabu (13/04/2020) lalu.

Ketiga, Mengakomodir dukungan serta aspirasi dari mayoritas Warga desa Sidomukti melalui Surat Pernyataan Sikap Warga yang ditandangani lebih dari 500 an warga, Senin (18/04/2020).

Saat dikonfirmasi usai melaporkan adanya sengketa Pilkades Sidomukti, Kepada potretjatimdaly.com, Kamis (14/04/2020), Mujiati, mengatakan, “Kami menginginkan adanya keadilan, “tegasnya.

Berbicara apa yang menjadi harapan mayoritas warga desa sidomukti,

Lebih lanjut, Mujiati menyatakan bahwa agar supaya nantinya ada pihak-pihak yang membantu untuk ikut melihat adanya kecurangan dalam prosesi Pilkades Sidomukti tersebut.

“Dan Kami sangat yakin, bahwa ‘Gusti Allah SWT mboten sareh’ (Allah SWT tidak tidur, red) dan (yakin) akan ada pertolongan bagi orang-orang yang baik, “pungkas Mujiati.

Sementara itu, KANWIL KUMHAM RI JATIM akan Pertanyakan Penerbitan SK Bupati Lamongan soal Penetapan Kades Sidomukti tersebut.

Hal ini terungkap, melalui Kepala Seksi Tim Yankommas Kanwil KUMHAM RI Jawa Timur, Lucy Irawati, yang juga meng apresiasi Keberanian dari warga desa Sidomukti untuk melapor.

“Terima kasih atas keberanian nya untuk melaporkan keluhan-keluhan yang ada di masyarakat terkait kinerja Lembaga Yudikatif, “ujarnya kepada potretjatimdaily.com, Rabu (14/04/2020).

Menurut Lucy, sesuai Visi Misi dari presiden Jokowi, yang tertuang dalam Nawa Cita, semua sama dihadapan hukum. Dan, akan menindak tegas para oknum-oknum dari Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila nantinya terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

“Pastinya, bagi ASN yang bermain-main dengan hak rakyat dalam merasa keadilan, akan di berhentikan dengan tidak hormat serta di proses sesuai dengan Undang-undang dan Ketentuan yang berlaku, “ungkapnya.

Ditanya soal SK Penetapan salah satu Bakal Calon Kades Sidomukti, Sukiran oleh Bupati Lamongan,

Lucy menjelaskan, bahwa apabila nantinya melalui keputusan incrach dari Hakim di tingkat banding soal pembatalan SK Bupati Nomor : 188/2007/KEP/431.013/2019 tertanggal 7 November 2019 itu, dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Kalau ternyata Nantinya di tingkat Banding Menang (Pihak Mujiati), maka otomatis Bakal Calon Kades Mujiati lah yang Menang dan duduk sebagai Kades Sidomukti, dan bukan Bakal Calon Sukiran, ” tandas Lucy.

Saat disinggung apa yang akan dilakukan Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Jawa Timur,

Dengan gamblang dan tegas Lucy menerangkan, pihaknya, melalui Yonkomas dengan seijin pimpinan, akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan, terkait dilantiknya kades yang masih dalam proses hukum.

“(Jadi) Nanti secepatnya Kita akan tanyakan, mengapa (Bupati) tetap melantik seorang Kepala Desa yang masih bersengketa atau berproses hukum,” tutupnya.

Akta Permohonan Banding perkara sengketa Pilkades Sidomukti, Senin (13/04/2020)

Sebagaimana telah di beritakan sebelumnya, Kontestasi Pilkades yang digelar pada 15 September 2019 lalu itu, telah menyisakan beberapa kejanggalan.

Tercatat, ada lima kejnggallan, yaitu terindikasii adanya manipulasi jumlah pemilih oleh Panitia, Kedua, Rekayasa soal pemindahan lokasi pemungutan suara dari Kantor Balai Desa ke Pasar, Ketiga, ‘Dipaksa’ untuk diterbitkannya SK Panitia Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, tertanggal 18 September 2018 Tentang Penetapan Kades Sidomukti terpilih, padahal telah di serahkannya nota keberatan oleh salah satu bakal calon kepala desa sidomukti itu.

Keempat, adanya ‘praktik buka secara sepihak’ kotak suara yang sedang ‘di amankan sementara’ di kantor Mapolsek Brondong serta Kelima, di keluarkan nya SK Nomor : 188/2007/KEP/431.013/2019, tertanggal, 7 November 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa Sidomukti terpilih oleh Bupati Lamongan. (Red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *