SURABAYA BERSUARA : Ancaman Golput

 39 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (10/08/2020) | PUKUL 22.08 WIB

GOLPUT ADALAH HAK POLITIK

Perhelatan ajang kontestasi Plkada serentak telah menjadi agenda rutin lima tahunan di negeri ini, begitupun juga dengan minimnya partisipasi aktif dari para calon pemilih terkait pernyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) itu sendiri.

Tentunya, terjadinya Kondisi tersebut sangatlah mengkhawatirkan bagi penyelenggara pemilu (KPU) yang berharap untuk meminimalisir angka golput itu.

Dewasa ini, masyarakat Indonesia telah cukup cerdas bagaimana seharusnya mereka menggunakan hak politik yang melekat, bersifat paling mendasar (asasi) dimilikinya.

Dan, Hak politik tersebut, tentunya tidak ingin lagi dipermainkan oleh komunitas politik maupun diajang rutinitas lima tahunan kali ini.

Sebab, selama penyelenggaraan pemilu sebelumnya, janji setiap paslon sulit untuk mengubah penyelenggaraan pemerintah dan cita-cita mencapai kesejahteraan bersama.

Maka, sangatlah wajar apabila publik pun merasa telah dikecewakan.

Akan tetapi, tampaknya telah terjadi pergeseran pemahaman soal hak politik Golongan Putih (Golput).

Dimana, sebenarnya Hak politik itu telah diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 23 ayat (1) bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.

Atas dasar itu, maka tidak memilih pun merupakan salah satu pilihan dari bentuk gunakan aspirasi politik.

Sedangkan, Disisi lain dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 515 “… Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dapat dipidana …”

Dengan kata lain, kedua aturan ini tidak ketemu, namun jika tetap berpijak pada UU HAM maka hak politik seseorang itu, tidak dapat diganggu, karena itu melekat secara pribadi.

Lain hal dengan UU Pemilu yang terlalu abstrak sehinga terkesan sulit untuk diterjemahkan.

Kenapa golput menjadi pilihan?

Seperti diketahui bersama, bahwa Pilkada Surabaya yang rencananya akan serentak digelar pada Rabu, 9 Desember 2020 nanti, terdapat korelasi yang erat dengan Dinamika politik nasional (Pilpres 2019) lalu.

Sebab, secara geopolitik, Pilkada Surabaya merupakan bagian dari penguatan di Kota Surabaya dan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Serta bagian dari pengamanan kepentingan saat ajang suksesi kepentingan Nasional Tahun 2024 mendatang (kepentingan Jakarta).

PEMILU TIDAK MERUBAH APAPUN

Jika Menilik kepada kontestasi Pilpres 2019 lalu, dimana ancaman golput pun sangat santer beredar saat itu, Sedangkan hari pemungutan suara pemilihan presiden tinggal menghitung minggu pelaksanaannya.

Begitu khawatirnya penyelenggara pemilu dengan angka golput yang tinggi. Padahal jika melihat kembali kebelakang, setiap penyelenggaraan pemilu yang dijanjikan oleh setiap kandidat bukan berarti harapan publik itu tercapai.

Meskipun slogan yang diberikan adalah untuk kepentingan publik maupun bekerja untuk rakyat.

Tampaknya, Publik hanya menjadi objek untuk menyukseskan pemilu bukan sebagai penerima manfaat dari kontektasi lima tahunan itu.

Maka tidak salah apabila gerakan golput mulai diminati seperti yang sudah digaung-gaungkan oleh YLBHI, Kontras, ICJR, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

Sebagai organisasi/Lembaga swadaya masyarakat, mereka cukup sadar dengan pilihan tersebut, bahwa pemilu tidak merubah apapun.

PEMILU PESTANYA POLITIKUS DAN PENGUSAHA

Apalagi pemilu jika dicermati lebih jauh adalah pestanya para komunitas politik dan pengusaha.

Penyelenggaraan pemilu yang diikuti oleh partai politik tidak akan mampu dilakukan jika hanya menggunakan modal anggota dan partainya saja. Oleh sebab itu dibutuhkan sokongan dana agar tujuannya tercapai.

Seperti diberitakan, saat Mendekati pemilihan presiden dana kampanye menjadi perhatian, seperti yang di sampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menerima sumbangan dari perseorangan dengan kisaran besaran sumbangan mulai Rp 1.000,- hingga Rp 24 juta. Total dari penerimaan sumbangan sebanyak 131 kali adalah Rp 121 juta.

Dan dari jumlah tersebut, terdapat sumbangan sebesar Rp 97 juta atau 80% dari total sumbangan tidak ada bukti.

Lebih lanjut, dana kampanye Jokowi-Ma’ruf mayoritas berasal dari sumbangan dua kelompok, yaitu Perkumpulan Golfer TBIG (Rp 19,7 M) dan Perkumpulan Golfer TRG (Rp 18,2 M). Dan, Besaran sumbangan ini mencapai 86% dari total penerimaan.

Dilain sisi, PT TBIG dan PT TRG diduga merupakan dua perusahaan yang sahamnya dimiliki Wahyu Sakti Trenggono, Bendahara Kampanye Nasional Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan nomor urut satu ini.

Maka, publik akan bertanya-tanya siapa penyumbang atau dari mana asal dana kelompok Perkumpulan Golfer tersebut?

Apabila perseorangan, mengapa tidak dilaporkan dan dicatat sebagai sumbangan perseorangan di KPU?

Dan, apabila perusahaan, mengapa tidak disumbangkan atas nama sumbangan perusahaan? Jika perseorangan maka sumbangannya tidak lebih dari 2.5 miliar (PKPU No 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pasal 10).

Sementara itu, Parbowo-Sandi mayoritas dana kampanye barasal dan Sandiaga mencapai Rp40,5 miliar (72,3%), sedangkan Prabowo Rp 14,05 miliar (25%) dan sisanya dari perseorangan hanya Rp 150 juta.

Sandiaga telah menjual saham PT Saratoga Invetama Tbk miliknya dalam rentan waktu Oktober – Desember 2018 dan tercatat sebesar 3,28% atau Rp 567,33 miliar yang sudah terjual.

Artinya, Hanya Rp40,5 miliar yang dijadikannya sebagai sumbangan dana kampanye dan hal ini pun telah melanggar PKPU atas sumbangan perseorangan yang semestinya hanya 2.5 miliar.

Padahal Jika dibandingkan dengan Dana yang dikeluarkan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 saja mencapai Rp 108 M. Terdiri dari pra kampanye Rp 30 M, kampanye putaran I Rp 62 M, dan kampanye putaran II Rp 16 M.

Dari sini jelas terlihat bahwa Kedua kubu kompak minim mecatatkan sumbangan perseorangan dan badan usaha.

Bahkan, di LPSDK Prabowo-Sandi sama sekali tidak mencantumkan adanya sumbangan dari badan usaha.

Namun faktanya, baik di kubu Jokowi-Ma’ruf maupun kubu Prabowo-Sandi terdapat sejumlah pengusaha yang merapat untuk menjadi tim pemenangan atau tim pendukungan.

PARA KONTESTAN TIDAK MEREPRESENTASIKAN CALON PEMILIH

Hal inipun diperparah dengan debat pertama antar paslon dengan tema hukum, ham, korupsi dan teroris yang minim akan analisis, target kerja dan kerancuan berpikir.

Pun dalam debat itu yang diperhatikan oleh publik hambar dan tidak menarik, gagasan tidak menjadi ujung tombak bagi kedua kubu.

Dengan demikian pilihan politik publik akan sampai pada tidak memilih sama sekali.

Hal tersebut bukanlah tindakan emosional, melainkan kesadaran politik yang cukup rasional sebagai bentuk perlawanan akan penyelenggaraan pemilu yang hambar dan tidak memiliki kepastian.

Dan, ini pula akan memberikan peringatan kepada penguasa, bahwa demokrasi bukanlah tidak memberikan suara melainkan melindungi suara setiap individu yang akan salah gunakan oleh komunitas politik.

Ini merupakan langkah yang strategis untuk mendorong perubahan terhadap perkembangan politik Indonesia.

Jadi, bagaimana dengan ancaman Golput di ajang kompetisi untuk memilih calon wali dan calon wakil wali kota surabaya suksesor Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana yang akan purna tugas pada 18 februari 2021 ?

Kita tunggu saja, Bagaimana Partai pengusung, Pasangan Bakal Calon, KPU Surabaya, calon pemilih, warga dan kota surabaya berproses pilitik. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *