Tepat 30 Desember 2020, FPI Resmi Dibubarkan, Ini 6 alasan Pemerintah

 414 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
JUM’AT (01/01/2021) | PUKUL 15.06 WIB

NASIONAL | Melalui Surat Keputusan Bersama, Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Secara resmi FPI dibubarkan.

Surat yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2020, memutuskan Tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

JASA APLIKASI DAN KONTRUKSI BANGUNAN

 

Sementara itu, ada enam hal yang menjadi Pertimbangan pemerintah memutuskan membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dimaksudkan Guna untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

2. Anggaran Dasar FPI dianggap telah melanggar Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas menjadi UU.

3. Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014 Tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai Ormas berlaku sampai 20 Juni 2019, dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT.

Jadi Secara De Jure, terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019, FPI dianggap bubar.

4. Bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-undang Ormas.

5. Bahwa pengurus dan/atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdsarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Dari angka ini, 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana.

6. Telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat. Padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1 sampai dengan point 6, perlu menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Kanusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *