Tiga Pasal Karet di UU ITE

 9 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SABTU (13/03/2021) | PUKUL 22.09 WIB

HUKUM | Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan pasal-pasal multitafsir.

Dan, pasal-pasal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat legalitas.

Sebab, untuk urusan suatu norma untuk memenuhi syarat legalitas harus berpegang pada empat syarat mutlak.

Adapun keempat syarat tersebut,

Pertama tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya;

Kedua, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis;

Ketiga, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas; dan

Keempat, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.

Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal itu multitafsir.

UU ITE harusnya disusun dengan semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Pemberlakuan UU ITE, justru menimbulkan keresahan karena muncul saling lapor di masyarakat.

Dan akan menimbulkan ketidakadilan, maka perlu direvisi atau hapus pasal-pasal karet.

Arahan (Revisi) Presiden Jokowi, menjadi momentum untuk mengkaji kembali Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE tersebut. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *