UU Cipta Kerja Memutus Mata Rantai Korupsi Birokrasi

 635 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (12/10/2020) | PUKUL 07.09 WIB

UU Cipta Kerja Memutus Mata Rantai Korupsi Birokrasi

Oleh : DENY ISTIAWAN (Koordinator Relawan ‘SurAbaYA bERsuARa’)

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan lombatan besar dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam memutus mata rantai korupsi birokrasi.

Artinya, Pemerintah dan DPR telah berani menembus tembok tebal Governmental Corruption dengan mata rantai Mafioso dan Birokrat Korup.

Disisi lain, UU Cipta Kerja dirancang merujuk pada pengalaman buruk di masa lalu, sejak orde baru yang masih terjadi hingga saat ini.

Yaitu, Praktek Korupsi, Maladministrasi, abuse of power dan suap, serta mafia di berbagai sektor.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga akan menghilangkan ego sektoral yang selama 75 tahun pemerintahan berdiri, telah menghambat efisiensi administrasi.

Sebagai bagian dari anak bangsa, sepantasnya kita meng apresiasi yang setinggi-tingginya.

Dan sebaliknya, Kekhawatiran soal UU Cipta Kerja akan menyengsarakan rakyat itu, sangatlah absurd, tidak memiliki justifikasi filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Bagi pihak yang kontra, dan ssbagai warga negara yang taat hukum, termasuk pakar-pakar hukum.

Pihak yang menganggap bahwa UU Cipta Kerja akan melemahkan dan menyengsarakan mafia, maladministrasi, korupsi suap serta perilaku pemburu rente.

Silahkan untuk menempuh jalur konstitusional, yaitu, mengajukan uji materi (Judicial Reviw) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk kedepan, mari kita fokus mengawal penyusunan peraturan pemerintah (PP), agar lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang positif bagi bangsa dan negara.

Sebab, UU Cipta Kerja akan memerlukan 39 PP yang harus diselesaikan secara hati-hati (With due care), pasti (Certainly), dan jelas (Lex Certa).

Sehingga, memerlukan waktu yang relatif lama, tidak tergesa-gesa dan tidak asal jadi, agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan adalah Sosialisasi yang Intensif kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Karena, (Mereka) memerlukan pemahaman paripurna atas tujuan dan subtansi UU Cipta Kerja.

Meskipun, saat ini Rakyat sudah maju dalam berpikir dan kritis.

Akan tetapi belum sepenuhnya (Rakyat) itu, berprasangka baik terhadap kebijakan pemerintah.

Padahal, sesungguhnya satu pedoman yang harus selalu dijadikan dasar berpikir kritis adalah Res Judicata, atau setiap keputusan harus dianggap benar kecuali jika terbukti sebaliknya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *