oleh

HAMEDI : Terpaksa ‘Memilih’

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
KAMIS (01/10/2020) | PUKUL 07.07 WIB

Terpaksa ‘Memilih

Oleh : HAMEDI

HAK ASASI MEMILIH

Ajang kontestasi pemilihan calon wali dan wakil walikota surabaya 2020, tidak lama lagi akan digelar.

Tepatnya, pada rabu, 9 Desember 2020 mendatang.

Dimana, disaat Perhelatan pesta demokrasi lima tahunan bagi calon pemilih, warga dan Kota Surabaya itu, untuk menggunakan salah satu hak asasinya sebagai warga negara.

Yaitu, hak untuk memilih calon orang nomor satu di Surabaya, yang akan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan, lima tahun kedepan.

CALON REKOMENDASI PARTAI

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada serentak 2020.

Telah ditetapkan bahwa Selain harus diusung oleh Partai atau Gabungan Partai Politik, yang memiliki minimal dukungan minimal 20% Total suara pemilih atau setara dengan 10 buah Kursi DPRD Kota Surabaya. Bagi Para Pasangan calon dapat pula mencalonkan diri melalui jalur perseorangan atau independen.

Jadi, menjadi penting bagi kandidat calon dalam berebut untuk meraih ‘Rekomendasi’ partai politik.

Dan Sudah menjadi budaya, apabila Rekomendasi itu, merupakan hak prerogatif dari jajaran elite partai.

Meskipun sebelumnya, sebagai satu formalitasnya, Partai politik itu akan menggelar prosesi penjaringan bakal calon terlebih dahulu.

Makanya, tidaklah mengherankan, apabila terkadang Pasangan calon yang akan diusung maju melalui Rekomendasi tersebut, ternyata :
a. Bukan sosok kader ‘genuine’ partai sendiri;
b. Bukan Peserta pemenang prosesi penjaringan bakal calon;
c. Bukan Kandidat calon ideal (kerap merajai beberapa polling dari lembaga survey);
d. Bukan Calon yang potensial untuk memenangi ajang kontestasi; dan
e. Bukan berasal dari tokoh pribumi, sebagai bentuk penghargaan atas kearifan lokal, daerah dimana pilkada serentak digelar;
f. Bukan representasi dari mayoritas dan memiliki kesamaan gender dan kepentingan dengan para calon calon pemilih,

Begitupun, yang terjadi di pilkada surabaya 2020 kali ini, yang digelar ditengah ancaman Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) itu.

Dimana, dari kedua sosok pasangan kontestan yang direkomendasi maju di pilkada serentak, ternyata :
a. Untuk kedua sosok cawali Berasal dari luar Partai pengusung;
b. Tidak semua dipilih dari peserta pemenang penjaringan bakal calon;
c. Tak satupun, yang merekomendasikan calon potensial (sosok wakil walikota dua periode) Surabaya;
d. Tak satupun, pernah menduduki urutan tertinggi hasil polling lembaga survey; dan
e. Tak satupun, diambil dari calon bergender perempuan dan berlatar belakang generasi milenial;

Hal itu, tampak jelas terlihat dari duet pasangan cawali dan cawawali yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu.

Diantaranya, yang pertama, yaitu pasangan dengan nomor urut satu, Eri Cwhyadi-Armuji, yang diusung oleh PDI Perjuangan dan PSI.

Serta didukung oleh lima partai non parlemen, antara lain : Partai Hanura, PBB, Berkarya, Garuda, dan PKPI.

Kedua, Pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno, yang diusung oleh Gabungan koalisi 8 Partai (meliputi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PPP dan PKS.

Serta, didukung oleh Partai PERINDO.

Itu artinya, bisa jadi kedua pasangan kontestan itu, tidak sesuai dengan Keinginan dari mayoritas para calon pemilih, dan tidak sesuai dengan kebutuhan dari warga dan kota surabaya lima tahun kedepan.

GOLPUT PILIHAN KONSTITUSIONAL

Bisa jadi, Kontestasi pilkada bukan merupakan ajang untuk memilih sesuai dengan pilihan dari calon pemilih.

Karena, sebenarnya – tidak ada hak untuk memilih calon walikota yang sesuai dengan keinginan.

Maka, Mereka ‘Tak pantas’ untuk dipilih.

Sebab, setelah sebelumnya, para petinggi partai (dengan melalui rekomendasinya) itu, mereka itu telah terlebih dahulu ‘Memilihkan’ Pasangan Calon yang sesuai dengan Kepentingannya.-

Maka, Mereka ‘Tak layak’ pula dalam menerima rekomendasi untuk dipilih.

Disinilah, Selain, guna untuk meminimalisir kemungkinan terkonfirmasi positif terpapar virus corona.

Maka, dimungkinkan Aksi Golput (Dengan Tidak menggunakan hak pilihnya saat Pilkada) itu, akan bisa dibenarkan sebagai salah satu cara konstitisional dalam menggunakan hak pilih.

Dan juga, merupakan salah satu bentuk dalam merepresentasikan Penggunaan hak politik itu sendiri.

Sebab, walaupun itu merupakan hak, namun para prinsipnya, tidak ada pemaksaan dalam menggunakannya.

Karena, bagaimana bisa untuk ‘terpaksa memilih’ jika sosok pasangan kontestan calon itu :
a. Telah Dipilihkan terlebih dahulu;
b. Tidak sesuai dengan keinginan;
c. Tidak layak untuk diusung sebagai kontestan; dan
d. Tidak pantas untuk dipilih. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed