oleh

Mendadak Paling Suroboyo

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
JUM’AT (12/06/2020) | PUKUL 22.38 WIB

Upaya pembunuhan karakter (Character Assasination) Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa itu, kembali santer diluncurkan.

Setelah sebelumnya, melalui kontroversi ‘terciumnya bau sampah’ di Gelora Bung Tomo atau GBT dan kontroversi ‘ada tidaknya APBD Surabaya’ yang terserap saat Walikota Surabaya, Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja (lawatan) ke luar negeri.

Sampai dengan ‘perseteruan’ diantara kedua Srikandi di Jawa Timur dan di Surabaya itu, saat harus bersama-sama melawan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pahlawan dan di Provinsi ‘bumi Majapahit’ ini.

Telah tercatat, terdapat beberapa polemik diantara keduanya, Dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang berasal dari Wuhan Negeri China tersebut.

Diantaranya, Aksi candaan dan pekikan kata ‘Merdeka’ dari Walikota Risma sebagai Reaksi dari penetapan ‘Zona Merah’ bagi Kota Surabaya – oleh Gubernur Khofifah.

Berlanjut, Tarik ulur terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya, yang meliputi wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, di Provinsi Jawa Timur.

Lalu, Polemik soal Perpanjangan masa PSBB Tahap II di wilayah Surabaya Raya, sampai dengan ‘dihentikannya’ Penerapan PSBB Tahap III, beberapa waktu yang lalu.

Serta Kontroversi soal tuduhan Pemkot Surabaya soal banyaknya Pasien yang terkonfirmasi Positif Covid-19 dari luar surabaya yang mendominasi Rumah Sakit rujukan, bagi Pasien yang terpapar Virus Corona di Kota Pahlawan.

Terakhir, saling klaim soal peruntukan dua unit mobil ambulance RT-PCR, bantuan dari Badan Intelegen Negara (BIN) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat.

Sebenarnya, sampai disini, tidak ada yang istimewa, konstitusional dan masih dalam batas kewajaran.

Sebab, sebagai sosok pemimpin perempuan pertama – di Jawa Timur dan di Surabaya – Gubernur Khofifah dan Walikota Risma, masing-masing memiliki otoritas, integritas dan masa kepemimpinan serta cakupan wilayah kerja yang berbeda tentunya.

Akan tetapi, mendadak menjadi sangat tidak biasa, tidak logika dan sangat jauh dari kata cerdas, fikiran sehat serta sifat bijak – khususnya bagi warga kota Surabaya, Ibukota dari Provinsi dengan wilayah yang tersebar di 38 Kabupaten/kotanya ini.

Semua itu sangat jelas terlihat, ketika dengan sengaja ‘dibangun’ opini kepada publik warga kota.

Bahwa, Walikota Risma – Mendadak Paling Surabaya – bila dibandingkan dengan Gubernur Khofifah.

Sementara itu, sebagaimana di ketahui, bahwa secara Geopolitik Kota Surabaya, sebagai Kota Metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta sekaligus Ibukota Provinsi, dimana Gubernur Jawa Timur berkedudukan saat menjalankan Roda kepemimpinan dengan Good and Governance nya.

Memposisikan Kota Surabaya sebagai salah satu barometer nya perpolitikan Tanah Air dan etalase nya Suksesi Kepemimpinan Jatim

Maka, sangatlah Wajar, apabila Pilwali Kota Surabaya 2020 itu, merupakan bagian dari penguatan Suksesi Kepemimpinan Surabaya 2020-2025 – Suksesi Kepemimpinan Jawa Timur dan Nasional – saat Pemilihan Umum Serentak dan Pilpres 2024 mendatang.

Sebagai bagian dari warga kota Surabaya dan juga Masyarakat Jawa Timur, Marilah berfikir biasa, dengan menggunakan kecerdasan berfikir secara logika dan mengutamakan akal sehat serta mengedepankan sifat bijak.

Agar arek Suroboyo terhindar dari upaya provokasi, berbalut ‘Rasis’ yang bertujuan ‘memecah belah’ jalinan persaudaraan diantara warga kota –

Itu penting di miliki, sebagai dasar pemikiran Sebelum nantinya akan terlambat, men-judge ‘arek asli Surabaya’ sebagai Sosok Pemimpin yang mengabdi bukan untuk keluarganya, tetangganya, teman kecilnya, teman sekolahnya, teman bermainnya, teman organisasinya, dan sahabatnya – yaitu warga Kota – Kota Dimana Gubernur Khofifah di lahirkan, dibesarkan dan menghabiskan seluruh masa hidupnya – dan bahkan, hingga saat ini – di Kota Surabaya.

Berikut, terdapat tiga point penting, yang bisa ditangkap serta patut diwaspadai dari upaya mempolitisir opini publik warga kota – dari kalimat ‘Mendadak Paling Surabaya’ itu – agar kemudian, tidak menjadi preseden buruk, bagi masa depan ‘pemimpin arek suroboyo saat diberi amanah mewujudkan kesejahteraan warga kotanya sendiri.

Pertama, Menjadi tidak biasa – karena biasanya, bersama bersinergi untuk kota Surabaya – diantara Mantan Menteri Sosial RI itu dengan Mantan Penolak Tawaran Posisi Menteri – diera Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Biasanya seperti saat Pilwali Kota Surabaya Tahun 2015 lalu – Bacawali Surabaya, Tri Rismaharini meminta dukungan dan didukung penuh oleh Ketua Umum PP Muslimat NU itu.

Berubah jadi tidak biasa – diantara Gubernur ‘Mantan Menteri Peranan Wanita dan BKKBN pusat’ itu, dengan Walikota ‘Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI-P – saat Kontestasi Pilgub Jatim 2018 dan menjelang Suksesi kepemimpinan Surabaya 2020 – yang rencananya akan digelar serentak pada Rabu, 9 Desember 2020 nanti.

Kedua, Menjadi tidak logika dan Kata Cerdas jikalau dibanding-bandingkan – karena memang tidaklah setara – antara Cawagub Jatim yang menang dan terpilih menjadi Gubernur Jatim itu dengan Mantan Penolak tawaran posisi Cawagub Jatim – saat digelarnya kontestasi pilgub jatim Tahun 2018 lalu itu.

Sangat jauh dari kata cerdas – karena memanglah berbeda otoritas – antara Gubernur yang ‘menjalankan’ roda pemerintahan di 38 kabupaten/kota – termasuk Kota Surabaya – sebagai otoritas ‘wilayah kerjanya’ dengan Walikota yang hanya cukup memimpin di 34 kecamatan saja.

Berbeda Integritas – antara Gubernur ‘non partai’ Khofifah dengan walikota ‘petugas partai’ Risma – beda dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Sangat beda masa bhaktinya – antara Gubernur Khofifah periode 2019-2024 itu, dengan Walikota Risma yang akan purna tugas pada 18 Februari 2021 mendatang.

Ketiga, Akan sangat jauh dari akal sehat dan sifat bijak – Apabila, Menganggap sosok Gubernur Khofifah – yang diahirkan, dibesarkan dan menghabiskan hampir seluruh masa hidupnya itu – di Kota Surabaya – tidak berbuat demi warga kota.

Sangat Ironis, jika Gubernur ‘arek asli wonocolo Surabaya’ itu – seolah-olah telah diposisikan berada di bawah, Walikota Risma – yang tidak pernah dilahirkan dan dibesarkan di Surabaya – Dalam soal kepeduliannya terhadap nasib dan hajat hidup warga kota.

Sosok Walikota yang mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya – pasca pensiun Walikota – untuk mengabdi di luar surabaya – sebab, santer disebut-sebut Walikota Kelahiran Kediri itu, akan maju di kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2022 itu – lebih dianggap ‘Paling Surabaya’. (Red)

HAMEDI, SE, Ketua Sahabat K1P Surabaya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed