oleh

Omnibus Law and Journal China Foreign Policy

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
MINGGU (25/10/2020) | PUKUL 21.28 WIB

Omnibus Law and Journal China Foreign Policy

Saya mendukung upaya Indonesia untuk menjadi berdaulat, terutama berdaulat ekonomi. Upaya Omnibus Law yang akan membuat regulasi tumpang tindih bisa di over rule dengan Omnibus Law.

Kok membuat saya berfikir ulang. Saya setuju peraturan pusat, peraturan daerah, kementerian, UU parlemen, peraturan pemerintah banyak konsletnya.

Karena itu perlu sebuah aturan yang meng over rule atau bisa melangkahi semuanya. Ini kepala saya kok jadi agak kleyengan dengan Informasi tersebut ya?

Sebenernya ini Ide siapa ya? menggunakan Omnibus Law, sehingga strategi yang dipakai adalah meng over rule atau ada aturan di atas aturan.

Sehingga statusnya ‘Pemegang mandat Omnibus Law’ tersebut menjadi ‘kuat’ dalam hal ini pemerintah. Ada benernya, sebenernya ya.

Mungkin karena kebanyakan dunia gelap otak analisa saya kok ke arah ‘Threat’ atau Ancaman ya? mendengar berita tersebut.

Maka saya mendalami lagi, mengapa ekonomi Indonesia harus di Omnibus Law kan?. Otak saya menggiring pada sebuah pemahaman klasik yang tumbuh di pemerintah ini, dalam 5 tahun pertama.

dan hingga sekarang yaitu Ekonomi tumbuh.

Jika ada Foreign Direct Investment atau FDI karena itu untuk meningkatkan FDI. Omnibus Law akan diterapkan. Ahhh.. Ini toh dasar pemikirannya.

Mulai saya faham, bahkan ada berita hari ini. Tapi membuat jantung saya hampir copot, yaitu ketika pejabat negara mengatakan ‘Asing boleh kelola aset negara’.

Muncrat minuman teh saya keluar dari mulut saya. Kok bisa mengatakan hal itu ya?.

Pasal 33 UUD itu, kekayaan alam dikuasai negara dan aset itu aset negara. Dan itu kok boleh dikelola asing.

Jagad Dewa Brata, kok bisa-bisanya ngomong begitu pejabat tersebut. Segitu tidak percaya dirinya kepada anak bangsa ya? atau memang Doktrin FDI, sudah menjadi Ideologi pejabat Pemerintah saat ini.

Harus dapat karpet merah ya? dipuja-puji ya?

Investasi asing itu ya, atau ada alasan klasik nomor dua? Dimana Indonesia nggak punya Uang untuk Investasi karena itu, harus ngutang. Walah dalah kok gitu ya? pemahaman pengurus negara.

Jauh-jauh kita mengatakan dalam modern ekonomic concept, menggunakan M.M.T itu, salah satu solusinya.

S.W.F tanpa hutang itu, salah satu solusinya. T.I.N.A juga salah satu solusinya.

Itu tiga hal yang sudah di bombardir yang selalu saya seorang yang ngaku bossman sontoloyo itu. Memborbardir hal tersebut, sampai sekarang saya juga masih bingung dengan ide ‘Foreign Direct Investment’.

Begini kebingungan saya, mengapa mereka di specialkan.

Investor itu, mikirnya simple. Pengen modal cepet kembali secepat-cepatnya, untung segrdhe-gedhenya, Resiko sekecil-kecilnya.

Mau negara rugi kek, mau SDM-nya nggak dipakai kek, nggak urusan !!.

Kalau perlu aturan negara tersebut, di ubah supaya menguntungkan mereka. Ehmm sebentar, sik sebentar. Dalam tanda petik ya…

‘Kalau perlu aturan negara tersebut, di ubah supaya menguntungkan mereka. Ini kata-katanya saya kenal ya.

Kan ada di Journal China Foreign Policy, yang judulnya ‘China 3 Warefare’.

The Journal China Foreign Policy : China Three Warfares

First of the three warfares : Media or public opinion warfare attemp to shape public opinion both domestically and internationally.

The second warfare : Attempts to influence foreign decision-makers and how they approach china policy.

The third its call ‘China legal warfare strategy’.

Kita nggak bahas, maaf saya tidak menterjemahkan. Dengan jelas kalimat tersebut, sahabat yang menterjemahkan sendiri. Apa kira-kira isi kebijakan luar negeri china ini.

Apakah Omnibus Law itu pesanan mereka? apakah kita sudah memakan jebakan mereka? apakah kita belum masuk perangkap?

Atau sebaliknya, kita sudah tinggal digigit?. Mudah-mudahan saya salah lagi. Kapan sih, si Bossman ini bener? (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed