oleh

Omnibus Law Cipta Kerja, FH UGM : Urgensinya Tak Memadai

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (19/10/2020) | PUKUL 22.09 WIB

Sebanyak, 10 akademisi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, menemukan bahwa Urgensi Omnibus Law Cipta Kerja, tak memadai.

Hal itu, ditemukan sebelum UU Cipta Kerja disahkan DPR dan menimbulkan polemik.

Disadur dari ‘Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja FH UGM 2020, dari kajian secara akademisi pembahasan filosofis, sosiologi dan yuridis mengenai urgensi RUU Cipta Kerja sangatlak tidak memadai.

Terlebih karena metode penyusunan dari Naskah akademisi sangat terbatas pilihan metodologisnya pada metode penelitian yang bersifat normatif bukan empiris.

Lebih jauh, dari kajian yang dilakukan tim FH UGM menarik kesimpulan bahwa Beleid Sapu Jagat itu memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma, dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kehidupan.

Selain itu, tim juga menyimpulkan soal menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mewujudkan pembangunan memang penting, namun seyogyanya upaya ini perlu dibangun dengan tidak mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dimana, terdapat kontradiksi bahwa di satu sisi RUU dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan ‘Over-regilated’ dan ‘Over-lapping ‘ pengaturan terkait pembangunan dan investasi.

Namun, disisi lain, RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya 500 aturan turunan, sehingga berpotensi melahirkan ‘Hyper-regulated’ dan pengaturan yang jauh lebih kompleks.

Terakhir, partisipasi merupakan aspek penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Atas dasar simpulan tersebut, tim FH UGM merekomendasikan bahwa RUU Cipta Kerja perlu ditarik kembali oleh pemerintah karena membutuhkan penyusunan ulang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat di dalamnya.

Adapun tim FH UGM yang terlibat dalam kajian terhadap RUU Cipta Kerja tersebut, antara lain Prof. Sigit Riyanto, Prof. Maria. S.W. Sumardjono, Prof. Edi. O.S. Harie, Prof. Sulistiowati, Prof. Ari Hernawan, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. Totok Dwi Diantoro, Dr. Mailinda Eka Yuniza, I Gusti Agung Made Wardana serta Nabiyla Risfa Izzati.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, sebelum menjadi UU, Omnibus Law Cipta Kerja itu, sudah dibahas melalui sebanyak 64 kali rapat (meliputi 2 kali rapat kerja, 56 rapat Panja DPR dan 6 kali rapat tim perumus dan tim sinkronisasi).

Yang secara marathon digelar, sejak tanggal 20 April hingga tanggal 3 Oktober 2020.

Guna untuk menggabungkan 79 UU yang terdiri dari 11 kluster dan 1.244 pasal.

Dan hasilnya, Tercatat, RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab, 174 pasal, dan 812 halaman serta terbagi ke dalam 11 klaster, antara lain : Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sedangkan, RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari omnibus law.

Dalam omnibus law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, yaitu : RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed