oleh

Perwali 33/2020, Jadi Solusi Atau Hanya Jadi Bahan Revisi ditengah Pandemi

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
MINGGU (09/09/2020) | PUKUL 06.09 WIB

PERWALI dibuat bukan untuk direvisi

Kontroversi soal Perwali 33/2020 hasil perubahan Perwali 28/2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Surabaya, menuai beragam reaksi.

Reaksi keras terutama datang dari para pekerja seni, pengelola usaha entertainment dan karyawan RHU, yang spontan kecewa meradang.

Mereka merasa sangat keberatan sebab hampir 5 bulan lamanya, mata pencaharian utamanya, tetap eksist ditutup oleh Pemkot Surabaya.

Sementara itu, bagi para pekerja dan pengguna moda transportasi yang berasal dari luar daerah, hanya bisa terdiam sembari mengelus dada.

Mereka sangat terbebani dengan adanya kewajiban untuk melakukan rapid test atau swab test secara berkala setiap 14 hari sekali itu.

Tak kalah keras lagi, reaksi datang dari praktisi hukum, aktivis surabaya dan warga ‘cerdas’ kota surabaya.

Para pemilik kedaulatan tertinggi di Ibukota Provinsi Jatim ini, menuntut Walikota Risma segera mencabut Peraturan yang mulai diundangkan pada 13 Juli 2020 lalu.

Tercatat, ada 8 Perubahan di Perwali Nomor 33 Tahun 2020 ini, yaitu :
1. Pasal 12 ayat (2) huruf f;
2. Pasal 15 ayat (3) huruf k;
3. Pasal 16 ayat (3) ditambah huruf o;
4. Pasal 18 ayat (3) ditambah huruf h;
5. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2);
6. Pasal 24 ayat (2) huruf e dan ayat (6) huruf a;
7. Pasal 25 huruf a;
8. Pasal 34;

Revisi PERWALI bukan solusi Pandemi

Lalu bagaimana dengan Walikota perempuan pertama di Surabaya itu.

Seakan-akan tak mau ketinggalan, Walikota yang juga Presiden UCLG Aspac itupun, ikut-ikutan bereaksi.

Tercatat, ada tiga langkah reaktif dari Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu dalam bereaksi.

Diantaranya, yang pertama : Langsung Meng Intruksikan kepada Kepala BPB Linmas Kota Surabaya, Irvan Widyanto untuk menemui para pengunjuk rasa sambil sampaikan rencana revisi Perwali 33/2020.

Kedua : Umumkan Keberhasilan Pemkot Surabaya yang berhasil mengubah Kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia itu menjadi Zona Hijau dalam upaya memutus rantai penyebaran wabah virus corona diwilayahnya.

Dan Ketiga : Seperti biasa, Walikota Risma itu, terlihat tetap turun ke jalan untuk mensoalisasi sekaligus mengedukasi penerapan protokol kesehatan kepada warga kotanya.

Lalu apa yang terjadi

Santer terdengar, para demontrans tetap mengancam akan turun kejalan, untuk menyampaikan aspirasi,

Para pekerja seni, karyawan RHU dan pengelola usaha entertaiment tetap menjadi pengangguran tak kentara di kotanya sendiri,

Sedangkan, para pekerja dan pengguna moda transportasi tetap merogoh kocek lebih dalam untuk lakukan rapid test atau swab lagi,

Disisi lain, Perwali 33/2020 tetap belum direvisi apalagi akan dicabut, sambil tetap tebarkan teror sanksi.

Sementara, Pandemi Covid-19 tetap mengancam agar Surabaya tak kan lagi berada dalam zona hijau kembali,

Akhirnya, sampai saat ini, semuanya menjadi ambyar tanpa ada solusi.

PERWALI Sarat Kontroversi

Terdapat sedikitnya, ada enam pasal kontroversi di Perwali 33/2020 ini.

1. PERWALI Kok Jauhkan Silaturahmi
Diberlakukannya larangan bagi para Pengguna sepeda motor untuk tidak berboncengan kecuali memiliki alamat yang sama yang dibuktikan dengan kartu identitas yang sah itu, sangat merugikan bagi para pelaku ojeg online dan warga kota. (Pasal 24 ayat (5) huruf f).

2. PERWALI Apa PSBB Lagi
Penerapan Jam malam seperti saat penerapan PSBB (yang diakhiri pada 8 Juni 2020 lalu) yang hanya mengatur awal mulanya tanpa penentuan batas akhirnya, dan tidak berlaku bagi semua aktifitas itu, selain kurang efektif dan kurang efisien bila terus dipaksakan untuk diterapkan.

Juga seperti halnya saat Penerapan PSBB, sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020 itu, harus terlebih dahulu diajukan dan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Kementerian Kesehatan RI. (Pasal 25 ayat (1) huruf a).

3. PERWALI Kok Kembali Test Lagi
Diwajibkannya bagi para pekerja yang berasal dari luar daerah untuk menunjukkan hasil rapid test atau swab setiap 14 hari sekali itu, dirasa sangat memberatkan dan terasa diskriminatif. (Pasal 15 ayat (3) huruf k).

4. PERWALI Kok Test lagi Test Lagi
Begitupun dengan diwajibkannya bagi pengguna moda transportasi yang berasal dari luar daerah untuk menunjukkan hasil rapid test atau swab setiap 14 hari sekali itu, dirasa sangat memberatkan dan terasa diskriminatif. (Pasal 24 ayat (22) huruf e).

5. PERWALI Kok Hilangkan Profesi
Dilarang untuk beraktifitas ekonomi bagi para pekerja seni, pengelola usaha entertain dan karyawan RHU, menjadikan Banyak warga kota sebagai pengangguran tidak kentara di Kotanya sendiri (Pasal 20 ayat (1)).

6. PERWALI Kok Pakai Sanksi
Bahwa ketentuan pemberlakuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perwali ini tidak sah karena bertentangan dengan Undang-undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan peraturan perundangan yg mengatur perundang-undangan yg dapat memuat sanksi hanya UU/Perppu dan Perda, sehingga produk hukum Perwali tidak bisa memuat sanksi.

Karena pada hakikatnya pemberlakuan sanksi adalah pengurangan hak masyarakat maka harus diatur ketentuan yg melibatkan masyarakat dalam hal ini DPRD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

PERWALI Harus hadirkan Solusi

Kebijakan dalam Perwali tersebut membuktikan jika Pemkot Surabaya tidak mampu menangani Pandemi Covid-19 di Surabaya dan tidak mampu untuk menjamin hak atas kesehatan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah harus hadir memfasilitasi rapid test atau swab, dan bukannya malah menuntut untuk dilakukan secara mandiri,

Pemerintah harus hadir membuka selebar-lebarnya lapangan pekerjaan, dan bukannya malah menutup lahan bagi warga kota berprofesi.

Pemerintah harus hadir memutus rantai penyebaran virus corona, dan bukan malah menerbitkan perwali kemudian janji akan merevisi.

Diterbitkannya Perwali itu sebagai Solusi bagi pandemi, dan bukan malah dengan tergesa dibuat yang hanya untuk direvisi kembali. (Red)

Hamedi, SE, Aktifis Pro Reformasi ’98 Jawa Timur

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed