oleh

Pilkada Ditengah Ancaman Virus Corona

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (14/09/2020) | PUKUL 07.08 WIB

DINASTI POLITIK DI PILKADA

Banyaknya ‘Incumbent’ yang maju, begitu juga Dinasti Keluarga mulai dari Menteri, Wapres, Presiden. Kalau sampai ditunda ya ini menyangkut kepentingan mereka.

Kendala penundaan pilkada juga terkait ongkos politik yang sudah dikeluarkan parpol maupun calon yang maju.

Mulai dari proses sampai tahapan pencalonan itu memakan biaya yang tidak murah. Belum lagi Rekomendasi Calon yang sampai berdebat, biaya mahal, apalagi sudah mendaftar. Ini agak sulit.

Penundaan akan merugikan karena pemerintah telah menganggarkan khusus untuk pilkada dari APBN dan APBD. Anggaran ini diantaranya digunakan untuk persiapan teknis seperti pembelian berbagai macam alat selama tahapan pilkada.

PILKADA HARUS DI TUNDA

Disisi lain, Konsekuensi paling menyulitkan akan dirasakan parpol dan calon yang diusung jika pilkada kembali ditunda.

Tentu susah karena mereka sudah menyiapkan dari jauh hari, finansial sudah habis banyak, tahu-tahu diundur.

Perlu diingat, bahwa pelaksanaan pilkada ini tak hanya menyangkut kepentingan parpol dan pemerintah saja. Dan, Pemerintah harus mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai pemilih untuk menghindari potensi klaster akibat pilkada.

Terbaru, ada 46 bakal calon kepala daerah yang telah dinyatakan positif Covid-19.

Ketika ada calon terkena corona dan bisa bertambah lagi ini akan jadi problem. Sekarang kalau calonnya saja sudah kena, bagaimana bisa berinteraksi dengan para calon pemilihnya.

Memang sebaiknya pilkada ditunda dulu sampai situasi akibat pandemi ini berakhir. Sebaiknya, pilkada jangan digelar 2020 ini.

PILKADA JALAN TERUS

Sementara itu, Sikap Presiden Jokowi yang bersikukuh tak ingin menunda gelaran pilkada 2020 itu, dinilai terkait erat dengan kepentingan dinasti politik.

Namun, seakan tak mau dianggap mengamankan kepentingan politik kekerabatan itu, presiden Jokowi beralasan bahwa tak ada satupun negara, termasuk Indonesia, yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Terdapat tiga alasan utama yang disampaikan oleh Pemerintah sebagai dasar tetap dilaksanakannya Pilkada serentak. Diantaranya, yang Pertama, Tidak ada satupun negara, termasuk Indonesia yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Kedua, Adanya Penundaan pilkada bisa mengakibatkan munculnya banyak pejabat pelaksana tugas (Plt) di beberapa pemerintahan daerah.

Sebab, tidak mungkin satu negara Pelaksana tugas (Plt) nya itu, 270, dengan rincian sebanyak 9 Gubernur, 224 Bupati, dan 37 Walikota.

Ketiga, Munculnya beragam permasalahan, antara lain dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran, dan sebagainya.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, Seperti diketahui, sejumlah calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020 masih memiliki hubungan kerabat atau keluarga dengan berbagai tokoh publik mulai dari menteri, wakil presiden, hingga presiden.

Sebut saja, Gibran Rakabuming Raka di pilkada Surakarta dan.Bobby Nasution di Pilkada Medan, yang merupakan putra sulung dan Menantu dari Presiden Jokowi.

Ada pula, Siti Nur Azizah (putri wapres Ma’ruf Amin) di Pilkada Tanggerang Selatan dan Rahayu Saraswati Djojojadikusumo (Keponakan Menhan, Prabowo Subianto) di pilwakot Tangsel.

Ada pula, putra Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana di Pilkada Kediri. (Red)

( Surabaya Bersuara )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed