oleh

PILKADA SURABAYA : Bawaslu Jatim Putuskan Eri Cahyadi-Armuji Tidak Terbukti Melakukan Money Politik

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (04/01/2021) | PUKUL 21.06 WIB

POLITIK | Hari ini, Senin, 4 Januari 2021, SURABAYA – Bawaslu Jatim melalui persidangan telah memutuskan Pasangan Calon terpilih, Eri Cahyadi-Armuji tidak terbukti melakukan money politik atau politik uang selama pelaksanaan Pilkada Surabaya 2020 sesuai yang dilaporkan pihak terlapor.

“Terlapor tidak terbukti memberikan uang kepada pelapor,” ujar Ketua Majelis Hakim, Ikhwanudin Alfianto saat memutuskan sidang.

JASA APLIKASI DAN KONTRUKSI BANGUNAN

 

Sementara kuasa hukum Paslon Nomor 1 Eri Cahyadi – Armuji, Arif Budi Santoso mengatakan sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang pilkda yang mengatur tentang money politik. Peredaran surat Bu Risma, dan dilampiri brosur kampanye sama sekali tidak terbukti sebagai kegiatan money politic.

“Justru masyarakat saya pikir sudah tahu siapa yang melakukan money politic, ini sudah ada perkaranya di Bawaslu Surabaya, sekarang sudah ditangani,” ujar Arif.

Melalui persidangan tersebut, pihaknya justru berterimakasih, melalui persidangan tersebut akhirnya membukakan fakta yang ada. Persidangan yang dilaksanakan lebih dari 2 minggu ini telah menghadirkan 10 saksi dan 3 ahli.

“Semuanya diperiksa secara terbuka, Semua bisa melihat dan menganalisis. Mana pihak yang benar dan siapa yang memaksakan adanya laporan ini,” terang Arif.

“Saya berterima kasih ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur bisa memberikan keputusan yang adil memang seperti itu fakta persidangan yang ada,” tambahnya.

Meski sidang di Bawaslu Eri Cahyadi dan Armuji tidak terbukti melakukan Money Potics, masih ada satu persidangan lagi yang harus dijalani pihak Eri- Armuji yakni permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita masih menunggu apa permohonan itu diregister atau tidak oleh MK tapi Kalau kita lihat materinya tidak berkaitan dengan perorlehan hasil pemilu. Jadi kita juga bisa melihat gambaran apakah ini permohonan yang layak untuk disidangkan di MK atau tidak,” jelas Arif.

Pihak pelapor melaporkan ke MK adalah proses pelaksanaan pemilu, menanggapi hal tersrbut Arif menjelaskan apa yang dilaporkan pihak terlapor ke MK, pengaruh ke hasil oleh hasil itu harus menyeluruh

“Kalau kemarin kita lihat materinya itu kan sebagain besar surat bu Risma. Dalam fakta persidangan ini juga tidak terbukti. Tidak semua mencoblos bu Risma. Tidak ada kaitannya langsung dengan perolehan. Dan ditempat-tempat dimana menerima surat bu risma, misalnya paslon nomor 2 juga menang. Hal seperti itu juga harus dibuktikan,” tutup kuasa hukum Eri Cahyadi-Armuji. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed