oleh

PILKADA SURABAYA : PDI-P Sudah ‘Pasti’ Menang

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SELASA (27/10/2020) | PUKUL 16.17 WIB

PILKADA SURABAYA : PDI-P Sudah ‘Pasti’ Menang

Oleh : HAMEDI

Di Beberapa waktu yang lalu, PDI Perjuangan mulai menunjukkan tajam taring dominasi otoritasnya di Surabaya. Dengan sangat bangganya, Dirilislah hasil survei, dimana pasangan calon yang mereka usung disebut-sebut lebih unggul dibanding pasangan rivalnya.

Tak tanggung-tanggung, bukan hanya satu melainkan dua hasil polling sekalian – hasil Survei Internal sekaligus hasil Survei PusdeHAM – Sepertinya, sudah tiba saatnya bagi Mereka untuk tunjukkan jati diri sebenarnya.

Tersirat, ada satu pesan yang ingin disampaikan agar didengar publik di se antero bumi nusantara ini.

Bahwa, baik kemarin, di hari ini, maupun di esok hari, Kota Surabaya ini adalah telah dimiliki, masih milik dan tetap akan menjadi milik Partai besutan Megawati Soekarno Putri minimal untuk masa lima tahun kedepan.

Sebab, selain karena faktor History, Dimana di Kota pahlawan inilah, the founding father, putra sang fajar, Ir. Soekarno, dilahirkan.

Serta, pengalaman kelam dan pahitnya, selama 32-an tahun hidup di masa ORBA, saat harus dipaksa menempati tingkat yang terbawah diantara koalisi kroni partai penguasa – Golkar, PPP, ABRI, dan Utusan Daerah – dari sirkulasi rantai makanan politik Indonesia di bawah tekanan tirani otoritarian Rezim Soeharto

Ada juga Pertimbangan Faktor strategis city, dimana secara geopolitik, memposisikan Ibukota provinsi Jawa Timur ini, sebagai salah satu barometer perpolitikan di level regional dan di level nasional.

Artinya, pilkada surabaya bagian dari penguatan di Surabaya 2024 dan di Jawa Timur 2024.

Sekaligus, jadi Satu langkah besar dalam upaya mengamankan kursi kekuasaan untuk tetap mendominasi komposisi RI-1 dan RI-2 pada saat suksesi kepemimpinan nasional di kontestasi Pilpres 2024 mendatang, digelar.

Oleh karena itulah, mengapa menjadi penting, bagi Megawati untuk memberi perhatian lebih, memprioritaskan untuk tetap ‘menguasai’ Kota INDAMARDI ini.

Tercatat, sejak Pemilu 1999 digelar di era reformasi, PDI-P mendominasi proses suksesi kepemimpinan di kota berjuluk kandang banteng tersebut.

Sebut saja, saat Kader PDI-P Surabaya, Bambang DH berhasil mendampingi Walikota Soenato Soemoprawiro sebagai wakil walikota Surabaya masa bhakti 2000-2005.

Pada Tahun 2000 disebut-sebut sebagai masa keemasan bagi PDI-P. Pasalnya, di Tahun ini pula, Partai berlambang kepala banteng merah bermoncong putih itu, berhasil mengantarkan 21 orang kader-kader terbaiknya duduk sebagai anggota DPRD Surabaya di periode yang sama.

Lalu, cerita berlanjut, ketika di tengah perjalanan masa kepemimpinannya, secara mendadak Walikota Soenarto meninggal dunia dikarenakan sakit.

Maka, ditunjuklah Bambang DH untuk menggantikan – melanjutkan roda pemerintahan di sisa tiga tahunan masa bhakti – di surabaya, tepatnya mulai 10 juni 2002 hingga 7 maret 2005.

Sejak saat itulah, PDI-P selalu berhasil melestarikan tradisi juara di perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di kota metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta itu.

Dan benar Terbukti, Mulai dari masa Kepemimpinan Bambang DH-Arif Affandi (31 agustus 2005-31 agustus 2010 ), dan Tri Rismaharini-Bambang DH (28 september 2010-28 september 2015), hingga, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana (18 februari 2016-18 februari 2021) nanti.

Lalu bagaimana dengan Pilkada serentak, Rabu, 9 Desember 2020?

Pilkada serentak 2020 kali ini, sangat dipengaruhi oleh iklim dan eskalasi perpolitikan nasional.

Seperti diketahui bersama, demi mengamankan agenda politik nasional dan internasional, pasca pilpres 2019 lalu, memaksa hampir sembilan partai yang berhasil lolos parlementary threshold – kecuali PKS yang memilih berada diluar pemerintahan – untuk ‘sementara’ berkoalisi.

Untuk itu, jauh-jauh hari strategi jitu, telah dipersiapkan. Demi satu kata ‘menang’. Bisa jadi, bagaimanapun caranya, harus ‘menang’.

Meskipun, harus ada yang dikorbankan. Bukankah, pengorbanan itu merupakan bumbu-bumbu nya Demokrasi?

Semua produk politik mulai di sesuaikan. Mulai dari Peraturan-Peraturan, Kebijakan-Kebijakan, bahkan sampai dengan Undang-Undang.

Disesuaikan atau bila perlu dirubah agar sesuai keinginan dan apa maunya sang pemesan. Pastinya, yang berpihak dan mendukung demi terpuaskannya ambisi koalisi politik golongan penguasa.

Penerapan Kebijakan Percepatan Penanganan Wabah Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 di Tanah air, telah matang dibuat dan harus terstruktur, sistematis dan masif serta proporsional untuk agar dapatnya maksimal dimainkan.

Salah satunya, agar maksimal digunakan sebagai solusi solutif akan tingginya cost politic di pilkada.

Sudah paham khan?

Berikutnya, lanjutkan kembali gelaran pilkada serentak yang kemarin sempat mengalami penundaan itu.

Bisa khan?

Tak usah lagi perdulikan, angka terkonfirmasi reaktif dan atau positif terpapar Covid-19 yang masih tinggi, atau vaksin anti Covid-19 yang belum bisa merata massal terdistribusikan, bodoh amat. Khan ada protokol kesehatan sebagai aturan solusinya?

Jadi, apabila terjadi ledakan penularan Covid-19 yang akan memicuh munculnya klaster baru pilkada serentak, bukankah nanti diawal tahun depan vaksin akan hadir untuk ‘menyelesaikannya’.

Namun, sambil menunggu itu terealisasi, tak ada salahnya untuk menyalahkan masyarakat.

Salah sendiri, tidak taat dan patuh anjuran pemerintah untuk 3 M, Memakai masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci tangan.

Gampang khan?

Sekarang kembali soal pilkada.

Sebagai Partai besar pemenang pemilu 2019 lalu, PDI Perjuangan harus menang. Itu harga mati, seperti harga matinya mempertahankan NKRI.

Slogan yang sama, juga dicanangkan terutama di daerah dimana PDI-P sebagai Paslon petahana di 269 Pilkada serentak se-Indonesia lainnya.

Agar lebih melancarkan misi, jika perlu ajak Presiden Jokowi atau sekalian keluarga dekatnya untuk ikut berkontestasi.

Tentunya, Mereka akan direkomendasikan didaerah-daerah yang paling berpotensi terlegitimasi.

Misalnya, di pilkada surakarta, Jawa Tengah dan di pilkada medan, Sumatra Utara.

Dan Sebagai konsekwensi logisnya, hanya menugaskan Jokowi untuk mengawal ditaatinya konsep TSM dan proporsional dari seluruh partai koalisi di pilkada serentak.

Dengan kata lain, daerah ‘milik’ anggota Partai koalisi – tetap menjadi miliknya lima tahun kedepan – begitupun, di daerah ‘kekuasaan’ PDI Perjuangan.

Sebagai gambaran, untuk pilkada surabaya, kediri, malang, blitar, ngawi, di Jawa Timur itu, milik PDI Perjuangan.

Harus, bahkan wajib hukumnya untuk dipastikan ‘Menang’. Jika perlu, tak ada lawan, atau lawan kotak kosong, dan semua partai koalisi wajib merapat mendukung.

Namun, apabila hal itu tidak dimungkinkan, munculkan pasangan calon sebagai lawan latih tanding saja.

Jelas khan?

Untuk daerah lainnya, seperti Pilkada Sidoarjo, Gresik, Tuban, dan Pamekasan misalnya, PDI-P akan mengambil posisi ‘ikut arus’ saja.

Silahkan lanjutkan !

Bisa jadi, Kebijakan ‘Regenerasi total 2024’, mulai didengung-dengungkan, sebagai strategi pembenar guna ‘menyisihkan’ kader-kader genuine partai yang kurang ideal mengamankan titipan kepentingan jajaran elit koalisi partai.

Dan Akhirnya, direkomendasikanlah Gibran Rakabuming Raka di pilkada surakarta, Boby Nadution di pilkada medan, dan Hanindhito Himawan Pramana di pilkada kediri.

Jadi bisa saja, dengan target harus menang secara elegant, khusus di pilkada Surabaya, tidak hanya soal siapa pasangan calon yang akan diusung (Pasangan Eri Cahyadi-Armuji)

Melainkan juga, harus dipastikan soal siapa pasangan calon lawannya (Pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno). (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed