oleh

PILWALI Ditengah Pandemi

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
MINGGU (13/09/2020) | PUKUL 09.45 WIB

Sebagaimana telah diberitakan, Walaupun masih berada Ditengah ancaman Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Tanah air itu, pelaksanaan pilkada serentak 2020 itu, rencananya akan kembali digelar.

Setelah sebelumnya sempat sekali mengalami penundaan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan menyelenggarakan sebanyak 270 Pilkada se-Indonesia.

Dengan rincian sebanyak 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, yang akan memilih calon kepala daerahnya pada 9 Desember 2020 mendatang.

Dan Untuk Di wilayah Provinsi Jawa Timur sendiri, tercatat sebanyak 19 Pilkada, terdiri dari 15 kabupaten dan 4 Kota.

Sebut saja, diantaranya, Pilkada Kabupaten Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Blitar, Sidoarjo, Lamongan, Sumenep, Ngawi, Situbondo, Kediri, Banyuwangi, Gresik, Tuban, Jember dan Malang.

Berikutnya, Pilkada kota Blitar, Mojokerto, Kota Pasuruan. Dan ajang kontestasi Pilkada Kota Surabaya, yang akan memilih suksesor Tri Rismaharini yang akan purna tugas pada 18 februari 2021 Tahun depan.

Adapun Salah satu, yang menjadi dasar pertimbangan dan pemikiran penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 itu adalah Pemerintah lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan Rakyat Indonesia.

Serta, agar Pemerintah bisa fokus dalam upaya mempercepat memutus rantai penyebaran virus corona dan Pemulihan Ekonomi pasca pandemi.

Melalui, merealokasi APBD Daerah, yang sedianya akan di Anggarkan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak itu.

Yang akan dialihkan penyerapannya untuk upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19. Sekaligus, untuk memulihkan perekonomian jelang penerapan era tatanan hidup baru atau saat memasuki era New Normal.

Disisi lain, Sedikitnya ada dua point penting, yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, untuk menunda kembali Pilkada.

Diantaranya yang Pertama, Guna Tercapainya Tujuan kita dalam bernegara dan berbangsa, sebagaimana termaktub di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu “Untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut aktif menciptakan perdamaian dunia”.

Kedua, Guna terselenggaranya ajang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, yang akan berlangsung secara demokratis (dari, oleh dan untuk rakyat), langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sementara itu, ada tiga alasan utama yang mendasari soal tuntutan penundaan pilkada serentak. Antara lain : Pertama, Kasus Covid-19 yang semakin meningkat.

Tercatat, hingga saat ini, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 214.746 kasus. Jumlah kasus sembuh 152.458 kasus dan meninggal sebanyak 8.650 kasus.

Kedua, Stabilitas Ekonomi belum pulih, yang ditandai dengan semakin menurunnya nilai tukar Rupiah.

Serta, terus menurunnya tingkat daya beli masyarakat akibat Pandemi.

Ketiga, semakin tingginya angka kematian kepala daerah dan calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan terkonfirmasi positif terpapar virus corona. (Red)

(Sahabat Khofifah Indar Parawansa Surabaya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed