oleh

PN Jaksel gelar Pra peradilan HRS, Ini Pasal yang Disangka kan

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (04/01/2021) | PUKUL 17.08 WIB

NASIONAL | Pada Hari ini, Senin, 4 Januari 2021, bertempat di gedung PN. Jakarta selatan, sidang pra peradilan kasus kerumunan di petamburan digelar.

Sedangkan, untuk memimpin jalannya persidangan yang dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan oleh kuasa hukum HRS, tertanggal 15 Desember 2020 itu, dengan nomor register : 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, ditunjuklah Hakim Akhmad Sahyuti, dan Panitera pengganti, Agustinus Endri.

Selain Rizieq, kuasa hukum juga sudah mendaftarkan pra peradilan untuk empat tersangka kerumunan petamburan lainnya, namun dengan berkas perkara secara terpisah.

Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan status tersangka kepada tokoh eks ormas Front Pembela Islam (FPI) itu dan lima lainnya.

JASA APLIKASI DAN KONTRUKSI BANGUNAN

 

Dalam kasus kerumunan massa usai kembali dari Arab Saudi, HRS dijerat dengan dua pasal sekaligus.

Selaku penyelenggara kerumunan, HRS dikenakan Pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ini berbeda dengan lima tersangka lainnya, yang hanya diancam pasal Kekarantinaan.

Untuk kelima lainnya, dikenakan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan saja.

Selain HRS, kelima tersangka masing-masing adalah Haris Ubaidilah (HU), Ali Alwi Alatas (AA), Maman Suryadi (MS), Ahmad Sabri Lubis (ASL) dan Idrus (I).

Sementara itu, peran tersangka masing-masing adalah HRS sebagai penyelenggara. Kedua, ketua panitia dengan inisial HU; ketiga, sekretaris panitia inisial AA; keempat, inisial MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan; kelima inisial SL sebagai penanggungjawab acara; dan terakhir I, sebagai kepala seksi acara.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, bunyi Pasal dari 160 KUHP adalah “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan,”Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000″.

Adapun bunyi dari Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta”. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed