oleh

PP 70 Resmi Diteken Presiden Jokowi, Predator Seksual Anak Kini Bisa Dikebiri

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
RABU (06/01/2021) | PUKUL 13.08 WIB

NASIONAL | Pelaku kekerasan seksual pada anak atau predator seksual anak kini akan menghadapi ancaman hukuman yang lebih di Indonesia.

Presiden Jokowi sendiri telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Adapun PP tersebut merupakan peraturan turunan dari Pasal 81A ayat 4 dan Pasal 82A ayat 3 Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 2 ayat 1, pelaku persetubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa mendapat tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat 2 tersebut menyatakan pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa mendapat tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.

Namun, kendati demikian terdapat pengecualian pada tindakan di atas yang tertuang pada pasal 4 PP tersebut.

Pelaku persetubuhan atau pencabulan yang masih berstatus anak tak akan mendapat tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kemudian untuk teknis tindakan kebiri kimia akan diawali dengan tahapan penilaian klinis yang diatur pada pasal 6 PP tersebut.

Dalam Pasal 7 ayat 2, penilaian klinis terdiri dari proses wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.

Sayangnya, pelaku persetubuhan terhadap anak masih bisa terbebas dari tindakan kebiri kimia.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3, hal tersebut dapat terjadi bila analisis kesehatan dan psikiatri menyatakan pelaku tidak memungkinkan untuk menerimanya.

Sementara itu, pelaku akan mendapatkan tindak kebiri kimia paling lama 2 tahun.

Selain itu, hanya rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah terpilih yang berhak melakukan tindak kebiri kimia tersebut.

Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku persetubuhan selesai menjalani pidana pokok berupa hukuman penjara.

Kemudian, pengaturan teknis pemasangan alat pendeteksi elektronik tertuang dalam Pasal 14-17.

Pemasangan alat pendeteksi elektronik berlangsung saat pelaku persetubuhan atau pencabulan terhadap anak selesai menjalani pidana pokok dan berlaku paling lama 2 tahun.

Dalam PP No. 70 Tahun 2020, juga mengatur pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pengumuman identitas tersebut berlangsung setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok.

Pasal 21 ayat 2 menyatakan pengumuman identitas dapat melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, media cetak, media elektronik, dan media sosial.

Adapun Pasal 22 menyatakan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak paling sedikit memuat nama pelaku, foto pelaku terbaru, NIK atau nomor paspor bagi WNA, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat domisili terakhir. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed