oleh

Presiden Jokowi dan PM Malaysia Bahas MoU Perlindungan Pekerja Domestik asal RI

Presiden Jokowi dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SABTU (06/02/2021) | PUKUL 07.18 WIB

NASIONAL | Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyosialisasikan program amnesti yang digelar pemerintah Malaysia bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Program ini akan berlangsung hingga Juni mendatang.

Permintaan itu disampaikan Muhyiddin dalam pertemuan bersama Jokowi hari ini di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (05/02/2021).

Muhyiddin mulanya mengapresiasi kebijakan Jokowi yang memudahkan proses pendeportasian TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Malaysia.

“Berhubung pekerja migran warga negara Indonesia, saya telah menzahirkan penghargaan kepada Bapak Presiden yang telah memudah cara proses deportasi pekerja migran yang bekerja secara tidak sah di Malaysia,” kata Muhyiddin dalam jumpa persnya bersama Jokowi yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Jumat (05/02/2021).

Muhyiddin meminta Jokowi menginstruksikan perwakilan Indonesia di Malaysia untuk menyosialisasikan Program Rekalibrasi Pulang (PRP) dan Program Rekalibrasi Tenaga Kerja (PRTK). PRP merupakan program untuk memulangkan tenaga kerja ilegal ke negara asalnya.

Sementara itu, PRTK merupakan program yang memperbolehkan pekerja asing yang ada di Malaysia dipekerjakan secara sah oleh majikan.

“Saya telah memohon kepada Bapak Presiden supaya perwakilan Indonesia di Malaysia dapat menarwarkan program rekalibrasi atau pemutihan ataupun amnesti untuk mereka pulang, ada program rekalibrasi tenaga kerja sehingga bulan June tahun ini,” ujarnya.

Muhyiddin mengatakan dia juga meminta kerja sama Jokowi dalam menghalau TKI ilegal masuk ke Malaysia. Dia meminta Jokowi meningkatkan upaya dalam memastikan WNI yang ingin bekerja di Malaysia masuk melalui jalur yang legal.

“Saya juga telah meminta kerjasama dari Bapak Presiden untuk meningkatkan usaha dalam memastikan warganegara Indonesia yang ingin datang bekerja di Malaysia memasuki Malaysia melalui saluran yang sah,” tutur Muhyiddin.

Lebih lanjut, Muhyiddin menegaskan, Malaysia akan terus bekerja sama dengan pemerintah terkait perlindungan TKI dan pengkhidmat domestic Indonesia (PDI). Kerja sama itu akan dituangkan lebih lanjut dalam nota kesepahaman atau MoU.

“Malaysia percaya bahawa dengan perbincangan berterusan, kedua-dua negara akan mencapai persefahaman dan persepakatan mengenai MoU on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers in Malaysia [PDI] selaras dengan aspirasi undang-undang buruh negara masing-masing,” pungkas dia. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed