oleh

PROLEGNAS 2021 : RUU BPIP Tak Ada Lagi Ekasila dan Trisila

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
MINGGU (17/01/2021) | PUKUL 07.06 WIB

POLITIK & HUKUM | Rancangan Undangan-Undangan (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masuk dalam Prolegnas 2021.

RUU yang menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ini tak lagi memuat soal trisila dan ekasila, yang sempat jadi polemik.

Masuknya RUU BPIP dalam Prolegnas ini disahkan Baleg DPR bersama 32 RUU lainnya.

Persetujuan Prolegnas Prioritas 2021 ini digelar pada Kamis (14/01/2021) di ruang rapat Baleg DPR, kompleks Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri Menkum HAM Yasonna Laoly mewakili pemerintah serta perwakilan DPD RI.

“Pertama, ada 4 RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas RUU Prioritas 2021. Satu, RUU tentang jabatan hakim yang diusulkan DPR dalam hal ini Komisi III; dua, RUU tentang Bank Indonesia yang diusulkan oleh Baleg ataupun DPR RI; tiga, RUU tentang HIP yang diusulkan oleh DPR; empat, RUU tentang Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh DPR dan anggota,” ujar Supratman sebelum pengambilan keputusan.

Keluarnya RUU HIP dan masuknya RUU BPIP menimbulkan perdebatan di antara anggota Dewan hingga memberikan catatan.

Namun Supratman menyebut ada mekanisme pembahasan lanjutan, maka kemudian diambil keputusan Prolegnas Prioritas 2021 dibawa ke paripurna ke DPR.

Ketika dicermati lebih lanjut, muatan RUU BPIP lebih didominasi tentang landasan kerja BPIP yang terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana.

Hal ini berbeda dengan RUU HIP yang sempat menjadi polemik saat diusulkan DPR.

Pasalnya, dalam draf RUU HIP yang beredar pada bulan Juni 2020, ada muatan soal trisila dan ekasila pada Pasal 7.

Untuk diketahui bahwa istilah trisila dan ekasila merupakan istilah yang dulu pernah dikemukakan oleh Soekarno.

Soekarno mengemukakan soal trisila dan ekasila di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

Transkrip pidato itu bisa diunduh di situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pada draf RUU HIP per 15 Juni 2020, Pasal 7 menjelaskan mengenai ciri pokok Pancasila. Berikut ini bunyinya:

Pasal 7 RUU HIP (15 Juni 2020)

(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Namun kini, muatan terkait ekasila dan trisila itu hilang dalam draf RUU BPIP yang diterima potretjatimdaily.com, Jumat (15/01/2021).

Bahkan pada Pasal 1 ayat 1 UU BPIP, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar dan ideologi negara.

Berikut ini bunyi pasalnya :
Pasal 1 RUU BPIP

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pancasila adalah Dasar dan Ideologi Negara yang rumusan sila-silanya tercantum di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yang terdiri dari lima sila dan merupakan satu kesatuan sila yang tidak terpisahkan, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan pada, Pasal 7 RUU BPIP memuat soal tugas BPIP dalam membantu Presiden.

Berikut ini tugasnya :
Pasal 7 RUU BPIP

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden:
a. merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi;
c. mengintegrasikan fungsi Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan;
d. melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan riset dan inovasi;
e. melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembangunan nasional;
f. melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik yang demokratis;
g. melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, serta politik luar negeri;
h. menyusun materi dan metodologi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
i. menyusun dan menetapkan standardisasi pendidikan dan pelatihan;
j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
k. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum serta kebijakan kepada lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan elemen masyarakat lainnya agar berpedoman dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kini sudah tak ada lagi ekasila dan trisila yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu dalam RUU BPIP.

Sebagaimana pembacaan potretjatimdaily.com terhadap draf RUU BPIP, pembahasan terkait ideologi pancasila hanya dipaparkan secara umum di ketentuan umum.

Pembahasan lebih didominasi tentang latar belakang pembentukan BPIP, tugas BPIP, hingga pendanaan kegiatan BPIP. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed