oleh

Proses Pembentukan UU Cipta Kerja, Pusat Studi FH UI : Bukan Lagi Kotor, Tapi Sangat Jorok

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
RABU (21/10/2020) | PUKUL 19.09 WIB

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia menilai penyusunan Omnibus Law Undang-undang atau UU Cipta Kerja ugal-ugalan.

Hal ini dinilai mulai dari perumusan Undang-undang dengan metode Omnibus Law hingga simpang siur naskah UU yang telah disahkan.

PSHTN FHUI menilai bahwa proses pembentukan undang-undang saat ini bukan lagi kotor, namun sudah sangat jorok.

PERTAMA :
Perumusan dengan metode Omnibus tak dikenal dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU ini sebenarnya sempat direvisi pada 2019, tetapi metode Omnibus tak termasuk materi revisi.

KEDUA :
Adanya Satuan Tugas Omnibus Law yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019.

Masalahnya, Satgas ini dipimpin Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan melibatkan sejumlah pengusaha.

Tak heran, jika kemudian publik mencurigai adanya konflik kepentingan dari para pengusaha tersebut untuk terlibat mempengaruhi substansi dalam materi pengaturan RUU.

KETIGA :
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkesan bermain petak umpet sepanjang proses pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Itu terlihat dari betapa rajinnya anggota Dewan menggelar 64 kali rapat non stop dari Senin hingga Ahad, pagi sampai malam, bahkan di masa reses juga, itu patut dicurigai.

KEEMPAT :
DPR Juga terkesan terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja yang kontroversial.

Dan ada yang patut dipertanyakan dengan Tidak dibagikannya naskah RUU yang akan disahkan kepada seluruh anggota Dewan.

Sepanjang Republik ini berdiri, rasanya baru kali ini anggota Dewan celingukan saat sidang paripurna pengesahan RUU menjadi UU lantaran tidak pegang naskah final.

Selanjutnya, puncak segala kontroversi adalah adanya beberapa versi naskah setelah RUU disahkan menjadi Undang-undang.

Dimana, ada beberapa versi yang beredar, yakni 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman, dan 812 halaman.

Dengan kondisi diatas, sebenarnya Kepolisian Republik Indonesia, tak memiliki dasar untuk menangkap orang yang dituduh menyebarkan hoax.

Sebab sebelumnya, tak satupun warga yang mengetahui pasti versi mana yang dianggap final.

Hingga, sangat beralasan apabila ada yang berfikir bahwa penangkapan sejumlah aktivis itu, tak lain adalah semacam ‘Presidential Prank’.

Kesimpulan itu semakin diperkuat, saat Baru pada Selasa, 13 Oktober lalu, Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengkonfirmasi naskah yang benar setebal 812 halaman. Naskah ini pun, memuat perbedaan dengan naskah setebal 1.035 halaman.

Contohnya, penambahan Bab. VI, yang mengatur tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Restribusi.

Dan, jika benar terjadi penambahan Substansi, maka hal ini sudah merupakan pelanggaran luar biasa.

Karena, adanya perubahan titik koma saja, sudah bisa mengubah makna dari suatu norma pengaturan, apalagi penambahan beberapa norma baru setelah sidang paripurna pengesahan. (Red)

Ditulis Oleh : MUSTAFA FAKHRI, Ketua PSHTN FHUI, Di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed