oleh

Radikalisme Politik Kekuasaan

-All Post-194 views

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
KAMIS (06/08/2020) | PUKUL 07.08 WIB

Ada satu kata, yang dimaknai dengan negatif, yaitu kata “Radikalisme”.

Dimana, kata “Radikalisme” sering diarahkan kepada kelompok islam yang menginginkan tegaknya syariah islam secara kaffah. Atau, mungkin dengan makna lain, mereka yang menginginkan ayat suci diatas ayat konstsitusi.

Dikatakan oleh kekuasaan, bahwa kelompok Radikal ini adalah mereka yang merusak Indonesia, membahayakan Indonesia.

Akan tetapi ada satu yang menarik, yaitu ungkapan dari M. Busyro muqoddas, S.H., M.Hum. Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia yang pernah menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Menggantikan Ketua KPK Antasari Azhar, Busyro dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010 silam.

Beliau memaknai kata Radikalisme itu dengan arti yang berbeda dan membalikkan arti yang disampaikan tadi.

Beliau menyampaikan, bahwa ada Radikalisme yang lebih ganas, lebih parah dan lebih brutal, yaitu Radikalisme Politik Kekuasaan.

Radikalisme Politik Kekuasaan ini, menyebabkan Penguasa itu dominasinya semakin kuat, semakin otoriter dan tindakannya brutal.

Mengapa demikian ?

Karena adanya kepentingan oligarki bisnis dan oligarki politik.

Mereka-mereka yang memiliki modal kuat, kaum kapitalis, mengendalikan kekuasaan, sehingga kekuasaan itu semakin radikal. Ini yang menarik.

Dan dimana posisi rakyat ?

Rakyat hanya digunakan sebagai kuda tunggangan saja, sebagai obyek pelengkap penderita saja, hanya dibutuhkan saat Pemilu, Pilkada dan Pemilu Nasional saja.

Dan setelah itu, rakyat cenderung dikelabui dan dikhianati. Rakyat hanya dimanfaatkan untuk memilih Para Tiran baru atau untuk melanggengkan kekuasaan Tiran-Tiran lama.

Inilah, Radikalisme Politik Kekuasaan.

Lalu darimana contohnya ?

Terdapat beberapa contoh, yaitu :
1. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), yang kemudian disambungkan menjadi RUU BPIP, yang sebenarnya kontennya tidak jauh berbeda.

Dimana, memaknai Pancasila menurut perspektif sang penguasa. Dan akhirnya, Pancasila itu, hanya dijadikan alat pukul bagi penguasa kepada mereka-mereka yang kontra kekuasaan, khususnya kepada umat islam Indonesia.

2. UU Omnibus Law, yang kemudian diubah menjadi UU Cipta Kerja, yang merupakan gelaran karpet merah untuk investasi asing.

Demi kepentingan oligarki bisnis, demi kepentingan kaum kapitalisme, Kapitalis pemilik modal. Sedangkan kepentingan Rakyat, tidak lagi akan menjadi prioritas utama

3. Dana pendidikan yang kemudian malah diserahkan kepada yayasan milik taipan, yayasan milik oligarki.

4. Munculnya gejala otoritarianisme ala orde baru, sedang menghinggapi rezim penguasa di negeri ini.

5. Diterapkannya Dinasti politik, guna melanggengkan oligarki bisnis dan oligarki politik kekuasaan.

6. Kasus Djoko Tjandra, yang dimana seorang buronan kasus korupsi, bisa dengan mudahnya selama tiga bulan bisa keluar masuk dinegeri ini.

Ini bukti, bahwa oligarki itu akan bisa melumpuhkan hukum di Indonesia.

Inilah, Radikalisme Politik Kekuasaan.

KPK diremuk, Sumber daya minerba dikeruk investor, Dana pendidikan diserahkan yayasan Taipan, Moment Pandemi Covid-19 dirampok untuk sahkan UU Omnibus Law, Aktivis diretas dan Kebebasan mimbar akademik diteror,

Inilah namanya mafia dan bandit politik serta pengkhianat bangsa yang sesungguhnya.

Apalagi yang tersisa pada rezim kebijakannya ? Rakyat tidak lagi berdaulat.

Dimana, Demokrasi itu, bukan lagi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Melainkan, dari oligarki, oleh oligarki dan untuk oligarki.

Inilah, Radikalisme Politik Kekuasaan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed