oleh

RISMA ‘WAJIB’ BERULAH

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SABTU (05/12/2020) | PUKUL 22.09 WIB

RISMA WAJIB BERULAH

Oleh : HAMEDI

Ada yang berbeda, diajang kontestasi Pemilihan calon wali dan wakil wali kota Surabaya serentak 2020 kali ini.

Salah satunya, adanya kontroversi soal ‘ULAH RISMA’, diajang pilkada serentak, yang akan digelar pada, Rabu, 9 Desember 2020 mendatang.

Meskipun, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini tidak akan mencalonkan diri kembali.

Sebabnya, mantan Kepala Bina Program era walikota Bambang DH Itu, telah memimpin Surabaya, dua kali.

Akan tetapi, sepak terjang Walikota perempuan pertama di Surabaya itu, terus saja menuai beragam reaksi.

Sebagaimana telah diketahui, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, telah menetapkan dua pasangan calon yang akan berkontestasi.

Yakni, yang pertama, ada Pasangan Eri Cahyadi-Armuji, yang diusung oleh PDI Perjuangan dan PSI.

Serta, didukung oleh partai Hanura, PBB, Berkarya, dan Garuda.

Dan Pasangan bernomor urut dua, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno.

Kegaduhan politik yang terjadi di Kota Surabaya, jelang Pilkada, disebabkan oleh aksi manuver Tri Rismaharini.

Memang, sebagai petugas partai, Risma wajib untuk secara tegak lurus, tunduk dan patuh pada perintah dan keputusan elit DPP PDI Perjuangan.

Salah satunya, soal melakukan Kerja-kerja pendukungan dan pemenangan Pasangan calon hasil rekomendasi.

Yakni, Pasangan calon walikota, Eri Cahyadi dan wakil walikota, Armuji.

Mungkin PDIP menganggap, bahwa sentuhan ‘tangan dingin’ Risma, berpengaruh besar bagi kemenangan Pasangan ERJI diajang Pilkada 2020.

PDI Perjuangan menaruh harapan besar kepada Risma yang berhasil meraih beragam prestasi selama dua periode memimpin Kota Surabaya, Periode 2010-2015 dan 2015-2020.

Berharap Risma akan memainkan peran sebagai Votegetter, mampu memaksimalkan potensi perolehan suara dari para pendukung setianya.

Agar Mereka memiliki bahasa yang sama dalam menjatuhkan pilihannya, kepada pasangan ‘penerus’ Risma, yaitu Pasangan Bernomor urut satu.

Dan Strategi ‘memainkan Risma’ ini, terpaksa dipilih oleh PDI Perjuangan, dikarenakan lima (5) pertimbangan.

Diantaranya, yang PERTAMA, bahwa Kemenangan di Surabaya, merupakan Prioritas utama.

Secara historis, Kota Surabaya merupakan tempat the founding father, yang juga presiden pertama RI, Ir. Soekarno dilahirkan.

Surabaya disebut-sebut sebagai kandang banteng, basis suara Partai besutan Megawati Soekarno Putri.

Sedangkan secara geopolitik, Kota Surabaya sebagai Kota Metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta.

Sekaligus sebagai Ibukota Provinsi, menjadikan Kota Surabaya menjadi Barometer perpolitikan di Jawa Timur dan Nasional.

Maka tidaklah mengherankan apabila Pilwali Surabaya ini, dianggap sebagai Pilkada serentak dengan ‘kelas’ liga 1 Indonesia.

Dan mendapatkan perhatian lebih serta akan melibatkan tokoh politik Regional, dan Nasional.

Dengan kata lain, pesta demokrasi lima tahunan bagi masyarakat Surabaya itu, merupakan bagian dari penguatan di Jawa Timur 2024.

Serta, satu bagian dari pengamanan kepentingan saat kontestasi suksesi kepemimpinan Nasional 2024 nanti.

KEDUA, Aksi tangan dingin Risma dinilai berpengaruh besar dalam upaya meraup suara kemenangan.

Risma, dikenal sebagai walikota dengan segudang prestasi dan memiliki jutaan pendukung setia.

Banyak piagam penghargaan, gelar kejuaraan, dan piala yang berhasil diraih oleh presiden UCLG Aspac itu.

Baik di tingkat Regional, tingkat Nasional, maupun Internasional.

KETIGA, guna mengoptimalkan semua potensi dan akses yang dimiliki, dengan strategi ‘Aji mumpung’ lagi memegang kekuasaan di Surabaya.

Sebagai orang nomor satu dijajaran pemerintahan kota, Walikota Risma memiliki ‘kewenangan’ menggunakan, baik, seluruh ASN, semua Tenaga outsourcesing, fasilitas umum milik pemkot maupun, Anggaran APBD Kota Surabaya.

Meskipun itu, terkadang secara moral, norma, dan etika yang melanggar batas-batas Netraliras ASN, serta menciderai nilai-nilai Demokrasi warga Kota Surabaya.

Namun, demi untuk melanggengkan tirani kekuasaan, maka, segala cara dimungkinkan untuk dihalalkan.

Bukankah, jika yuridis formilnya, tidak terdapat aturan yang dilanggar, atau jika memang ada rambu-rambu laranganpun, bisa untuk disiasati.

KEEMPAT, Sangat Rendahnya tingkat kredibilitas pasangan Erji.

Meski, Eri Cahyadi pernah menjabat sebagai Kepala Bappeko Surabaya dan Armuji, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya.

Akan tetapi, Ketika sosok Eri Cahyadi dan Armuji harus dipasangkan dalam duet ‘the new couple’ di pilkada.

Terbukti, Pasangan kolaborasi antara Birokrat dan politikus ini, memiliki tingkat popularitas, elektabilitas, akseptabilitas, dan kredibilitas yang jauh berada dibawah Risma-Wisnu.

Tercatat, saat pilkada Surabaya 2015 lalu, pasangan Risma-Wisnu berhasil meraih 893.087 suara atau 86,34 %.

Dan KELIMA, Masih kecilnya peluang ‘kans untuk menang’ yang dimiliki oleh Pasangan calon jagoan PDI Perjuangan diajang pilkada Surabaya.

Sementara dilain sisi, Pasangan MAJU merupakan Rival yang berat, dan tidak bisa dianggap enteng.

Dengan dukungan gabungan koalisi 8 partai (meliputi Partai Golkar, PKB, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PPP, dan PKS).

Serta didukung oleh dua partai non parlemen, yaitu Perindo dan PKPI.

Ditambah, merapatnya barisan para relawan pendukung Khofifah-Emil saat Pilgub Jatim 2018 di Surabaya.

Menjadikan, Pasangan Machfud-Mujiaman, berpeluang besar menang. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed