oleh

Sengketa Pilkades Sidomukti, Enam Kejanggalan yang terjadi dan wajib diketahui

Aksi Pemasangan Banner Pernyataan Sikap Warga Desa Sidomukti, di Kantor Desa Sidomukti Lamongan, Selasa (21/04/2020)

KAB.LAMONGAN-POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (11/05/2020) | PUKUL 20.34 WIB

Rivalitas antara Bacakades Mujiati dengan Bacakades Sukiran secara ‘head to head’ melalui kontestasi pilkades Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan itu, telah memasuki episode baru.

Setelah pada episode sebelumnya, Kubu Mujiati hanya berhadapan secara aple to aple dengan kades ‘Petahana’ Sukiran, pada Hari Minggu, 15 September 2019 lalu itu.

Namun, Kali ini, Sosok Bacakades yang juga merupakan figur Srikandi dari Sidomukti itu, harus ‘Melawan’ Bupati Lamongan, H. Fadeli, SH, MM.

Terjadinya, Prosesi secara Mendadak, atas Bergantinya Lawan Kontestasi bagi Bacakades, Mujiati itu, sontak saja menuai beragam reaksi dari publik Jawa Timur.

Salah satunya datang dari Ketua Umum Relawan Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P) Surabaya, Hamedi, SE, yang ikut angkat bicara.

“Ya Benar, beberapa minggu yang lalu, ada perwakilan warga desa dan mantan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti 2019, yang datang bersilaturahmi. Salah satunya, Bercerita tentang permasalahan sengketa pilkades Sidomukti, “ujarnya kepada potretjatimdaily.com, Minggu (10/05/2020) lalu.

Berbicara soal adanya kejanggalan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Tahun 2019 lalu,

Menurut Hamedi, ada sedikitnya enam kejanggalan dalam gelaran ajang kontestasi PilKades Sidomukti Tahun 2019 tersebut.

Diantaranya, yang Pertama, Upaya pemindahan Lokasi sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkades Sidomukti, yaitu dari Kantor Balai Desa berpindah ke Area Pasar Desa Sidomukti, Minggu (15/04/2020) siang.

Kedua, Adanya perubahan tata cara penyerahan surat suara kepada para calon pemilih oleh Panitia.

Dimana, sebelumnya satu persatu para calon pemilih yang sudah menyerahkan C-6 itu, akan dipanggil menggunakan ‘alat pengeras suara’ dan akan menerima surat suara dari Panitia Pemilihan, Minggu (15/04/2020).

Ketiga, Adanya perbedaan Jumlah antara Total Calon pemilih yang hadir dan yang menggunakan suara, Total Calon Pemilih yang hadir tapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan Total Jumlah Surat suara yang terpakai dan sah, Minggu (15/09/2019).

Keempat, Disepakatinya Kantor Polsek Brondong sebagai Tempat untuk mengamankan sementara ‘Kotak Suara’ sebelum nantinya akan diadakan tahapan penghitungan ulang perolehan suara melalui surat suara pemilih, Minggu (15/04/2020).

Kekwatiran akan keberpihakan pihak polsek brondong kepada salah satu pasangan calon Kades itu, akhirnya terbukti, antara lain : adanya upaya pembiaran Kotak Suara dibuka sepihak oleh panitia tanpa disaksikan oleh perwakilan dari timses Mujiati.

Hal ini, secara langsung disaksikan oleh salah satu timses Mujiafi saat akan menyerahkan Nota Keberatan atas pelaksanaan pilkades Sidomukti ke kantor Polsek Brondong, Selasa (17/09/2019) malam.

Berikutnya, Ada upaya diskriminasi yang mengarah kepada satu bentuk Kriminalisasi. Dimana, (Pihak polsek Brondong) langsung reaktif, dalam menanggapi aduan dari Sukiran atas sangkaan upaya menutupi banner Covid-19 oleh Hartono, Muslik dan Sarmilan, Selasa (21/04/2020).

Berlanjut, dengan tindakan yang over reaktif dalam menanggapi aduan sangkaan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik oleh Sdr. Imam Syafi’i alias pendok, Selasa (21/04/2020).

Kelima, Ditetapkannya Kepala Desa Sidomukti terpilih melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kades Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 itu, diambil tanpa melalui proses penghitungan ulang surat suara yang terkumpul di kotak suara, Rabu (18/04/2019)

Padahal, Tahapan penghitungan hasil perolehan suara oleh calon kades sidomukti itu untuk sementara ditunda, Minggu (15/09/2019).

Dan, juga disepakati, untuk dilakukan penghitungan perolehan suara ulang, yang sementara ‘kotak suara’ nya diamankan di kantor Polsek Brondong.

Keenam, Adanya kesan ‘dipaksakan’ agar sesegera mungkin diterbitkan, ditetapkan serta dilantik untuk segera bertugas kembali, bakal calon kades sidomukti melalui SK Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/431.013/2019 , tertanggal 7 November 2020.

Terbukti, dengan diperkarakannya SK Bupati tersebut oleh Mujiati lewat jalur hukum di PT TUN Jatim, 13 April 2020, dipertanyakan oleh Kanwil Kemenkumham RI Jatim, 13 April 2020 dan diragukan oleh Mayoritas warga desa sidomukti melalui Surat Pernyataan sikap warga, 18 April 2020. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed