oleh

Soal SKB 3 Menteri Tito, Nadiem dan Gus Yaqut, Hamedi : Kontroversial, dan memicu pola pikir liberal

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SABTU (06/02/2021) | PUKUL 19.06 WIB

PENDIDIKAN | Salah satu Eksponen Reformasi 98 Jatim, Hamedi menyayangkan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik.

Menurut Hamedi, masih banyak persoalan dunia pendidikan yang lebih esensi untuk diprioritas.

Seperti pembelajaran daring bagi murid selama pandemi COVID-19.

Terutama bagi peserta didik daerah terpencil dan tertinggal.

“Sayangnya, SKB 3 Menteri terbit justru disaat masih banyak sekolah yang belum menyelenggarakan belajar tatap muka,” ujar Hamedi kepada potretjatimdaily.com, Sabtu (06/02/2021).

Menurut Hamedi, penerbitan SKB 3 menteri tidak bijak dan kontroversi.

Pasalnya, kebijakan itu terbit hanya berkaca pada satu kasus dan diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia.

Hamedi menilai bahwa aturan dalam SKB ini, salah kaprah dan dapat mendorong para peserta didik untuk berfikir liberal.

“Padahal (bukankah) cita-cita dari pendidikan nasional itu adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,”tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Sahabat Khofifah Indar Parawansa (K1P) Surabaya itu, menambahkan SKB itu telah mengebiri semangat otonomi daerah.

Sebab, Kewenangan pengaturan dan tata cara berpakaian di sekolah seharusnya cukup diatur oleh pemerintah daerah (Pemda) bukan oleh pemerintah pusat.

“Jadi, Pemda itu lebih memahami, keberagaman adat budaya dan kearifan lokal di masing-masing daerahnya,” pungkasnya.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, pemerintah telah menerbitkan SKB 3 menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri.

SKB itu diteken oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Terdapat lima poin utama yang dibahas dalam SKB 3 menteri itu.

Pertama, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama ;

Kedua, pemerintah daerah (pemda) dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama ;

Ketiga, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 menteri ini ditetapkan ;

Keempat, bila terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar ;

Kelima, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB 3 menteri ini, sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait Pemerintahan Aceh. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed