oleh

SURABAYA BERSUARA 2020 : Adakah Dinasti Politik Di Pilkada Serentak ?

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SABTU (15/08/2020) | PUKUL 12.03 WIB

Jelang rencana akan diumumkannya hasil rekomendasi pasangan calon wali dan wakil wali kota Surabaya 2020 oleh elite DPP PDI Perjuangan itu, mendadak viral fenomena ‘Dinasti Politik’ di tubuh Partai Pemenang Pemilu Tahun 2019 silam.

Pasalnya, hampir sebagian besar bakal calon potensial yang running di bursa pilkada Surabaya itu, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Penguasa dan Petinggi PDIP.

Sebut saja, Puti Guntur Soekarno (Keponakan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri), Whisnu Sakti Buana (Putera Mantan Sekjen DPP PDIP, Ir. Soetjipto), Dyah Katarina (Istri dari Mantan Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono), Fuad Bernardi (Putera Sulung Walikota Surabaya, Tri Rismaharini) dan Lia Istifhama (Keponakan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa).

Setelah sebelumnya, ada Gibran Rakabuming Raka (Putera sulung Presiden RI, Joko Widodo), Bobby Nasution (Menantu Presiden RI, Joko Widodo), Siti Nur Azizah (Puteri Wapres RI, Mahruf Amin), Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo (Keponakan Menhan RI, Prabowo Subianto) dan Azrul Ananda (Putera Mantan Menteri BUMN RI, Dahlan Iskan).

Sontak saja, tuduhan soal para penguasa dan jajaran elite partai sedang menerapkan praktek Dinasti Politik itu, menuai beragam reaksi dan prediksi dari publik.

Salah satunya datang dari Relawan “SURABAYA BERSUARA 2020”, yang ikut angkat bicara.

Munculnya Issue “Dinasti Politik” itu, merupakan fenomena lima tahunan, Intrik politik, bagian dari trik culas dengan menghalalkan segala cara bertujuan untuk meraih kemenangan di Pilkada serentak 2020 kali ini.

Artinya, Issue Praktek Nepotisme di kalangan elite negeri katulistiwa Indonesia itu, merupakan salah satu alat propaganda tanpa dasar, dan digunakan Diantaranya yang *Pertama*, Sebagai Agenda intrik politik culas, Lima Tahunan, biasanya menjelang pelaksanaan ajang kontestasi pemilu serentak.

Tanpa pernah disampaikan kepada pihak penyelenggara dan ke Komisi Yudisial atau MA untuk diajukan uji materi. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri RI, Kepolisian RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, DPR RI dan Partai Politik Pengusung).

Dengan harapan, Jikalau memang terbukti secara sah dan meyakinkan, serta di putuskan melalui proses peradilan, agar mereka akan merevisi Undang-undang Pemilu Serentak, merubah Aturan-aturan dalam Pasal-pasal yang membuka lebar-lebar peluang bagi para kandidat bakal calon yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan jajaran petinggi partai politik untuk diusung maju diajang kontestasi pilkada serentak lima tahun mendatang.

*Kedua*, Sebagai Tuduhan palsu dan atau penyebaran berita/informasi bohong (Hoax) dan tindakan tidak menyenangkan.

*Ketiga*, Sebagai upaya curang dari strategi ‘black campaign’ melalui cara-cara yang inkonstitusional pembangunan opini negatif publik, yang sengaja dimainkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab serta dijalankan secara sistematis, terstruktur dan masif.

*Keempat*, Sebagai Aksi licik pembunuhan karakter (Charachter Assasination) kepada salah satu pasangan calon dan tindakan pencemaran nama baik.

PILKADA SERENTAK 2020

Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang, dan merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia.

Digelar di 270 Daerah se-Indonesia, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pelaksanaannya, didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, resmi disahkan sebagai undang-undang.

Pengesahan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

DEFINISI DINASTI POLITIK

Berikut beberapa Definisi “Dinasti Politik”, yang berasal dari berbagai sumber :
Pertama : *Dinasti Politik* merupakan Kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Kedua : *Dinasti Politik* merupakan Kekuasaan yang secara turun menurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah, tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.

Dimana, Dinasti Politik Identik dengan Kerajaan. Sebab, kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. (Wikipedia).

FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA DINASTI POLITIK

Menurut Dosen Ilmu Politik Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Jogyakarta, Ari Dwipayana, ada empat Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah:

Pertama : Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.

Kedua : Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.

Ketiga : Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.

Keempat : Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh.

Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat masuk untuk berperan aktif memainkan sistem pemerintahan.

DAMPAK NEGATIF DINASTI POLITIK

Menurut Zulkieflimansyah Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan

Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance).

Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme

Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem.

PERBEDAAN ANTARA DINASTI POLITIK, TREND POLITIK KEKERABATAN, PARTAI POLITIK DAN REKOMENDASI PARTAI POLITIK

A. DINASTI POLITIK

– Diadakan di Wilayah yang berbentuk Kerajaan,
– Sistem pemerintahan monarki, dipimpin oleh seorang raja yang memimpin dalam kurun waktu tidak terbatas, kecuali tidak mampu lagi memimpin karena faktor usia, faktor kesehatan (sakit) dan karena meninggal dunia (mangkat),
– Digelar saat suksesi kepemimpinan dengan cara mewariskan tahta kekuasaan kepada sang putera mahkota yang telah ditetapkan atau ditunjuk terlebih dahulu,
– Kekuasaan Politik yang dilakukan secara turun menurun oleh Sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga atau kelompok keluarga yang masih terikat hubungan darah,
– Tujuannya Untuk mendapatkan atau untuk mempertahankan Kekuasaan agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga”.
– Dinasti Politik Identik dengan Kerajaan.
– Sebab, kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.

B. TREND KEKERABATAN POLITIK

– Sebagai Gejala Neopatrimonialistik, benihnya sudah lama mengakar secara tradisional. Yakni, berupa sistem Patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan Ikatan Genealogis, ketimbang Merit System dalam menimbang prestasi,
– Disebut juga Neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru,
– Atau Patrimonialistik yang terselubung prosedural. (A.G.N. Ari Dwipayana).

C. PARTAI POLITIK

– Didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan visi misi sebagai tujuan partai,
– Dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang diwujudkan di dalam AD ART Partai,
– Perekrutan anggota dilakukan tanpa memandang hubungan kekerabatan (hubungan darah), dan bisa diputus sewaktu-waktu tanpa adanya pemaksaan,
– Suksesi kepemimpinan dijalankan sesuai AD ART Partai serta melalui prosrsi musyawarah untuk mufakat,
– Partai didaftarkan oleh Notaris dan dicatatkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI, diberitahukan ke bakesbangpol linmas kota/kabupaten dan provinsi.
– Pengurus partai dipilih dari anggota, oleh anggota dan mengabdi untuk anggota serta bertanggung jawab kepada anggota partai (pemilik kedailatan tertinggi partai),
– Pengurus partai menjalankan program kerja selama kurun waktu satu periode kepengurusan (setara dengan lima tahun masehi).

D. REKOMENDASI PARTAI POLITIK

– Diadakan di Wilayah yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
– Sistem Pemerintahan Presidensial, dipimpin oleh seorang presiden yang juga menjabat sebagai kepala Negara dalam kurun waktu satu periode kepemimpinan (setara lima Tahun masehi)
– Digelar di Negara bersistem Demokrasi Pancasila, Presiden berasal dari Rakyat, dipilih oleh Rakyat melalui Pemilu serentak dan mengabdi serta bertanggung jawab kepada Rakyat (pemilik kedaulatan tertinggi).
– Didasari oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020,
– Dilaksanakan secara bertahap, dengan runtut dan beraturan sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
– Diselenggarakan oleh Partai Politik peserta Pemilu,
– Diikuti oleh beberapa peserta, baik dari kontestan kader internal partai maupun dari kontestan non kader eksternal partai,
– Dipilih untuk direkomendasi pasangan calon kepala dan calon wakil kepada daerah yang akan diusung oleh Partai politik,
– Didaftarkan ke KPU sebagai pihak penyelenggara pilkada serentak mulai tanggal 4 sampai 6 september 2020.
– Pasangan Calon didukung untuk dimenangkan sebagai pasangan kontestan pilkada serentak pada Rabu, 9 Desember 2021 mendatang,

Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa terdapat perbedaan yang substantif antara *Praktek Dinasti Politik,* dengan *Trend Politik Kekerabatan* serta *Rekomendasi Partai Politik*, (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed