oleh

SURABAYA BERSUARA 2020 : KAMI yang Digagas Din Syamsuddin Tuai Banyak Dukungan

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SELASA (18/08/2020) | PUKUL 21.09 WIB

Besarnya dukungan publik yang terhimpun datang dalam waktu singkat terjadi karena didorong beberapa faktor. Apa saja?

Pagi ini, sekitar jam 10.00 WIB, Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin dan kawan-kawan akan mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Lokasi yang dipilih untuk deklarasi merupakan tempat bersejarah bagi negeri ini: Tugu Proklamasi yang terletak di Jakarta Pusat.

Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/08/2020) siang

Kepada media, Din menyebut sudah ada 150 tokoh yang mendukung koalisi, di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Amien Rais, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, Said Didu, Rafly Harun, Ahmad Yani dan Rachmawati Soekarnoputri.

“Alhamdulillah, kami didukung para tokoh dari berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, kaum buruh, angkatan muda, emak-emak. KAMI koalisi yang menghimpun berbagai tokoh yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk mantan jenderal purnawirawan,” kata Din dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu.

Dukungan tak hanya datang dari publik Indonesia, melainkan juga luar negeri, termasuk juga netizen. Mereka berasal dari beragam profesi, suku, agama, dan generasi.

Besarnya dukungan publik yang terhimpun dalam waktu singkat terjadi karena didorong beberapa faktor.

Di antaranya, karena faktor ketokohan.

Para Inisiator koalisi terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibel, dikenal secara luas, punya jaringan internasional, dan lintas agama.

Soal dukungan, tidak diragukan lagi, sangat luas. Terbukti, belum sampai sebulan, sudah berdiri di berbagai daerah. dan hari ini, mereka akan joint declaration.

Faktor kesamaan pandangan dalam melihat dampak dari kemerosotan perekonomian nasional.

Apa yang mereka lihat, (di antaranya) pengangguran banyak. Memang, ini diakibatkan (antara lain) pandemi Covid-19, tetapi sebelum pandemi sudah terjadi, ini (semenjak pandemi) semakin besar. Jadi, mereka merasa terpanggil bergabung organisai baru karena memberikan harapan.

Faktor selanjutnya yaitu kondisi kemiskinan.

Situasi sosial lainnya yang mendorong bertambahnya dukungan terhadap koalisi yaitu Faktor publik kehilangan harapan ke parlemen karena lembaga legislatif sudah dikuasai oleh pemerintah.

Sementara itu, Istana sudah menanggapi pembentukan KAMI. Sesaat setelah terbentuk, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menekankan bahwa hal itu tidak menjadi masalah karena negeri ini menganut demokrasi.

Memang seharusnya tidak perlu takut merespon pembentukan KAMI karena kelahirannya sendiri merupakan bagian dari proses demokrasi.

Tentu keadaan ini juga kita harus hati-hati. Maksudnya, tidak usah terlalu khawatir dampak dari organisasi ini, karena juga pandangan mereka akan disampaikan ke Presiden. juga ke DPR, MPR.

Disisi lain, Pembentukan koalisi, mestilah menjadi pelajaran berharga.

Kenapa ini terjadi ?

Karena parlemen kita tidak sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Karena dikooptasi oleh kekuasaan.

Itupun pernah terjadi di Orde Baru, kekuasaan tunggal oleh Golkar. Rakyat tidak bisa berdaya. Akhrinya cari kanal baru lewat reformasi.

Bukankah Dalam konferensi pers, Din sudah menjelaskan juga alasan dideklarasikannya koalisi aksi. Yakni, karena adanya persamaan pikiran dan pandangan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia yang akhir-akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai dasar yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

Selain itu, Din juga mengatakan telah mendapatkan dukungan dari berbagai daerah yang akan ikut mendeklarasikan KAMI dari daerahnya masing-masing dalam bentuk join declaration.

“Alhamdulillah, jelang deklarasi, KAMI sudah mendapatkan dukungan dari banyak daerah, dengan terbentuknya KAMI Sumut, Sumsel, Jateng, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jatim, Jabar, Kalsel, Sulsel, Sulbar, Kaltim, Gorontalo, dan juga terbentuk KAMI di Amerika, Australia, Selandia Baru, Qatar, Swiss, Taiwan ,dan beberapa negara lain,” pungkas Din Syamsuddin.

Berbicara Soal Jati Diri KAMI,

Ketua Komite KAMI, Ahmad Yani, menyatakan, “KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menuturkan KAMI berjuang membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan konstitusi. Dia menyebut KAMI akan melakukan pengawasan dari segala potensi penyimpangan.

“KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif,” sebut Ahmad yani.

Setelah jati diri, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan KAMI. Berikut ini poin-poin tuntutan KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang carut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed