oleh

Untuk Siapa UU Cipta Kerja?

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
MINGGU (11/10/2020) | PUKUL 07.18 WIB

Untuk Siapa UU Cipta Kerja?

Oleh : HAMEDI

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dilaksanakan di tengah malam, sungguh mengejutkan kita semua.

Bahwa sebuah pekerjaan politik yang dilakukan pada tengah malam, seringkali berdekatan dengan penyimpangan.

Tetapi juga, pengesahan pada tengah malam, telah menjungkir balikkan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR RI dan Pemerintah atas pembentukan peraturan atau pembentukan undang-undang.

Biasanya, DPR dan Pemerintah lamban dalam membuat Undang-Undang, bahkan, UU yang jelas-jelas dibutuhkan oleh Rakyat, malah ditunda pembahasannya.

Kenapa UU Cipta Kerja yang prosedur dan materi muatannya, sebagaimana telah disampaikan, banyak bermasalah itu, harus terburu-buru di sah kan.

Bahkan, banyak menyita waktu istirahat anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat.

Begitu banyak telaah Ilmiah yang mengkritik kehadiran UU Cipta Kerja itu, tapi pembuat UU bergeming.

Lalu dianggap apa sesungguhnya partisipasi publik, yang harus diadakan menurut pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 Jo UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan.

Apakah tidak ingin mendengar suara kami, suara rakyat, sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini.

Untuk siapa sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini? jika rakyat tidak didengarkan.

Padahal, Undang-undang itu cara rakyat untuk menentukan bagaimana cara negara diatur dan bagaimana cara negara diselenggarakan.

Ditambah lagi, didalam proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, menjadi Undang-Undang (UU), dianggap telah melanggar Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat.

Lebih krusial lagi, ketika tanpa hasil kerja tim sinkronisasi (timsin) dan tim perumus (timmus),

Lalu, Panitia Kerja (panja) itu memutuskan berdasarkan draf apa?

Ini karena berdasarkan Pasal 163 Huruf c Tatib DPR, salah satu acara dalam pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat 1 adalah pembacaan naskah rancangan Undang-Undang.

Jadi wajib hukumnya ada naskah RUU yang dibacakan dan itu adalah naskah hasil kerja timmus dan timsin.

Ketentuan Tatib di atas juga sama dengan bunyi Pasal 104, 106 dan 108 dari Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

UU Cipta Kerja ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahkan melanggar nilai-nilai konstitusi yang ada dalam UUD 1945.

Contohnya, Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 menyatakan, ‘Pemerintah daerah dijalankan dengan otonomi seluas-luasnya, kecuali terhadap kewenangan yang ditentukan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat’.

Ternyata, UU Cipta Kerja ini, banyak menarik semua kewenangan ke pusat, dengan ratusan peraturan pemerintah yang menjadi turunan Undang-undang ini.

Peran pemerintah daerah dengan demikian, seakan-akan dikerdilkan.

Jakarta menjadi terlalu kuat, bahkan Pendapatan asli daerah bisa berkurang karena Undang-undang inisiatif dari Pemerintah.

Hak-hak buruh pun, sebagaimana kita lihat demonstrasi terjadi besar-besaran kemarin, seakan-akan diambil alih dengan menyerahkan melalui peraturan perusahaan.

Bagaimana relasi buruh dan perusahaan dapat adil, jika buruh diwajibkan mematuhi peraturan perusahaan yang dibentuk oleh perusahaannya.

Jangankan hak manusia, hak lingkungan hidup pun diabaikan. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed