oleh

UU Cipta Kerja : Kewenangan Pemda “Dikebiri”

UU Cipta Kerja : Kewenangan Pemda “Dikebiri”

Oleh : HAMEDI

Tidak hanya berdampak terhadap buruh, Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja ternyata juga memangkas sejumlah kewenangan pemerintah daerah.

Omnibus law Undang-undang Cipta Kerja memangkas habis kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang.

Dalam UU Cipta Kerja, kewenangan penataan ruang berada di tangan pemerintah pusat.

Sehingga bila nanti ada 270 kepala daerah terpilih melalui Pilkada serentak 2020, mereka tidak akan lagi memiliki wewenang yang besar dalam mengelola pemerintahan mereka di daerah masing-masing.

Pasalnya, wewenang daerah yang diambil alih oleh pusat dengan aturan baru ini, jumlahnya tidak sedikit.

Penataan Ruang oleh Pusat, Tak lagi Pemda

Pasal 17 Undang-undang Cipta Kerja, telah mengubah sejumlah aturan di UU Nomor 26 Tahun 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Dimana, dalam Pasal 9 UU Penataan Ruang (UU lama) disebutkan yang berwenang mengatur tata ruang adalah pemerintah daerah (Gubernur, walikota, dan bupati).

“Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat”, demikian tertulis dalam Beleid Pasal 9 ayat (2) UU Penataan Ruang setelah diubah Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020.

Dan didalam Pasal 9 ayat (2), tertulis bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

UU Cipta Kerja ini, mengubah dua ayat dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

PERTAMA :
Telah Disahkan melalui Pasal 9 Nomor 26 Tahun 2007 UU Penataan Ruang, bahwa yang berwenang mengatur tata ruang adalah pemerintah daerah.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007, disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri.

Selanjutnya, di ayat (2) disebutkan soal Tugas dan tanggung jawab menteri dalam penataan ruang, mencakup tiga hal, antara lain : (1) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang, (2) Pelaksanaan penataan ruang nasional, dan (3) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Namun Diubah, didalam UU Cipta Kerja, menjadi, “Pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan penataan ruang”. dan

“Penataan ruang oleh pemerintah daerah harus mengacu pada NSPK yang telah dibuat pemerintah pusat.

KEDUA :
Omnibus Law UU Cipta Kerja juga memangkas kewenangan pemda menata ruang pada pasal 10 dan Pasal 11.

Akibatnya, pemda hanya berwenang melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota.

Padahal UU Penataan Ruang memberkati pemda wewenang terkait perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menjelaskan wewenang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pun berubah drastis dari yang sebelumnya meliputi tujuh pasal.

Dalam UU lama ini, mengatur pemda berwenang terhadap penataan ruang wilayah, penataan ruang kawasan strategis dan penataan ruang antarkabupaten/kota atau antarprovinsi.

Pemerintah daerah juga berwenang dalam penetapan kawasan strategis, perencanaan tata ruang kawasan strategis, pemanfaatan ruang kawasan strategis hingga pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.

Tetapi diubah, dalam UU Cipta Kerja menyebutkan wewenang pemerintah daerah sesuai NSPK pemerintah pusat hanya meliputi tiga hal, yaitu : (1) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota. (2) Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. dan (3) Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

KETIGA :
Selain itu, Omnibus Law UU Ciptaker juga memangkas wewenang pemda dalam urusan pemberian izin lingkungan untuk pengusaha (analisis mengenai lingkungan).

Pasal 22 UU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat persetujuan dari pemerintah,” demikian beleid pasal 20 ayat (3) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah diubah dalam UU Cipta Kerja.

KEEMPAT:
Omnibus Law UU Ciptaker juga menghapus pasal 31 dan 32 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dan di Dua pasal itu juga mengatur wewenang pemda menilai dan menetapkan amdal perusahaan.

ASPIRASI PUBLIK

1. ANDI ARIEF, Politisi Partai Demokrat,

Sebelumnya, hal itu telah dikritisi politikus Demokrat, Andi Arief. Menurutnya, seandainya para calon kepala daerah yang ikut dalam ajang Pilkada serentak tahun ini memahami hal itu, maka akan turut berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law tersebut.

“Mereka belum tahu kalau dalam Omnibus Law akan ada resentralisasi, berbagai urusan termasuk perijinan diambil pusat. Kalau paslon tahu, pasti ikut demo gabung dg buruh,” cuitnya lewat akun Twitter pribadinya.

2. SUSI DWI HARIJANTI, Akademisi,

Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, mengatakan Omnibus Law Cipta Kerja jelas mengerdilkan pemerintah daerah. Kewenangan yang dimiliki pemda selama ini jadi berkurang dan diambil alih pemerintah pusat.

“Peran pemda dengan demikian seakan-akan dikerdilkan, dan Jakarta menjadi terlalu kuat. Bahkan pendapatan asli daerah bisa berkurang karena undang-undang inisiatif dari pemerintah,” kata Susi sebagai perwakilan akademisi dalam sebuah diskusi daring yang disiarkan melalui kanal YouTube PuSaKO FHUA, Rabu (7/10/2020).

3. JOHANSYAH, LSM Lingkungan Hidup,

Senada dengannya, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah, juga menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja mengembalikan sistem sentralistik. Kewenangan pemda dikembalikan ke pemerintah pusat seperti sebelum reformasi.

“Unsur pemerintah daerah di situ hanya sebagai pelengkap saja karena esensinya kan pemusatan kewenangan di pemerintah pusat. Cuma formalitas,” ujarnya, Selasa (6/10/2020).

Gubernur dan Walikota/Bupati yang menolak Omnibus Law

Maraknya demonstrasi di berbagai daerah menolak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membuat kepala daerah ikut bersuara.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, Berikut ini, ada 6 Gubernur yang Tolak Omnibus Law, yaitu : Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil, Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi, dan Wali Kota Malang Sutiaji, serta beberapa pimpinan DPRD lainnya juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Bahkan, beberapa pimpinan eksekutif dan legislatif daerah ikut demo bersama kaum buruh. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed