oleh

UU Omnibus Law : Praktek Legislasi yang Ugal-ugalan dan Memalukan

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
KAMIS (22/10/2020) | PUKUL 15.34 WIB

UU Omnibus Law : Praktek Legislasi yang Ugal-ugalan dan Memalukan

Oleh : HAMEDI

Terlihat, bahwa Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja itu, dibuat dengan terburu-buru yang dalam proses pembuatannya Tidak semua stakeholder nya dilibatkan.

Walaupun alasannya, hanya soal perijinan saja, tetap wajib untuk melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan berkenaan dengan hasil Regulasi yang akan dibuat.

Bahkan, sebagian besar para Ahli Hukum Tata Negara, lebih ekstrim menyatakan bahwa Proses mulai pembuatan sampai pengesahan dari Penggabungan 79 Undang-undang menjadi satu beleid sapu jagad itu, merupakan praktek legislasi yang ugal-ugalan dan sangat memalukan.

Pasalnya, Ada banyak perubahan, ada Kerancuan sanksi Pidana dan sanksi administrasi, dan ada dampak pidana yang tidak sebanding dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja ini.

Jadi, Tidak benar apabila di katakan bahwa tidak ada perubahan di UU Omnibus Law, yang disahkan oleh Pemerintah bersama DPR RI melalui Rapat Paripurna, tepat ditengah malam, Senin, 5 Oktober 2020 tersebut.

Soal adanya kejanggalan UU Cipta Kerja

Ada sejumlah kebobrokan isi UU Cipta Kerja yang dinilai janggal.

Berbeda antara yang disahkan DPR dengan yang diserahkan ke Presiden.

Tak hanya soal teknis melainkan substansi.

Hal itu kemudian dapat dideteksi dengan melalui sebuah aplikasi untuk mencari perbedaan redaksional soal aturan yang tertulis.

1. Ada banyak perubahan.

Perubahan dari Versi 905 halaman dengan versi 812 halaman.

Ada 19 pasal (tentang pesangon) yang berubah berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP), yang Awalnya, ‘diatur dengan’ berubah menjadi ‘diatur dalam’, ada 19 pasal.

Ada pasal 156 yang pada awalnya terdapat kata ‘paling banyak’ nya, yang kemudian dihapus.

Berikutnya, ada di pasal 88 yang awalnya ‘Syaratnya 8 ayat menjadi 5 ayat.

Ada perda yang dicabut oleh presiden, dirubah menjadi ‘perda yang mendapatkan register’. Padahal, beda-beda banget.

Pembahasan dan persetujuan itu adalah tahapan final, dan tidak boleh ada perubahan, bahkan, hanya ‘koma’ dan ‘titik’ saja tidak boleh.

Jadi, Sebagai negara dengan sistem presidensial, di negara Indonesia tahapan-tahapan paling penting itu, adalah tahapan pembahasan dan tahapan persetujuan.

Dan Apabila ada perbaikan, harusnya diawal diperbaiki dan (waktunya) itu pada tahapan sebelum nya (pembahasan dan atau persetujuan) dan dikirim kepada presiden (untuk diperbaiki atau dilakukan revisi).

Sedangkan, Waktu tujuh (7) hari itu adalah format, dan bukan substansi (penjelasan pasal 72 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah UU Nomor 15 Tahun 2019).

2. Ada Dampak atau sanksi pidana yang tidak sebanding.

Dimana, Pelanggaran perijinan dalam bidang lingkungan diancam pidana penjara satu (1) tahun, sedangkan di bidang perikanan diancam kurungan penjara selama enam (6) tahun.

Sangat tidak logis dan ugal-ugalan.

Ini jadi bukti, bahwa logika itu tidak di perbaiki dengan detail ketika menyusun UU Omnibus Law.

3. Ada Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang berantakan.

Ada pasal yang ancamannya administrasi, tapi pasal pidanya tidak dihilangkan.

Ada pidana akumulatif, jadi ada ancaman pidana penjara dan denda, sanksi akumulasi. Dan dibawahnya ditulis, ancaman pidana mati atau denda.

Soal administrasi pemerintahan. Dihilangkan pasal soal Diskresi (melanggar aturan) tanpa ada klasifikasi, maka semua boleh dilanggar dengan atas nama diskresi

Bila merujuk kepada UU 30 Tahun 2014, untuk melanggar aturan diatasnya atau Diskresi, hanya perlu melapor kepada atasannya.

Berarti kalau Menteri lapornya kepada presiden, lalu presiden melapor kepada siapa. Dari sini, akan terbuka peluang semua pihak untuk melanggar aturan (Diskresi).

Dengan Berdasarkan sejumlah kerancuhan itu, terlihat jelas adanya praktik hukum yang tidak benar dalam pengesahan UU Omnibus Law ini.

“Ini Praktek Legislasi yang ugal-ugalan dan sangat memalukan,”

Bagaimana dengan upaya hukum melalui Yudicial review ke Mahkamah Agung?

Akan sangat beda konteks perdebatannya. Dan, terasa tidak fair.

Sebab, seakan-akan, dengan seenaknya membiarkan Pemerintah bersama DPR boleh ugal-ugalan, biar nanti MK yang menyelesaikan.

Lalu, ada anggapan jika nantinya UU dapat diperbaiki dengan menerbitkan PP, Perpres, dan Permen.

Perlu diingat, Teori Konsep Implikasi – bahwa nanti UU akan disempurnakan melalui Penerbitan PP – tidak mungkin akan terwujud.

Maka, jangan dibayangkan kalau nantinya, Akan ada lebih dari 36 PP dan 54 Perpres, yang sedang direncanakan untuk segera akan diterbitkan oleh pemerintah.

Akan tetapi, yang sesungguhnya akan terjadi itu sebaliknya.

Dimana, tidak akan bisa tersusun aturan turunan dengan berdasarkan UU yang dibuat secara ugal-ugalan dan sangat memalukan itu.

Apa solusinya?

Berharap presiden Jokowi akan menerbitkan Perppu.

Jika tak sanggup untuk membatalkan, sebaiknya menunda terlebih dahulu.

Menunda dua tahun. Lalu perbaiki substansinya, tampung aspirasi semua stakeholder sebagai bentuk partisipasi publik, dan revisi baik-baik,

Selanjutnya menggodok aturan tersebut dengan serius dan tak perlu tergesa-gesa..

Lalui semua proses legislasi secara konstitusional, sebab, tidak akan tersusun UU yang baik dan benar, tanpa mengikuti prosedur, aturan, dan perundang-undangan yang berlaku.

Soal sejumlah orang yang menjawab keraguan masyarakat dengan jargon dan mistifikasi.

Nggak jamannya lagi itu mendidik rakyat dengan jargon dan mistifikasi,

Dengan cara memberikan jaminan jika pemerintah pasti melakukan yang terbaik.

“Pokoknya kami pasti berlaku yang terbaik. Jangan khawatir, kamu nggak mungkin mau menyakiti rakyat,”

Yang lebih dibutuhkan itu, adalah transparansi dan akuntabilitas.

Soal setahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, sangat jauh dari yang diharapkan.

Presiden Jokowi, telah melangkah berderap ke arah yang keliru. Hal ini, dikarenakan PR Besar yakni Pemberantasan korupsi tidak ditangani dengan baik.

Dimana, KPK telah dilemahkan dan terjadi pembiaran. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed