oleh

Walikota Risma diminta ajukan PSBB, SAHABAT K1P SURABAYA : Tak Perlu, Cukup Lebih Cerdas dan Tingkatkan Sinergitas

SURABAYA – POTRETJATIMDAILY.COM
SENIN (13/04/2020) | PUKUL 16.45 WIB

Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya, semakin tak terkendali saja area penyebaran dan obyek sasarannya.

Anggapan ini, muncul seiring dengan semakin bertambahnya jumlah warga Kota yang terpapar oleh Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan Cina ini.

Dan bahkan banyak pihak telah memprediksikan bahwa ‘Fenomena Wabah’ ini, masih akan berlangsung lama di Ibukota Provinsi Jatim ini.

Dimana, sampai dengan saat ini, masih belum memperlihatkan tanda-tanda wabah virus Corona ini, akan segera berakhir.

Kondisi ini telah memicu beberapa praktisi, klinisi dan politisi yang meminta Walikota Risma untuk segera memberlakukan Pengamanan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Kota Surabaya ini.

Bahkan tak sedikit pula, warga kota yang berharap walikota yang juga presiden UCLG Aspac ini, agar meniru DKI Jakarta dan Pemprov Jabar, yang telah lebih dulu menerapkan Kebijakan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB itu di Kota Pahlawan itu, dengan segera.

Salah satunya datang dari Ketua Forum Komunikasi Warga Eks Lokalisasi Surabaya (FK-WELS), Hamedi, SE, yang ikut berpendapat.

Menurut Hamedi bahwa Penyebaran Virus Corona ini adalah merupakan tanggung jawab bersama. Dan, hanya dengan peran serta aktif, kesadaran bersama dan sinergitas kebijakan diantara pemerintah lintas tingkatan saja, yang akan melindungi warga kota dari paparan virus Corona itu

“Penyebaran pandemi Covid-19 ini adalah permasalahan bersama. Dan, Hanya dengan kebersamaan antar warga, sinergitas antar pemerintahan, kita akan terbebas dari virus corona, ” ujarnya kepada potretjatimdaily.Com, Senin (12/04/2020) siang.

Berbicara soal permintaan dari warga kota kepada Walikota Tri Rismaharini untuk penerapan PSBB di Surabaya.

Alumni SMA Negeri 21 Surabaya ini menyatakan bahwa Program PSBB tidak akan efektif dan efisien apabila di berlakukan di Kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia ini.

“Untuk mengajukan Program PSBB ke Pemerintah Pusat tidaklah mudah, ada serangkaian persyaratan yang harus di penuhi oleh setiap Daerah pemohon program tersebut, “tegas Hamedi.

Saat ditanya faktor-faktor yang membuatnya pesimis Surabaya akan mampu terapkan PSBB secara maksimal.

Ketua Koperasi pedagang ‘Sememi Makmur Sejahtera’ pasar sememi Surabaya ini mengungkapkan bahwa sosok kepala daerah memegang peranan terpenting dalam upaya melawan Virus Corona.

“Jadi (Kita) butuh sosok pemimpin yang tidak hanya bisa bekerja keras saja, akan tetapi juga (pemimpin) yang bisa kerja cerdas dan mampu bersinergitas, “ungkap Hamedi.

Disinggung Terkait Kinerja dan Kebijakan yang diambil oleh Walikota Tri Rismaharini.

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan bermaksud untuk membanding-bandingkan, Lebih lanjut Hamedi menambahkan bahwa diperlukan sosok pemimpin daerah yang cerdas, memahami benar apa itu virus corona dan cara melawannya serta arif aktif bersinergi dengan Pemerintah lintas tingkatan.

“Saatnya, Bu Risma setelah menunjuk kepala gugus tugas lawan corona kota surabaya, segera (pula) kepada yang bersangkutan itu, diberikan kewenangan penuh tanpa selalu di intervensi dalam bertugas, “tandasnya.

Terakhir, Kepada Walikota Risma, sebagai sahabat Hamedi berharap agar di akhir masa kepemimpinannya Risma bisa meninggalkan Prestasi dari kebijakan yang cerdas dan bijaksana.

“Marilah Kita tinggalkan kesan yang terbaik diakhir era kepemimpinan di Kota surabaya ini. Dan, Stop bercandanya, jangan bertindak sendiri dan lebih cerdas saat ambil kebijakan, “harap Mantan Koordinator Kecamatan Benowo Relawan ‘Saya Surabaya’ Tahun 2015 ini.

Untuk itu, Kembali Hamedi mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya untuk selalu menaati dan tetap mengikuti arahan menteri kesehatan, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan lebih cerdas menempatkan diri dan dalam menentukan kebijakan.

“Tak perlu diterapkan PSBB, cukup perkuat sinergitas program dengan pemerintahan di lintas tingkatan agar semakin ringan beban yang di tanggungnya. Seperti yang dilakukan para kepala daerah di 37 Kabupaten/kota di jatim yang lain “tandasnya.

Dan Kepada warga kota, Hamedi berpesan agar ikuti arahan dan hindari larangan dari Pemerintah

Yaitu diantaranya, Tidak berada dekat dengan binatang termasuk unggas dan burung, Tidak memakan daging maupun kurang matang dan Tidak berada di tempat keramaian dan di sekitar orang sakit.

Terkait Hal yang bisa memutus mata rantai penyebaran Virus Corona, lebih lanjut Hamedi menjelaskan beberapa aktivitas positif yang akan mampu memutus mata rantai pandemi Covid-19 di lingkungannya masing-masing. Diantaranya, Selalu mencuci tangan dengan sabun, Menutup mulut ketika batuk dan bersin, Gunakan masker dan Konsultasi ke dokter jika merasa kurang sehat.

“(Jadi) Sudah saatnya, Kita Kerja dari rumah, kerja dari rumah dan beribadah dari rumah, “pungkasnya.

Sementara itu, Terpisah, Per hari Minggu (12/04/2020) Terjadi lonjakan jumlah terbesar pasien Covid-19 sejak pemberlakukan physical distancing di Jatim, ” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa saat menggelar konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (12/04/2020) lalu.

Jumlah tertinggi kenaikan itu terjadi di Surabaya. Dikota ini hari ini bertambah 83 dari yang sebelumnya 97, sehingga menjadi 180 orang.

“Itu bukan angka yang kecil. Di Surabaya juga ada 502 orang yang PDP, ada 1360 ODP, 431 orang tanpa Gejala (OTG) dan 4080 orang dengan Resiko (ODR), “ujar Gubernur Jatim Khofifah kepada potretjatimdaily.com, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selularnya.

“Kami akan lakukan koordinasi ulang. Insya Allah malam ini, Pak Kapolda dan Pak Pangdam V/Brawijaya akan mendetailkan kembali, “tutupnya.

Hasil pantauan potretjatimdaily.com, ada beberapa kebijakan yang telah diambil dan Kinerja yang telah dilakukan oleh Walikota Risma terkait penanganan pandemi Covid-19 di Surabaya yang kurang cerdas dan kurang bijaksana serta akan cenderung menimbulkan polemik di warga kota.

Diantaranya, saat penetapan zona merah bagi Kota Surabaya oleh Gubernur Khofifah yang dianggap remeh sembari bercanda oleh Walikota perempuan pertama di Surabaya itu, Pengadaan Bilik penyemprotan yang ternyata tidak direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) dan Menteri kesehatan Republik Indonesia serta Pendirian 19 pos pantau walaupun untuk kemudian di bongkar kembali.

Berikutnya, ada Kebijakan dari Dirut PD. Pasar Surya, selaku pihak yang resmi ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk pengelolaan sebagian pasar di Surabaya itu, yang melakukan penutupan sementara aktifitas berdagang hanya bagi pedagang di pasar kapasan dan pedagang di PGS Surabaya, serta penolakan keras dari warga sekitar Rusunawa pasca ditunjuknya Rusunawa Babat Jerawat sebagai tempat isolasi rujukan bagi penderita Corona Virus Desease atau Covid-19 tersebut. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed